Defisit APBN Semester I Turun jadi 0,75%

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit anggaran pada semester I-2018 tercatat sebesar Rp110,6 triliun atau 0,75 persen terhadap PDB, lebih rendah dari periode sama 2017 sebesar Rp175,1 triliun atau 1,29 persen terhadap PDB. "Defisit ini turun tajam dalam dua tahun terakhir, karena tahun lalu tercatat 1,29 persen dan pada 2016 tercatat 1,82 persen," kata Sri Mulyani dalam menyampaikan realisasi laporan APBN semester I-2018 dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran di Jakarta, Selasa (17/7).

Sri Mulyani mengatakan realisasi defisit anggaran tersebut meliputi pendapatan negara yang hingga semester I-2018 telah mencapai Rp833,4 triliun atau 44 persen dari target serta belanja negara Rp944 triliun atau 42,5 persen dari pagu. Realisasi pendapatan negara mencakup penerimaan perpajakan sebesar Rp653,4 triliun atau 40,4 persen dari target, penerimaan negara bukan pajak Rp176,8 triliun atau 64,2 persen dari target dan hibah Rp3,1 triliun atau 260,7 persen.

"Penerimaan perpajakan yang sudah mencapai 40,4 persen dari target, lebih baik dari realisasi semester I-2017 sebesar 38,8 persen," kata Sri Mulyani. Sedangkan, tambah Sri Mulyani, realisasi belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp558,4 triliun atau 38,4 persen dari pagu serta transfer ke daerah dan dana desa Rp385,5 triliun atau 50,3 persen dari pagu.

Dari belanja pemerintah pusat, realisasi belanja Kementerian Lembaga tercatat telah mencapai Rp295,5 triliun atau 34,9 persen dari pagu dan belanja non Kementerian Lembaga sebesar Rp262,4 triliun atau 43,2 persen dari pagu. "Penyerapan belanja Kementerian Lembaga semester I-2018 meningkat akibat kebijakan lelang dini, percepatan penyaluran bantuan sosial, pembayaran THR bagi PNS dan pelaksanaan pilkada serentak serta persiapan Asian Games," ujar Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, defisit anggaran yang mengecil hingga semester I-2018 ini didukung oleh surplus keseimbangan primer sebesar Rp10 triliun atau lebih baik dari periode 2015-2017 yang sebelumnya selalu tercatat negatif. "Kinerja APBN dalam semester I-2018 ini sudah menunjukkan adanya peningkatan dan arah yang tepat, baik dari pencapaian ekonomi makro maupun postur APBN," tambah Sri Mulyani.

Untuk tahun depan, pemerintah juga mendesain pengelolaan APBN yang masih ada ruang untuk defisit. Dengan desain APBN yang masih defisit, itu artinya pemerintah masih bergantung dengan utang sebagai konsekuensi menutup rentang antara pendapatan dengan pengeluaran. “Pada 2019, APBN masih akan kami desain sebagai APBN yang sifatnya ekspansif, artinya pengeluaran akan masih lebih tinggi dari penerimaan. Oleh karena itu ada defisit," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, beberapa waktu lalu.

Meski masih defisit, Suahasil mengatakan angka defisit pada 2019 dipastikan lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dia bilang, defisit anggaran pada tahun depan 1,6-1,9% terhadap PDB. "Defisitnya akan kami turunkan, defisit 2015 2,59% dari PDB, 2016 2,49%, 2017 masih 2,51%, 2018 ini sepertinya defisitnya 2,19%, dan tahun depan kami akan teruskan sehingga defisit di RAPBN 2019 1,6-1,9% dari PDB," tambah dia.

Suahasil menegaskan, dengan angka defisit anggaran sebesar 1,6-1,9% terhadap PDB. Maka pemerintah tetap menjaga rasio utang di bawah 30% dari PDB. "Kita akan di sekitar 29% dari PDB, ini agar primary balance kita positif, kalau positif, kita punya uang lebih setelah membayar pembiayaan operasional. ini terkait defisit," jelas dia.

Terkait dengan strategi pembiayaan di tahun depan, Suahasil mengungkapkan masih mendorong pembiayaan yang sifatnya kreatif, inovatif agar pembangunan infrastruktur bisa diteruskan dan memperluas akses kepada UMKM, serta pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Untuk pembiayaan ini kami tetap akan melihat, memanfaatkan pembiayaan untuk produktif, jaga keseimbangan makro, tetap kita penuhi seluruh kewajiban negara dalam organisasi lembaga internasional, namun kami akan perkuat peranan sovereign wealth fund yang saat ini ada LPDP," tutup dia.

BERITA TERKAIT

Menggenjot Pembangunan Tetapi Defisit Insinyur

      NERACA   Padang – Indonesia sedang gencar mengejar ketertinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur, maka dari itu pemerintah…

APBN 2019: Pesan Keadilan Pemerintah

Oleh: Muhammad Yoga Pratama, Mahasiswa PKN STAN Apakah semua fraksi menyetujui RUU APBN 2019 untuk disahkan menjadi UU?" Tanya pimpinan…

Jika Presiden Tidak Turun Tangan, SP PLN Ancam Mogok Kerja - Permasalahan Di PLN

      NERACA   Jakarta - Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…