Pengaduan THR ke Pemerintah Turun

NERACA

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai memproses pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja yang tidak dibayarkan oleh perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pengaduan mengenai permasalahan tunjangan hari raya pada 2018 menurun dibandingkan dengan pada 2017.

Jika pada 2017 ada 412 pengaduan mengenai THR (Tunjangan Hari Raya) diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tahun ini lembaga tersebut menerima 396 pengaduan THR. “Secara keseluruhan terjadi penurunan untuk pengaduan terkait pembayaran THR. Semua aduan akan kami tangani," kata dia seperti dikutip Antara, kemarin.

Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menurunkan tim untuk memantau apakah Dinas Ketenagakerjaan setempat melaksanakan penyidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang dilaporkan. Masalah THR tersebut sebenarnya menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mengawasinya dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Perusahaan yang melanggar akan dikenakan sanksi membayar semua THR ditambah denda lima persen dari total THR yang harus dibayarkan. Jika perusahaan tersebut belum menunaikan kewajiban, katanya, pemerintah akan memberikan teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. Saat ini, 241 pengaduan terkait THR telah ditangani.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja Sugeng Priyanto mengatakan bahwa terdapat sekitar 350 aduan yang saat ini sedang diproses. Pengaduan tersebut paling banyak disampaikan pekerja di Jakarta. "Jenis pengaduan bermacam-macam mulai dari keterlambatan membayar maupun pembayaran yang masih sebagian," katanya.

Sugeng mengatakan proses penanganan pengaduan dilakukan oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di provinsi tempat perusahaan yang diadukan. Disnaker akan memanggil karyawan pengadu dan perusahaan. Mereka akan menjadi mediator pekerja dan perusahaan dalam menyelesaikan pengaduan soal pembayaran THR yang masih bermasalah. “Kami mengawasi dan menurunkan tim untuk memastikan bahwa penanganan pengaduan THR oleh dinas berjalan baik," katanya.

Menurut dia, dalam mediasi, pemerintah tetap berpedoman bahwa pembayaran THR merupakan kewajiban yang harus dijalankan pengusaha. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, pemerintah akan memberi sanksi mulai dari teguran, sampai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. "Sebelum itu, perusahaan yang belum memenuhi kewajiban akan kami tegur. Ada nota I, ada nota II,"katanya.

BERITA TERKAIT

KPPU: Regulasi Pemerintah Sumut Jangan Hambat Pengusaha

KPPU: Regulasi Pemerintah Sumut Jangan Hambat Pengusaha NERACA Medan - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Sumatera Utara (Sumut) menggelar…

Pemerintah Dukung UMKM Tingkatkan Ekspor Lewat E-commerce

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan dukungannya untuk peningkatan ekspor melalui e-Commerce. Menurut Menkominfo Rudiantara, peluang ini terbuka…

Harga Premium Tidak Berubah - PEMERINTAH NAIKKAN HARGA BBM NONSUBSIDI

Jakarta-Meski BBM Premium dipertahankan tetap tidak naik, kesimpangsiuran kebijakan harga BBM bersubsidi itu sempat meresahkan masyarakat. Pasalnya, Menteri ESDM Ignasius…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Meski Rupiah Melemah, Subsidi BBM Tak Berubah

      NERACA   Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar masih dikisaran Rp15.200 yang mana nilai tersebut jauh…

KawanLama Pasarkan Brankas Sentry Safe

  NERACA   Jakarta – PT Kawan Lama Inovasi telah memasarkan produk brankas yaitu Sentry Safe di Indonesia. Produk brankas…

Taiwan Ajak Pembeli dari Indonesia - Gelar Pameran AMPA 2019

      NERACA   Jakarta – Pameran otomotif dan suku cadang asal Taiwan akan digelar pada 24-28 April 2019…