SK(T)M

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

SK(T)M pada judul diatas sejatinya terdiri dari 2 kata yaitu SKM dan SKTM. Mengapa ini penting dibahas karena keduanya marak dibicarakan. SKM tidak bisa terlepas dari surat edaran BPOM tentang Susu Kental Manis yang dianggap membodohi masyarakat. Argumen yang mendasari karena dari label SKM ternyata tidak mengandung setitikpun susu karena kandungannya mencampurkan sejumlah bahan lain. Ironisnya, kampanye iklan yang dilakukan oleh SKM mengumbar manfaat susu bagi konsumsi dan tentunya kesehatan sehingga harapannya adalah penjualan SKM meningkat.

Ironi dari SKM adalah mengapa baru sekarang diberitakan dan diperhatikan, mengapa tidak dari dulu kandungan susunya tidak diuji? Apakah ini pembodohan atau memang ketidaktahuan? Kalau seandainya itu adalah ketidaktahuan tentu tidak bisa terlepas dari kelengahan dari banyak pihak, misalnya produsen, pemberi label dan juga pihak lainnya yang terkait, termasuk juga bagian distribusi dan pemasarannya. Oleh karena itu, fakta dibalik kasus SKM memberikan gambaran betapa keberadaan konsumen selalu dikebiri dengan dalih mencari keuntungan semata. Jika dicermati kasus seperti ini bukan kali ini saja terjadi. Paling tidak, kasus vaksin palsu dan juga peredaran sejumlah produk makanan – minuman kadaluarsa setiap ramadhan – lebaran seharusnya menjadi warning bagi pemerintah dan pihak terkait agar konsumen tidak dikebiri hak konsumsinya.

Narasi dari semua kasus penipuan yang mengebiri hak-hak konsumen harus secepatnya dituntaskan agar ke depan tidak terjadi lagi karena kasus seperti ini bisa berakibat fatal bagi jaminan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Asumsinya adalah kandungan gizi yang tidak sesuai sementara ancaman terhadap dampak konsumsinya juga harus bisa dipertimbangkan agar hukuman terhadap delik penipuan bisa dituntaskan.

Selain SKM, kasus lainya adalah SKTM yang kemudian ramai dibicarakan karena ada kecenderungan orang ingin disebut miskin. Dalih yang digunakan adalah agar anaknya bisa masuk di sekolah favorit dan gratis. Masifnya orang meminta SKTM tentunya bisa menjadi pembelajaran ke depan agar sistem zonasi sekolah tidak memicu dampak yang tidak baik kepada masyarakat. Meski sejatinya ada maksud yang baik terkait zonasi, tapi harus juga dipahami bahwa regulasi lebih banyak disiasati daripada ditaati. Artinya, apa yang terjadi dengan kasus SKTM menjadi cambuk agar regulasi tidak sekedar dicarikan titik celah untuk kepentingan pribadi.

Apa yang terjadi dengan SKTM menjadi catatan penting bagi sistem penerimaan peserta didik baru dan karenanya beralasan jika dalih hukum juga diterapkan untuk mencegah maraknya permintaan SKTM di sejumlah daerah. Oleh karena itu, menjual kemiskinan demi mendapatkan sekolah favorit dan gratis dengan hanya bermodal selembar SKTM tentu bisa disamakan dengan mengebiri hak-hak kaum miskin yang sebenarnya. Padahal regulasi tentang penggunaan SKTM sejatinya adalah mulia yaitu memberikan proses kemudahan dan kesempatan bagi kaum miskin untuk mengenyam pendidikan. Padahal pendidikan termasuk salah satu faktor yang diyakini akan bisa merubah nasib dari kaum miskin untuk bangkit dari keterpurukan. Artinya, pemerintah sebenarnya berkomitmen agar kaum miskin harus bersekolah namun sayangnya komitmen ini justru dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk merebut jatah kue kemiskinan dari yang benar-benar miskin

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Polemik Harga BBM

  Oleh:  Sih Pambudhi Peneliti Intern Indef Pembatalan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium kurang dari satu…

Minim Ruang Proteksionisme

  Oleh: Nisfi Mubarokah Peneliti Internship INDEF Tidak banyak ruang tersisa bagi proteksionisme di era globalisme ini. Di dunia yang…

Dinamika Ekonomi dan Efek Domino

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Kalau kita cermati perkembangan yang terjadi di berbagai belahan dunia dewasa ini,…