Kapolri - Indonesia Kembali pada Demokrasi Pancasila

Jenderal Pol Tito Karnavian

Kapolri

Indonesia Kembali pada Demokrasi Pancasila

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan Indonesia harus kembali pada demokrasi Pancasila yang menekankan kebebasan dengan bertanggung jawab dan meninggalkan demokrasi yang terlalu bebas.

"Meminimalisir penerapan demokrasi yang ada liberal dipotong dan kembali demokrasi Pancasila yang berisi kedemokrasian ada batasan tidak terlalu bebas," ujar Kapolri dalam acara silaturahim nasional dai kamtibmas di Jakarta, Selasa (17/7).

Ia mengatakan demokrasi bebas berbahaya apabila diimplementasikan pada masyarakat kelas bawah yang tidak puas karena kesejahteraannya kurang dan tidak mau banyak retorika. Demokrasi di kelas bawah juga memiliki risiko memecah bangsa karena adanya konflik horizontal.

Demokrasi mengarah liberal, kata Tito Karnavian, memberi ruang berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, tetapi juga memberikan ruang dengan dampak negatif, yakni ideologi atau pemahaman yang mungkin tidak paralel dengan Pancasila dan NKRI.

Ia mencontohkan ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila adalah takfiri, yakni mengkafirkan orang lain yang terjadi pada sejumlah peristiwa bom bunuh diri. Selain kembali pada demokrasi Pancasila, Tito Karnavian menuturkan pemerintah perlu membesarkan jumlah kelas menengah yang memiliki kesejahteraan lebih lebih baik serta pendidikan lebih baik dan rasional.

"Kita melihat apakah mungkin bisa dilakukan membesarkan kelas menengah agar demokrasi liberal tidak sampai kebablasan dan tidak memberi ruang yang bisa memecah bangsa seperti khilafah," ucap Kapolri.

Selanjutnya, yang dapat dilakukan dalam membesar masyarakat menengah adalah menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen serta menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Kemudian Tito Karnavian mengatakan Indonesia memiliki potensi untuk pecah karena besarnya kelas bawah dan belum mampu membangun kelas menengah yang sejahtera."Yang paling rawan adalah kita belum mampu membangun kelas menengah yang sejahtera, bukan karena agama, suku atau ras," ucap Kapolri. Ant

BERITA TERKAIT

Mantan Ketua MK - Nilai-Nilai Pancasila Sudah Mulai Luntur

Mahfud MD Mantan Ketua MK Nilai-Nilai Pancasila Sudah Mulai Luntur  Palembang - Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK), Mahfud MD mengatakan…

Asuransi Kesehatan Kembali Merugi

    Oleh: Ambara Purusottama School of Business and Economic Universitas Prasetiya Mulya   Hingga akhir tahun 2018 lalu defisit…

Niaga Komoditas - Indonesia Berpotensi Membawa Kebijakan Sawit Uni Eropa ke WTO

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pihaknya berpotensi untuk membawa kebijakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit yang dikeluarkan oleh…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Batalkan Keistimewaan Bulog Impor Bawang Putih

Batalkan Keistimewaan Bulog Impor Bawang Putih NERACA Jakarta - Pemerintah harus membatalkan pemberian diskresi kepada Bulog untuk mengimpor bawang putih…

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar NERACA Mamuju - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan supervisi dan pencegahan korupsi di…

Mempertanyakan Tim TAP Bentukan Gubernur Jabar

Mempertanyakan Tim TAP Bentukan Gubernur Jabar NERACA Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) melalui…