Kapolri - Indonesia Kembali pada Demokrasi Pancasila

Jenderal Pol Tito Karnavian

Kapolri

Indonesia Kembali pada Demokrasi Pancasila

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan Indonesia harus kembali pada demokrasi Pancasila yang menekankan kebebasan dengan bertanggung jawab dan meninggalkan demokrasi yang terlalu bebas.

"Meminimalisir penerapan demokrasi yang ada liberal dipotong dan kembali demokrasi Pancasila yang berisi kedemokrasian ada batasan tidak terlalu bebas," ujar Kapolri dalam acara silaturahim nasional dai kamtibmas di Jakarta, Selasa (17/7).

Ia mengatakan demokrasi bebas berbahaya apabila diimplementasikan pada masyarakat kelas bawah yang tidak puas karena kesejahteraannya kurang dan tidak mau banyak retorika. Demokrasi di kelas bawah juga memiliki risiko memecah bangsa karena adanya konflik horizontal.

Demokrasi mengarah liberal, kata Tito Karnavian, memberi ruang berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, tetapi juga memberikan ruang dengan dampak negatif, yakni ideologi atau pemahaman yang mungkin tidak paralel dengan Pancasila dan NKRI.

Ia mencontohkan ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila adalah takfiri, yakni mengkafirkan orang lain yang terjadi pada sejumlah peristiwa bom bunuh diri. Selain kembali pada demokrasi Pancasila, Tito Karnavian menuturkan pemerintah perlu membesarkan jumlah kelas menengah yang memiliki kesejahteraan lebih lebih baik serta pendidikan lebih baik dan rasional.

"Kita melihat apakah mungkin bisa dilakukan membesarkan kelas menengah agar demokrasi liberal tidak sampai kebablasan dan tidak memberi ruang yang bisa memecah bangsa seperti khilafah," ucap Kapolri.

Selanjutnya, yang dapat dilakukan dalam membesar masyarakat menengah adalah menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen serta menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Kemudian Tito Karnavian mengatakan Indonesia memiliki potensi untuk pecah karena besarnya kelas bawah dan belum mampu membangun kelas menengah yang sejahtera."Yang paling rawan adalah kita belum mampu membangun kelas menengah yang sejahtera, bukan karena agama, suku atau ras," ucap Kapolri. Ant

BERITA TERKAIT

“Make Indonesia Great Again”, Mirip Trump-isme?

  Oleh: Iman Poldi, Mahasiswa Fikom Univ. Gunadarma   Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto baru-baru ini  menggunakan…

Indonesia Sejajar dengan Eropa Soal Pengawasan Obat dan Makanan

Indonesia Sejajar dengan Eropa Soal Pengawasan Obat dan Makanan  NERACA Jakarta - Pemerintah Palestina optimistis Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara…

Sampoerna Dukung Pemberdayaan UKM di Indonesia

Sampoerna Dukung Pemberdayaan UKM di Indonesia NERACA Jakarta – Pemberdayaan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di terus dilakukan di…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan NERACA Jakarta - Direktur Utama PT Samantaka Batubara A.M. Rudy Herlambang selaku saksi…

KPK Ikuti Perkembangan Kasus Pertamina

KPK Ikuti Perkembangan Kasus Pertamina NERACA Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi investasi…

Citrus-UGM Dorong Penerbitan Perppu Spektrum Frekuensi

Citrus-UGM Dorong Penerbitan Perppu Spektrum Frekuensi   NERACA Yogyakarta - Center for Indonesia Telecommunication Regulation Studi (Citrus) bersama Fakultas Hukum Universitas…