Bank Belum Penuhi Rasio Kredit UMKM

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat sekitar 20 persen dari total bank umum domestik belum memenuhi kewajiban rasio minimal penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 20 persen dari total portofolio pinjaman. “Memang masih ada seperlima atau 20 persen dari bank-bank lokal yang belum bisa memenuhi porsi kredit UMKM hingga Mei 2018,” kata Kepala Departemen Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) BI Yunita Resmi Sari, seperti dikutip Antara, kemarin.

Adapun total bank umum di Indonesia sekitar 115 bank, dengan 10 di antaranya adalah Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), menurut data Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, jika merujuk pernyataan Yunita bahwa sebesar 20 persen dari total bank umum domestik belum memenuhi minimal rasio kredit UMKM, berarti masih ada sekitar 21 bank umum domestik yang belum memenuhi ketentuan itu.

Yunita enggan merinci entitas bank tersebut. Namun, kata Yunita, bank tersebut berasal dari bank bermodal kurang dari Rp5 triliun atau kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) II. Bank Sentral menerapkan regulasi cukup ketat kepada perbankan untuk dapat menopang perkembangan UMKM di Indonesia. Salah satu dari regulasi itu bank harus dapat menyalurkan kredit UMKM sebesar minimum 20 persen dari total portofolio kreditnya di 2018 sesuai PBI No 17/12/PBI/2015.

Dengan demikian, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dari bank. Kurangnya kapasitas permodalan selama ini menurut BI menjadi salah satu sumber hambatan pertumbuhan bisnis UMKM. Namun kewajiban minimal 20 persen penyaluran kredit UMKM itu paling lambat diterapkan pada akhir tahun ini. Perbankan masih memiliki waktu untuk memenuhi syarat tersebut jika tidak ingin diberikan sanksi. Sebelumnya, sanksi tersebut adalah erupa pengurangan jasa giro. Namun, Bank Sentral akan mengubah sanksi itu. “Tetap akan ada sanksi untuk mendorong bank. Bukan hanya imbauan saja,” ujar dia.

Secara industri perbankan, penyaluran kredit UMKM sudah mencapai 20,69 persen dari total kredit industri perbankan hingga Mei 2018. Sedangkan rasio kredit bermasalah UMKM, diklaim Yunita, masih di bawah lima persen.

BI tak segan memberikan sanksi kepada bank yang tidak taat pada aturan. Sebab, BI telah melonggarkan waktu bagi perbankan, yakni pemenuhan porsi kredit UMKM dengan cara mencicil sejak tahun 2015. Misalnya, bank hanya terkena kewajiban porsi kredit UMKM sebesar 5% di tahun 2015. Bank harus terus menaikkan porsi kredit UMKM sebesar 5% setiap tahunnya hingga di akhir tahun ini.

Bank swasta mengaku cukup kesulitan memenuhi rasio kredit UMKM sebesar 20% di akhir tahun 2018. Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk mengaku, untuk meningkatkan rasio kredit UMKM cukup menantang. “Karena bank juga ingin terus mendukung pembiayaan di sektor korporasi yang masih tumbuh," katanya, seperti dikutip Kontan.

Terlebih, kredit korporasi lebih pesat dibandingkan segmen kredit lain. Ini seiring dengan peningkatan proyek infrastruktur yang didorong proyek pemerintah. Bank berkode saham NISP ini sudah memenuhi porsi kredit UMKM sebesar 16,3% di kuartal I-2018. Agar sejalan dengan aturan, NISP akan meningkatkan penyaluran kredit ke segmen ini.

Senasib, PT Bank Mayapada Internasional Tbk juga belum memenuhi aturan porsi kredit UMKM. Bank berkode saham MAYA ini merasa kesulitan memenuhi ketentuan tersebut mengingat terjadi perebutan nasabah UMKM dari seluruh bank besar hingga kecil. Presiden Direktur Bank Mayapada Haryono Tjahjarijadi menjelaskan, jumlah kredit UMKM yang diperebutkan sangat terbatas. Terlebih, program kredit usaha rakyat (KUR) yang overlap dengan kredit mikro dan kecil.

Bank milik pengusaha Dato Sri Tahir ini mencatat porsi kredit UMKM masih di bawah 20%. Selanjutnya, MAYA akan berusaha menggunakan jaringan pengusaha UMKM yang sudah menjadi nasabah Bank Mayapada sebagai cara untuk meningkatkan kredit.

Sebelumnya, Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjelaskan, penghambat penyaluran kredit UMKM adalah permintaan cukup kencang di segmen kredit lain, seperti infrastruktur. Bank milik Grup Djarum ini mengaku agak kesulitan untuk meningkatkan portofolio kredit UMKM di tahun ini. Bank ini memproyeksikan, porsi kredit UMKM hanya akan di level 16% tahun ini, atau masih di bawah ketentuan BI.

Informasi saja, BI mencatat baru 72 bank yang memenuhi aturan rasio kredit UMKM di tahun 2017. Sedangkan 47 bank belum memenuhi rasio minimal kredit UMKM, karena kendala persaingan dan penyaluran ke segmen lain.

BERITA TERKAIT

Bank Banten Bantu Permodalan Pelaku Industri Rumahan

      NERACA   Serang - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) akan membantu kaum perempuan pelaku…

Bank Sumsel Babel Dukung Digitalisasi Taspen

Bank Sumsel Babel Dukung Digitalisasi Taspen NERACA Palembang - PT Bank Sumsel Babel mendukung digitalisasi PT Taspen (Persero) untuk melayani…

Menkeu Usulkan Asumsi Kurs Rp 15.000 di APBN 2019 - BANK INDONESIA PREDIKSI NILAI TUKAR RP 14.800-RP 15.200 PER US$

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali mengusulkan perubahan asumsi makro pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Salah satunya…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Dorong Penetrasi Asuransi, Insurance Day Digelar di 18 kota

      NERACA   Jakarta - Dewan Asuransi Indonesia (DAI) menyelenggarakan peringatan hari asuransi atau Insurance Day 2018. Perayaan…

Pertumbuhan Kredit Tahun Depan akan Melambat

      NERACA   Jakarta – Kalangan industri perbankan memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada 2019 akan melambat dari 13…

OJK Ikut Bangun 1.000 Unit Hunian Sementara

    NERACA   Palu - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan siap membangun 1.000 unit hunian sementara…