Politisasi Isu SDA dan Lingkungan Hidup dalam Kontestasi Politik

Oleh : Bayu K, Pemerhati Lingkungan Hidup

Dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong tahun anggaran 2009 yang melibatkan salah satu calon Gubernur Maluku Utara bagaimanapun juga menjadi isu sensitif bagi calon tersebbut yang berusaha terpilih kembali dalam kontestasi politik di wilayahnya. Permasalahan ini diperkirakan akan terus dipolitisasi dan dikapitalisasi oleh lawan-lawan politiknya untuk menurunkan tingkat elektoralnya. Demikian juga dengan sejumlah dugaan kasus “environment fraud” yang dilakukan salah seorang pejabat tinggi negara yang juga Ketua Umum salah satu partai politik setidaknya akan mengecilkan niat partainya untuk menjagokannya dalam Pilpres 2019, atau akan membuat parpol tersebut “berkoalisi” dengan arus utama kekuasaan, agar “environment fraud” tersebut tidak terus menerus dipolitisir. Fenomena ini menggambarkan bahwa isu abuse of power di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam juga bisa menjadi “political gavel/palu godam politik” yang strategis untuk meminggirkan lawan-lawan politik baik dalam kontestasi Pilkada, Pileg ataupun Pilpres.

Sementara itu, maraknya aksi unjuk rasa yang merefleksikan adanya konflik antara perusahaan dengan warga masyarakat terkait pembebasan lahan dan merusak lingkungan setidaknya menggambarkan dua fenomena besar yaitu keberadaan perusahaan dirasakan kurang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, sehingga melahirkan sikap-sikap resistensi.

Disamping itu, maraknya aksi unjuk rasa ini juga menunjukkan kepedulian masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan ditengah arus derasnya globalisasi dan kapitalisasi industri adalah sinyal positif bahwa masyarakat menyadari pentingnya ketahanan energi (energy security) dan kelangsungan lingkungan (environment sustainability) bagi momentum menjadi nilai-nilai kultural sampai menjaga ekonomi ke depan. Pemerintah perlu memediasi dan meregulasi agar konflik ini tidak berlanjut, sehingga kehadiran perusahaan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Sementara itu, adanya aksi unjuk rasa terkait belum selesainya status lahan di berbagai lokasi proyek vital nasional jika terus berlanjut, maka akan dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang sudah dicanangkan pemerintah. Disamping itu, upaya pemerintah untuk melakukan redistribusi pendapatan (income redistribution) dan pertumbuhan ekonomi lokal yang menguat (the strengthening local economic growth) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gagal mencapai titik sasaran. Oleh karena itu, permasalahan ini seperti ini dapat diselesaikan melalui konsensus dan tidak merugikan masyarakat, sehingga muncul kepercayaan publik bahwa negara hadir dalam setiap permasalahan rakyatnya.

Aksi unjuk rasa terkait isu-isu lingkungan hidup lainnya juga terjadi di beberapa daerah jika tidak segera dicarikan solusinya baik secara legal, ekonomi, politik dan sosial akan berpotensi menciptakan instabilitas keamanan. Meskipun demikian, aksi unjuk rasa menuntut penambangan di Kecamatan Rantau Peureulak, Aceh Timur, dilegalkan dan pengeboran minyak mentah di wilayah tersebut dijadikan milik rakyat jelas bukan solusi yang dapat diterima, karena berdasarkan amanah konstitusi negara maka pengelolaan sumber daya alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Jika lokasi tersebut diberikan kepada rakyat, maka diproyeksikan akan dikuasai eks GAM mengingat Aceh Timur adalah basis GAM di era konflik Aceh, termasuk kelompok borjuasi-borjuasi politik lokal.

Sedangkan, aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah NGO/LSM di Kalimantan Timur pada periode Juni 2018 yang memprotes perkebunan sawit di Kab, Kutai Kertanegara yang merusak alam patut diwaspadai merupakan “proxy-propaganda” dari berbagai kelompok kepentingan yang berkolaborasi dengan asing terutama negara-negara yang menolak ekspor minyak sawit Indonesia untuk melemahkan industri minyak sawit yang selama ini memberikan sumbangan devisa besar bagi negara.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Hamburkan Dolar ke Luar Negeri, BI ke Dalam Negeri

Oleh: Gigin Praginanto, Pemerhati Kebijakan Publik Berapa banyak bank bakal klenger dihantam kredit macet? Berapa banyak pekerja bakal kena PHK…

Peran Penting Perbankan dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    NERACA   Gorontalo - Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mengatakan kehadiran perbankan berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi di…

Bencana dan Infrastruktur

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Bencana beruntun yang terjadi di republik ini menyisakan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Banjir Pujian atas Suksesnya Asian Para Games 2018

    Oleh: Shenna Faradila, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Pagelaran ajang olahraga disabiltas terbesar di Asia, yakni Asian Para Games…

Kotak Pandora Tunda Bayar Jiwasraya

Oleh: Irvan Rahardjo, Komisaris Independen AJB Bumiputera 1912 (2012-2013) Kegaduhan terjadi ditengah perhelatan akbar IMF World Bank Annual Meeting di Bali 8…

Tragedi Lingkungan Gempa Bumi

Oleh: DR Amanda Katili Niode Ph.D., Manajer Climate Reality Indonesia Bencana alam di Sulawesi Tengah yang mengakibatkan puluhan ribu korban…