Neraca. Hampir seluruh aktivitas internet di Indonesia menggunakan jaringan wireless, di mana komunikasi antar sistem tidak menggunakan kabel. Kelebihan beban pada sistem akan mudah terjadi, karena daya tampung wireless lebih kecil ketimbang jaringan fixed line atau layanan internet berbasis kabel. Seharusnya wireless diterapkan setelah infrastruktur (fixed line) selesai dibangun.

Secara sederhana, Internet merupakan sebuah jaringan besar yang terdiri dari jaringan jaringan kecil. Untuk memenuhi kebutuhan interkoneksi di dalam negeri, ISP-ISP nasional yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) membangun sebuah IXP dengan nama Indonesia Internet Exchange (IIX).

Untuk menangani aktivitas internet, sekitar 90%  layanan internet berbasis wireless digunakan di Indonesia. Padahal wireless memiliki daya tampung yang lebih kecil jika dibandingkan dengan jaringan fixed line (kabel), sehingga peluang terjadinya kelebihan beban mudah terjadi.

Chairman Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P. Santosa memaparkan bahwa jaringan wireless memiliki daya tampung sepertiga fixed line (kabel), sedangkan fisik 5 Mb idealnya bisa mencapai 20 Mb, bahkan Telkom telah merencanakan yang bisa mencapai 50 Mb.

Selain perkara daya tampung tersebut, katanya, mestinya komposisi antara jaringan nirkabel dengan fixed line adalah 40% berbanding 60%. Tidak seperti negara-negara lain, pembangunan infrastruktur internet di Indonesia bisa dibilang salah kaprah. Negara-negara lain seperti Singapura, Australia, atau Malaysia menyelesaikan pembangunan infrastruktur fisik terlebih dahulu, baru wireless.

Dia menambahkan, lain halnya dengan Indonesia, sebelum infrastruktur fisik selesai dibangun, mobile internet sudah masuk. Tak hanya itu, setelah masuknya mobile internet kemudian datang 3G. Jaringan 3G semakin memudahkan akses Internet lewat perangkat bergerak. Dan karena di rumah-rumah tidak tersedia jaringan kabel (fixed line), akses dari sana pun dilakukan lewat nirkabel atau ponsel genggam. Banyaknya akses ini membuat jaringan nirkabel congested (kelebihan beban).

"Kalau pemerintah bisa, mestinya mereka membangun fisik dahulu, apalagi lima tahun terakhir pemerintah tidak membangun apa-apa. Cuma operator yang membangun fisik. Tapi untuk jaringan fixed line ke rumah-rumah tidak mungkin operator yang membangun, karena investasinya terlalu mahal. Mestinya pemerintah yang membangun," tegas Setyanto.

Desak pemerintah

Kurangnya infrastruktur jaringan di tengah gencar-gencarnya operator telekomunikasi yang sedang menggenjot layanan data serta kebutuhan akan layanan data, mendesak pemerintah untuk segera membangun infrastruktur fixed line atau layanan internet berbasis kabel.

Menurut Setyanto, fixed line harus dibangun jika ingin broadband berjalan lancar. Bila infrastruktur fixed line dibangun segera, tidaklah mungkin trafik penggunaan fixed line meningkat menjadi 60% pada tahun depan. Dengan begitu, produktivitas pengguna meningkat.

“Tugas membangun fixed line adalah pemerintah. Pemerintah sudah mendapat manfaat selama 10 tahun tapi tidak pernah membangun infrastruktur. Di negara lain seperti Australia, pembangunan national broadband dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Kita harusnya seperti itu,” ujarnya.

Disisi lain, tugas awal pemerintah adalah merampungkan aturan tentang dana Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) serta menggelar tender tahun ini. Setyanto mengusulkan agar pemerintah segera merampungkan aturan tentang dana TIK atau ICT fund. Di dalam aturan tersebut, pemerintah bisa memilah dana TIK yang dapat dipakai untuk membangun jaringan fixed line. Ketika aturan sudah rampung, pemerintah dapat menggelar tender dengan bentuk kemitraan antara pemerintah dengan perusahaan swasta (public private partnership).

Selain itu dia juga mengusulkan agar pemerintah bisa membuat badan usaha milik daerah (BUMD) yang khusus membangun broadband skala nasional. Namun sayangnya saran yang diajukan Mastel ke Bappenas untuk membangun broadband belum menuai tanggapan sampai dengan saat ini.

Konsultan senior bidang informasi dan teknologi komunikasi Frost & Sullivan Iwan Rachmat memprediksi pada 2015 penetrasi broadband nirkabel mencapai 79%. Pada 2010 tingkat penetrasi broadband nirkabel hanya 2,5%.