Pengaduan THR ke Pemerintah Turun

NERACA

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai memproses pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja yang tidak dibayarkan oleh perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pengaduan mengenai permasalahan tunjangan hari raya pada 2018 menurun dibandingkan dengan pada 2017.

Jika pada 2017 ada 412 pengaduan mengenai THR (Tunjangan Hari Raya) diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tahun ini lembaga tersebut menerima 396 pengaduan THR. “Secara keseluruhan terjadi penurunan untuk pengaduan terkait pembayaran THR. Semua aduan akan kami tangani," kata dia seperti dikutip Antara, kemarin.

Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menurunkan tim untuk memantau apakah Dinas Ketenagakerjaan setempat melaksanakan penyidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang dilaporkan. Masalah THR tersebut sebenarnya menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mengawasinya dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Perusahaan yang melanggar akan dikenakan sanksi membayar semua THR ditambah denda lima persen dari total THR yang harus dibayarkan. Jika perusahaan tersebut belum menunaikan kewajiban, katanya, pemerintah akan memberikan teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. Saat ini, 241 pengaduan terkait THR telah ditangani.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja Sugeng Priyanto mengatakan bahwa terdapat sekitar 350 aduan yang saat ini sedang diproses. Pengaduan tersebut paling banyak disampaikan pekerja di Jakarta. "Jenis pengaduan bermacam-macam mulai dari keterlambatan membayar maupun pembayaran yang masih sebagian," katanya.

Sugeng mengatakan proses penanganan pengaduan dilakukan oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di provinsi tempat perusahaan yang diadukan. Disnaker akan memanggil karyawan pengadu dan perusahaan. Mereka akan menjadi mediator pekerja dan perusahaan dalam menyelesaikan pengaduan soal pembayaran THR yang masih bermasalah. “Kami mengawasi dan menurunkan tim untuk memastikan bahwa penanganan pengaduan THR oleh dinas berjalan baik," katanya.

Menurut dia, dalam mediasi, pemerintah tetap berpedoman bahwa pembayaran THR merupakan kewajiban yang harus dijalankan pengusaha. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, pemerintah akan memberi sanksi mulai dari teguran, sampai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. "Sebelum itu, perusahaan yang belum memenuhi kewajiban akan kami tegur. Ada nota I, ada nota II,"katanya.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Isu TKA Bertujuan Jatuhkan Kredibilitas Pemerintah

    Oleh: Anisa Medina, Pemerhati Ekonomi, Sosial dan Politik   Pada 2016, China telah duduk di posisi ke-3 sebagai…

PEMERINTAH UBAH PROGRAM PRIORITAS KE PEMBANGUNAN SDM - Presiden: Tanpa Kerja Keras, Jangan Mimpi Negara Maju

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BPS Klaim Desa Tertinggal Berkurang Ribuan

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018, jumlah…

Kemenhub Kembangkan Konsep Integarasi Tol Laut

    NERACA   Jakarta - Dtjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengembangkan konsep tol laut yang terintregasi dan terkoneksi "end…

Mitsubishi Dukung Pengembangan Infrastruktur Mobil Listrik

NERACA   Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi…