Oleh: Muhammad Razi Rahman

Sosiolog Spanyol dan anggota Institut Inovasi dan Teknologi Eropa, Manuel Castells, sudah sejak lama menyoroti bahwa persoalan urban akan menjadi salah satu permasalahan politik. Menurut Castells dalam bukunya, Urban Renewal and Social Conflict in Paris (1972), hal itu menjadi isu politik karena penyebaran daya produksi warga juga disertai dengan penyebaran daya konsumsi yang ada di tengah masyarakat.

Dengan kata lain, berbagai isu perkotaan termasuk urbanisasi juga tidak lepas dari dampak perekonomian yang dihadapi suatu daerah dengan kawasan di sekitarnya. Tidak heran pula bila lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan fenomena laju urbanisasi di Tanah Air mengakibatkan penurunan produktivitas sektor pertanian karena hal tersebut mengurangi jumlah petani di desa.

Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi mengingatkan bahwa urbanisasi kerap meningkat karena tantangan yang dihadapi para petani di berbagai daerah juga semakin banyak. Menurut Hizkia, selain tingkat kesejahteraan yang rendah karena upah yang diterima juga rendah, petani juga kerap dihadapkan pada semakin berkurangnya luas lahan pertanian karena harus berhadapan dengan industrialisasi.

Hal tersebut juga diperparah dengan semakin banyaknya generasi muda yang juga tidak mau menjadi petani karena melihat para pendahulunya tidak bisa hidup sejahtera. Ia memahami bahwa laju urbanisasi dari desa ke kota memang sulit dihindari serta terus terjadi dan jumlahnya diduga terus meningkat setiap pasca lebaran.

Salah satu penyebab urbanisasi, lanjutnya, adalah keinginan untuk mencari penghidupan yang layak di kota karena pendapatan mereka sebagai petani tidak mampu mencukupi kebutuhan.

Berdasarkan data pada tahun 2014, ujar dia, sebanyak 54,8 juta orang bekerja di sektor pertanian. Jumlah ini sama dengan 34 persen dari total jumlah pekerja di Indonesia. Namun 34,3 juta di antaranya tergolong miskin atau rentan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, tentu bertolak belakang dengan target pemerintah yang ingin mencapai swasembada pangan. Apalagi, ia mengingatkan bahwa selain kestabilan harga pangan, kesejahteraan petani juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Untuk itu, ujar dia, pemerintah harus mengatasi persoalan ini dengan solusi nyata yang bisa diimplementasikan.

Hizkia menuturkan bahwa solusi itu tidak hanya cukup dengan memperluas lahan pertanian, tetapi pemerintah harus memberikan edukasi untuk peningkatan kapasitas para petani dan juga penguasaan teknologi pertanian.Sedangkan langkah penguasaan teknologi pertanian sebaiknya juga diikuti dengan revitalisasi alat-alat pertanian.

Selain itu, Hizkia juga menilai pemerintah harus membenahi rantai distribusi pangan yang panjang karena permasalahan tersebut juga membuat petani tidak bisa menikmati harga mahal komoditas yang ada di tingkat konsumen.

Terkait hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (5/6), mengatakan, peningkatan produksi hasil lahan pertanian juga akan melesatkan kesejahteraan petani sehingga pemerintah saat ini fokus untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Menurut Amran, pemerintah saat ini sudah menyebarkan hingga sekitar 350 ribu alat dan mesin pertanian (alsintan) guna meningkatkan produksi hingga berkali-kali lipat. Selain itu, ujar dia, penggunaan alsintan juga dalam rangka agar kalangan petani juga dapat menekan biaya produksi.

Kontribusi Positif

Urbanisasi dialami oleh berbagai kota besar yang tersebar di Indonesia, dan hal itu juga termasuk pula ibu kota negara, DKI Jakarta. Menghadapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, beberapa waktu lalu, meminta seluruh warga pendatang agar selalu mematuhi aturan serta turut memberikan kontribusi positif untuk pembangunan ibu kota.

Menurut Anies, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga memiliki hak yang sama di mana saja, termasuk di Jakarta dan kota-kota lainnya untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata.

Sementara itu, di sejumlah daerah seperti di Mataram, NTB, diduga bahwa salah satu faktor terjadinya peningkatan pengangguran di kota ini karena tingginya angka urbanisasi. "Mataram ini pusat pendidikan, banyak warga luar kota datang dan belajar serta tinggal di sini. Setelah lulus sekolah bahkan perguruan tinggi mereka tetap tinggal di Mataram dan mencari kerja di sini, sehingga terdaftar sebagai pencari kerja dari kota ini," kata Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu (24/6).

Martawang menilai, dalam hal ini pemerintah kota tidak terlalu melihat batasan-batasan terhadap urbanisasi yang ada di Mataram, sebab hal itu menjadi risiko sebuah kota dan pusat pemerintahan yang selalu menjadi incaran bagi daerah lain. Akan tetapi, katanya, dalam hal ini pemerintah kota terus berupaya bagaimana meningkatkan investasi di kota ini, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan urbanisasi dalam arus balik pasca-Lebaran 2018 adalah fenomena yang harus disikapi secara arif agar tidak menjadi beban pemerintah kota, tapi tidak juga dihadapi dengan penolakan. Moeldoko di Jakarta, 20 Juni 2018, mengakui bahwa urbanisasi bersifat alamiah, di mana masyarakat memandang bahwa perekonomian di kota lebih baik ketimbang di daerah atau di desa.

Selain itu, tidak ada aturan yang melarang masyarakat berurbanisasi, sehingga tinggal bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan menjadi pendatang, agar tidak menjadi "beban" pemerintah. "Jadi memaknainya yang arif, jangan seolah-olah urbanisasi membawa malapetaka, tapi juga bisa mengisi celah-celah yang kosong, yang memang sebagian dari kita masih membutuhkan teman-teman dari daerah," kata mantan Panglima TNI itu.

Paradigma berpindahnya masyarakat desa atau daerah ke kota sejatinya dinilai sudah tidak lagi didasarkan hanya untuk "mengadu nasib", tetapi setidaknya pergerakan ke wilayah kota harus memiliki kepastian akan pekerjaan dan tempat tinggal.

Pemerataan Pembangunan

Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto mengatakan bahwa fenomena urbanisasi masih akan terus terjadi sepanjang belum tercapai pemerataan pembangunan. Selain itu, faktor ketimpangan ekonomi antara desa dan kota menjadi salah satu yang mendorong masih tingginya angka urbanisasi.

Bagong Suyanto berpendapat bahwa saat ini mulai terjadi perubahan pola dan tujuan migrasi, yaitu tidak lagi ke kota-kota besar, melainkan ke kota-kota menengah atau sekuder karena industri-industri mulai bergeser ke kota-kota menengah tersebut.

Lebih lanjut Bagong mengatakan bahwa solusi yang paling efektif untuk menekan angka urbanisasi adalah melakukan pemerataan pembangunan di wilayah desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa pembangunan yang telah dilakukan kawasan perdesaan mampu mengurangi jumlah urbanisasi. Melalui pembangunan tersebut, akan banyak tercipta lapangan pekerjaan di desa sehingga dapat memacu pemerataan ekonomi.

Selain menekan pergerakan urbanisasi, terciptanya lapangan kerja baru sebagai dampak masifnya pembangunan di desa, diharapkan dapat menarik kembali kaum urban agar mau berkarya di daerah asal mereka masing-masing, sehingga juga akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran di kota-kota besar.

Menteri Eko juga menilai bahwa saat ini program dana desa telah berpengaruh kepada berkurangnya urbanisasi, yang terlihat antara lain dari sulitnya mencari para pekerja yang berasal dari desa yang bekerja secara informal atau pekerja yang bekerja pada pihak yang tidak berbadan hukum atau perusahaan, seperti pengasuh bayi, sopir, pembantu rumah tangga, dan tukang kebun.

Sedangkan CIPS terus-menerus mengingatkan agar kebijakan pemerintah dapat berfokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan karena hal itu bisa menahan laju urbanisasi. Peneliti CIPS Imelda Freddy mengemukakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakatnya dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, lanjutnya, kota tidak lagi dilihat sebagai sumber nafkah yang lebih baik daripada desa, yang juga diperkuat dengan adanya penggambaran daerah perkotaan yang mewah dan terkesan glamor melalui media. "Penduduk desa yang sudah mulai melek teknologi melihat kota-kota besar dapat memberikan kesempatan yang jauh lebih baik bagi warga desa, padahal sebenarnya begitu mereka sudah sampai ke kota, kesempatan bekerja sangat susah didapat, apalagi jika tidak memiliki keahlian," ungkapnya.

Secara teori, lanjutnya, semua program serta investasi dapat mengurangi urbanisasi yang sering terjadi dalam masyarakat, namun keberhasilannya sangat tergantung dengan implementasi di lapangan. Dengan kata lain, ia mengemukakan bahwa jika dana dari pemerintah digunakan dengan benar, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi dan lapangan pekerjaan bertambah. (Ant.)