Kapolri - Indonesia Kembali pada Demokrasi Pancasila

Jenderal Pol Tito Karnavian

Kapolri

Indonesia Kembali pada Demokrasi Pancasila

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan Indonesia harus kembali pada demokrasi Pancasila yang menekankan kebebasan dengan bertanggung jawab dan meninggalkan demokrasi yang terlalu bebas.

"Meminimalisir penerapan demokrasi yang ada liberal dipotong dan kembali demokrasi Pancasila yang berisi kedemokrasian ada batasan tidak terlalu bebas," ujar Kapolri dalam acara silaturahim nasional dai kamtibmas di Jakarta, Selasa (17/7).

Ia mengatakan demokrasi bebas berbahaya apabila diimplementasikan pada masyarakat kelas bawah yang tidak puas karena kesejahteraannya kurang dan tidak mau banyak retorika. Demokrasi di kelas bawah juga memiliki risiko memecah bangsa karena adanya konflik horizontal.

Demokrasi mengarah liberal, kata Tito Karnavian, memberi ruang berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, tetapi juga memberikan ruang dengan dampak negatif, yakni ideologi atau pemahaman yang mungkin tidak paralel dengan Pancasila dan NKRI.

Ia mencontohkan ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila adalah takfiri, yakni mengkafirkan orang lain yang terjadi pada sejumlah peristiwa bom bunuh diri. Selain kembali pada demokrasi Pancasila, Tito Karnavian menuturkan pemerintah perlu membesarkan jumlah kelas menengah yang memiliki kesejahteraan lebih lebih baik serta pendidikan lebih baik dan rasional.

"Kita melihat apakah mungkin bisa dilakukan membesarkan kelas menengah agar demokrasi liberal tidak sampai kebablasan dan tidak memberi ruang yang bisa memecah bangsa seperti khilafah," ucap Kapolri.

Selanjutnya, yang dapat dilakukan dalam membesar masyarakat menengah adalah menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen serta menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Kemudian Tito Karnavian mengatakan Indonesia memiliki potensi untuk pecah karena besarnya kelas bawah dan belum mampu membangun kelas menengah yang sejahtera."Yang paling rawan adalah kita belum mampu membangun kelas menengah yang sejahtera, bukan karena agama, suku atau ras," ucap Kapolri. Ant

BERITA TERKAIT

Pawai Obor AG 2018 Ikut Promosikan Pariwisata Indonesia

  Oleh : Agnes Ayu Permata, Mahasiswi Universitas Parahyangan Bandung Pawai obor menjadi agenda yang saat ini tengah dilakukan di…

Indonesia Harus Komitmen Hapus Hambatan Non Tarif

NERACA Jakarta – Indonesia harus menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam mentaati perjanjian dagang internasional, salah satunya melalui penghapusan hambatan non…

Presiden Indonesia Ketiga - Sumber Daya Manusia Andalan Masa Depan

Bacharuddin Jusuf Habibie Presiden Indonesia Ketiga Sumber Daya Manusia Andalan Masa Depan  Pekanbaru, Riau - Presiden Indonesia Ketiga Bacharuddin Jusuf…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Geo Dipa Minta Pengadilan Tolak Permohonan Bumigas

Geo Dipa Minta Pengadilan Tolak Permohonan Bumigas NERACA Jakarta - Kuasa hukum perusahaan BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi…

Penghapusan Bukuan Kredit Tak Langsung Cerminkan Kerugian - Sidang Lanjutan Kasus BLBI

Penghapusan Bukuan Kredit Tak Langsung Cerminkan Kerugian Sidang Lanjutan Kasus BLBI NERACA Jakarta - Bankir senior yang juga mantan Ketua…

Menkumham: Nurbaningsih Cakap Menjadi Hakim MK

Menkumham: Nurbaningsih Cakap Menjadi Hakim MK NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menilai Enny Nurbaningsih…