NERACA

Jakarta - Mantan Menko Maritim Rizal Ramli menilai sudah waktunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan restrukturisasi menjaga korporasi negara yang lebih sehat dan menguatkan perekonomian negara. “Seluruh BUMN keuntungan rata-ratanya hanya sekitar 7 persen. Keuntungan ini kecil jika dibandingkan dengan akumulasi asetnya,” kata Rizal Ramli pada diskusi "Mencegah BUMN Jadi ATM Pemilu" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (17/7). 

Menurut Rizal Ramli, restrukturisasi dapat dilakukan melalui perombakan struktur organisasi, manajemen, maupun operasional. "Keutungan BUMN dapat ditingkatkan dengan cara mengurangi praktik KKN dan biaya operasional dibuat efisien," katanya. 

Idealnya, kata dia, BUMN di Indonesia bisa menjadi penggerak ekonomi nasional. Kenyataannya adalah BUMN terus merugi karena diisi orang-orang yang tidak kompeten, dijadikan sapi perahan untuk kepentingan elite. “Seperti di Eropa dan China, BUMN-nya menjadi penggerak percepatan pertumbuhan ekonomi negara. Kok di kita tidak bisa, malah jadi bancakan?” ujarnya.  

Rizal Ramli menjelaskan, dirinya pernah menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid dan kini Bulog menjadi BUMN. Rizal juga menyatakan dirinya, pernah menjadi Dewan Pengawas PT Semen Gresik pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Pada saat saya menjadi direksi dan dewan pengawas BUMN, saya dapat menaikkan keuntungan dengan mengefisienkan biaya operasional,” katanya.

Menurut dia, pos-pos yang dinilai tidak efisien dapat diturunkan atau dihapus anggarannya, sehingga dapat melakukan efisiensi operasional. “Pada saat saya menjadi Dewas (Dewan Pengawas) di PT Semen Gresik, keuntungannya dapat meningkat 200 persen dalam waktu tiga tahun,” katanya. Rizal melihat, kelemahan BUMN adalah direksi dan dewan pengawasnya tidak perofesional serta tidak memiliki strategi perencanaan pengembangan usaha dengan baik.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Hamdani menambahkan, Indonesia memiliki sekiyar 150 BUMN, dengan kondisi berbeda-beda, ada yang sehat, kurang sehat, sakit, maupun hampir meninggal. "Pemerintah agar mendorong BUMN dapat tumbuh sehat dan tidak jadi sapi perahan. BUMN yang sehat dapat menjadi korporasi berkelas dunia," katanya.

Ditempat yang sama, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menilai bahwa Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh dirangkap jabatan oleh pejabat struktural di pemerintahan, pimpinan partai politik, maupun tim kampanye dari presiden terpilih. "Dalam RUU BUMN yang sedang dibahas di DPR RI mengatur aturan tersebut agar BUMN menjadi lebih sehat," katanya.

Menurut Supratman, jabatan direksi dan dewan pengawas di sejumlah BUMN diisi oleh pejabat struktural yang masih aktif di pemerintahan, pimpinan partai politik, maupun tim kampanye presiden terpilih. "Hal ini membuat BUMN sulit memiliki kinerja baik dan meraih keuntungan tinggi. Bahkan, ada sejumlah BUMN yang jadi merugi," katanya.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, pada revisi UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN mengatur larangan rangkap jabatan dari pejabat struktural di pemerintahan untuk menghindari BUMN agar tidak dimanfaatkan pada kepentingan politik praktis. Menurut dia, BUMN memiliki aset besar dan mendapat bantuan modal dari negara, seharusnya tidak merugi. "Kalau BUMN sampai merugi itu aneh," katanya.

Supratman menambahkan, dalam RUU BUMN juga akan mengatur soal aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN agar jelas pemilahannya asetnya, mana BUMN dan aset negara. Dia mencontohkan, pada proses akuisisi Pertagas oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN). "Sebagian aset Pertagas masih merupakan aset negara, sehingga proses akuisisinya melalui mekanisme yang kelas," katanya. bari