Peradi: Advokat Harus Kuasai e-Court

Peradi: Advokat Harus Kuasai e-Court

NERACA

Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), Juniver Girsang, menyatakan advokat harus menguasai sistem administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau aplikasi e-court. Jika tidak konsekuensinya advokat itu tidak akan mendapatkan pelayanan dari pengadilan.

"Sistem aplikasi e-court merupakan kemajuan fenomenal dari Mahkamah Agung (MA) dalam memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan," kata dia melalui siaran persnya di Jakarta, Selasa (17/7).

Kendati demikian, kata dia, aplikasi tersebut masih menyimpan berbagai persoalan bagi kalangan advokat."Pemberlakuan e-court ini dapat menyulitkan advokat dalam mengurus perkara kliennya, karena bagi advokat yang tidak mengikuti sistem ini tidak akan mendapatkan pelayanan dari pengadilan, padahal ia sudah menjadi kuasa dari kliennya," ujar dia.

Dikatakan, memang dengan aplikasi e-court advokat dalam menangani perkara perdata tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk mendaftar, tetapi cukup melalui e-filling. Sehingga, mempersempit adanya interaksi langsung antara advokat dan pegawai pengadilan."Akan tetapi, yang menjadi persoalan lainnya adalah, advokat tidak bisa lagi selalu berpindah-pindah kantor. Karena e-mail yang didaftarkan tidak bisa sembarangan diganti. Hal ini tentu akan menyulitkan, karena perpindahan kantor di kalangan advokat hal yang lumrah terjadi," kata dia.

Menurut dia, di satu sisi, aplikasi ini akan memudahkan proses administrasi perkara perdata secara elektronik di pengadilan, namun di sisi lain, aplikasi e-court justru dapat menjadi penghalang bagi kerja advokat yang tidak mengikuti aplikasi ini. Karena itu, DPN Peradi akan mengadakan sosialisasi aplikasi e-court bagi para advokat."Sosialisasi ini berlaku untuk seluruh advokat tanpa memandang organisasinya," kata dia.

Ia menambahkan, sekalipun sosialisasi ini merupakan gagasan Peradi yang dipimpinnya, namun acara ini bisa dihadiri oleh advokat lintas organisasi."Yang penting dia adalah advokat," ujar dia.

Sosialisasi e-court akan menghadirkan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, sebagai 'keynote speaker', dan akan diadakan pada Jumat, 20 Juli 2018, pukul 14.00 WIB, di Hotel Pullman, Jakarta Pusat.

Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons). Hatta Ali berpesan kepada pimpinan pengadilan percontohan agar melaksanakan proses ini dengan sebaik-baiknya dan para admin yang menanganinya agar tetap fokus pada pelayanan keperkaraan secara elektronik. Ant

BERITA TERKAIT

Indonesia Harus Perkuat Sektor Riil Sikapi Krisis Turki

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian tengah berupaya memperkuat sektor riil untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan di dalam negeri akibat krisis…

Anggaran Harus Transparan dan Taat Hukum Demi Kepentingan Publik - KUA dan PPAS 2019 Kota Depok

Anggaran Harus Transparan dan Taat Hukum Demi Kepentingan Publik KUA dan PPAS 2019 Kota Depok NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…

Ketua MPR - Keadilan dan Kesenjangan Masih Harus Diperhatikan

Zulkifli Hasan Ketua MPR Keadilan dan Kesenjangan Masih Harus Diperhatikan Jakarta - Ketua Majelis Permuswaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan berpendapat…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Menteri Pendayagunaan…

Bambang Kesowo: Penghapusan Bukuan Utang Petani Tambak Dipasena Lebih Pada Pertimbangan Keamanan

Bambang Kesowo: Penghapusan Bukuan Utang Petani Tambak Dipasena Lebih Pada Pertimbangan Keamanan NERACA Jakarta - Mantan Sekretaris Kabinet Prof. Bambang…

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara NERACA Jakarta - Ahli hukum pidana Prof.…