Presiden Minta Para Menteri Bersikap Waspada - IMF MENGINGATKAN EKONOMI GLOBAL MELAMBAT

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan para menteri untuk terus waspada dan bersiap diri menghadapi dampak ketidakpastian global. "Yang pertama saya minta kita semuanya terus waspada dan bersiap diri dengan berbagai langkah strategis menghadapi dampak ketidakpastian global. Terutama dipicu kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat maupun adanya potensi dagang, perang dagang antara Amerika dan Tiongkok," ujarnya saat membuka sidang paripurna kabinet di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/7).

NERACA

Menurut Presiden, Indonesia masih lebih baik dibanding negara-negara lain dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global saat ini. Jokowi pun meminta seluruh jajaran menteri agar mengambil kebijakan moneter yang tepat.

"Berkaitan dengan insentif-insentif untuk investasi, insentif untuk memacu ekspor ini menjadi kunci dan satu lagi langkah-langkah terobosan dalam rangka peningkatan sektor pariwisata yang bisa mendatangkan devisa secara cepat ini juga sangat penting," ujarnya.

Kemudian, Jokowi juga meminta kepada masing-masing kementerian untuk menyelesaikan proyek strategis yang telah direncanakan pada 2018. Sehingga, proyek tersebut dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Selain itu, dalam sidang kabinet tersebut Jokowi menyoroti penyusunan RAPBN 2019. Dia menegaskan bahwa postur anggaran pada RAPBN 2019 harus realistis dan sehat. "Jangan sampai ada yang mengada-ada. Sehingga betul-betul bisa menguatkan pondasi perekonomian dalam negeri kita dan mampu mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global," ujarnya.

Khusus penerimaan negara, Presiden mengatakan bahwa reformasi perpajakan masih menjadi kunci untuk pembiayaan pembangunan nasional. Namun, harus ada sebuah instrumen untuk menjaga iklim usaha dan menggerakkan perekonomian nasional.

"Yang keempat fokus pada upaya untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas terutama peningkatan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan SDM melalui penguatan skill dan produktivitas SDM kita juga peningkatan di bidang pelayanan kesehatan maupun pendidikan," tutur Jokowi.

Kepala Negara juga mengingatkan, sinergi kebijakan moneter dan fiskal harus dijaga dengan baik. Untuk itu diperlukan juga adanya langkah terobosan.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pekan ini menjelaskan kondisi ekonomi makro semester I dan proyeksi asumsi ekonomi makro semester II-2018.

Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi semester I-2018 sebesar 5,1%, sementara pertumbuhan ekonomi semester II akan mencapai 5,3%, sehingga secara tahunan hanya akan mencapai 5,2%. "Pertumbuhan ekonomi semester I diperkirakan mencapai 5,1%. Semester II capai 5,3% dan secara tahunan 5,2%, lebih rendah dibanding target APBN sebesar 5,4%,” ujarnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi pada semester I-2018 mencapai 3,1% sedangkan pada semester II akan mencapai 3,5%. Secara tahunan inflasi akan mencapai 3,5%, sesuai dengan target APBN 2018.

Asumsi ekonomi makro lainnya pada semester I-2018 seperti nilai tukar rupiah rata-rata mencapai Rp 13.746, dan pada semester II diperkirakan mencapai Rp 14.000 per US$. "Outlookhingga akhir tahun mencapai Rp 13.973 per US$. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target APBN sebesar Rp 13.400 per US$,” ujar Menkeu.

Sementara itu, suku bunga SPN pada semester I sebesar 4,3%, sedangkan pada semester II diprediksi akan naik menjadi 5,6%. Sehingga secara tahunan akan mencapai 5,0%, lebih rendah dibandingkan target APBN sebesar 5,2%.

Ekonomi Global Melambat

Pada bagian lain, International Monetary Fund (IMF) menyatakan, ekonomi global akan melambat imbas perang dagang. Lembaga keuangan internasional itu mengingatkan ketegangan perang dagangantara AS dan negara-negara lain di dunia akan rugikan ekonomi global US$ 430 miliar atau setara Rp 6.184 triliun (asumsi kurs Rp 14.382 per US$). AS dinilai sangat rentan terhadap perang tarif yang meningkat.

IMF juga memberikan teguran kepada Presiden AS Donald Trump. Hal itu akibat ancaman perang dagang yang dibuat AS dan mitra dagangnya berisiko turunkan pertumbuhan ekonomi global sebanyak 0,5% pada 2020, serta ada potensi kehilangan US$ 430 miliar dalam PDB di seluruh dunia.

Meski ketegangan perdagangan akan meningkat sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, AS akan fokus membalas dari ancaman negara lain. Trump meningkatkan ketegangan di sektor perdagangan dengan usulkan tarif 10% terhadap barang China. Nilainya mencapai US$ 200 miliar. China pun memperingatkan pembalasan.

Trump juga mengguncang para pemimpin Eropa dengan memberi label kepada Uni Eropa (UE) yang merupakan salah satu “musuh” terbesar AS atas perdagangan. "Negara-negara harus melawan pemikiran yang melihat ke dalam dan ingat bahwa pada berbagai masalah kepentingan bersama, kerja sama multilateral sangat penting," ujar ekonom IMF Maurice Obstfeld seperti dikutip dari media asing, kemarin.

IMF menyatakan, tindakan proteksionisme lebih besar dapat hambat investasi bisnis, mengganggu rantai pasokan global, perlambat penyebaran teknologi, peningkatan produktivitas dan menaikkan harga barang-barang konsumsi.

Adapun pertumbuhan ekonomi global diprediksi sebesar 3,9% pada 2018 dan 2019. Namun, diperkirakan pelemahan tajam terjadi di Uni Eropa, Inggris, dan Jepang. Ini juga didorong meningkatnya ketegangan politik. Selain itu, IMF prediksi pertumbuhan ekonomi Inggris melambat menjadi 1,4% pada 2018 dibandingkan perkiraan pada April sebesar 1,6%.

Di zona Euro, ekonomi diprediksi melambat menjadi 2,2% dibandingkan perkiraan sebelumnya tumbuh 2,4%. Ekonomi China melambat menjadi 6,6% pada 2018. Selain itu, AS juga akan hadapi risiko lebih besar. Pemangkasan pajak oleh Trump mendorong ekonomi AS sekitar 2,4% pada 2018.

IMF juga mengingatkan risiko karena The Fed bersiap untuk menaikkan kembali suku bunga. Hal ini bersamaan dengan ancaman sengketa perang dagang lebih besar. "Pasar keuangan tampaknya akan hadapi kemungkinan-kemungkinan," ujar Obstfeld.

Secara terpisah, Wapres Jusuf Kalla mengingatkan jika anggaran kementerian atau lembaga yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas, karena berdampak kelanjutan terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Kini ekonomi kita tumbuh 5,04%, walaupun tentu target kita lebih tinggi. Namun tidak hanya tumbuh namun juga terjadi pemerataan sehingga dinikmati semua,"ujarnya saat pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern nasional 2018 di BPKP, Selasa (17.7).

Selain itu, menurut JK, pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak lanjutan pada unit-unit usaha lain, yang dapat memperluas lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan bagi masyarakat luas. "Tentu itulah yang kita tuju sebagai pembangunan berkualitas,"ujarnya.

Jusuf Kallamengatakan, pembangunan yang berkualitas juga dipengaruhi koordinasi yang baik mulai dari perencanaan di Bapppenas, penganggaran di Kementerian Keuangan dan pelaksanaanya oleh Kementerian/Lembaga (K/L). bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Wagub Sumsel Minta Investor Ikut Sertakan Masyarakat

Wagub Sumsel Minta Investor Ikut Sertakan Masyarakat NERACA Palembang - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan Mawardi Yahya meminta kepada investor…

Bappeda Banten Minta OPD Laporkan Kinerja Melalui Simral

Bappeda Banten Minta OPD Laporkan Kinerja Melalui Simral NERACA Serang - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten mendesak organisasi…

Ekonomi Kreatif Andalan Indonesia Lesatkan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh: Muhammad Razi Rahman Generasi milenial pada saat ini memiliki ciri-ciri lebih memahami mengenai teknologi digital, seperti penggunaan ponsel pintar,…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Diversifikasi Pasar Ekspor Antisipasi Perang Dagang

NERACA Jakarta – Indonesia perlu melakukan berbagai langkah sebagai bentuk antisipasi dari dampak negatif perang dagang antara Amerika serikat dengan…

YLKI DESAK PERLINDUNGAN KONSUMEN MEIKARTA - KPK Siap Periksa Petinggi Lippo Group

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan segera memanggil sejumlah pihak dari Lippo Group, untuk selanjutnya diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan…

Tahun Depan, Upah Minimum Provinsi Naik 8%

NERACA Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Dikutip…