MA Ajak Media Wujudkan Badan Peradilan Agung

MA Ajak Media Wujudkan Badan Peradilan Agung

NERACA

Bogor - Mahkamah Agung (MA) terus berupaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, salah satunya mengajak keterlibatan media massa sebagai mitra MA untuk ikut mengawasi.

"MA mempunyai misi terwujud badan peradilan Indonesia yang agung. Berarti sekarang belum agung, masih berjuang ke sana. Dalam cetak biru MA tahun 2034 itu harus sudah terwujud," kata Kepala Badan Pengawas MA Nugroho Setiadji, dalam lokakarya media, di Pusdiklat MA, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (16/7) malam.

Kemudian Nugroho juga mengatakan, media sebagai mitra MA dapat berperan melalui karya tulis jurnalistik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan di Indonesia. MA bersama Dewan Pers didukung EU-UNDP Sustain melaksanakan lokakarya media dengan tema "Pembaruan sektor peradilan dan peran pers dalam mendukung peradilan yang transparan dan akuntabel" yang diikuti puluhan awak media, baik cetak, elektronik maupun dalam jaringan.

Nugroho mengajak awak media mengenal lebih dekat tentang tugas dan fungsi MA. Lembaga ini terbentuk dengan empat visi yakni kemandirian badan peradilan, pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan, kepemimpinan yang kualitasnya selalu ditingkatkan, serta kedisiplinan dan transparansi badan peradilan.

Ia mengatakan hal-hal yang perlu dipahami oleh media terkait MA adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di lembaga peradilan."Beberapa bentuk pelanggaran, antaran lain korupsi. Korupsi ini ada suap, pungli, gratifikasi, penyalahgunaan terhadap barang dan jasa," kata dia lagi.

Pelanggaran lainnya yakni pelanggaran kode etik maupun pedoman perilaku hakim, kode etik dan pedoman perilaku panitera serta juru sita. Hakim dan nonhakim, ada pelanggaran disiplin terkait dengan PP 53."Pelanggaran korupsi ini menarik, karena masih ada OTT terhadap aparatur badan peradilan terjadi. Padahal kita sudah berikan arahan sekuat tenaga, memberikan pengarahan kepada aparatur badan peradilan," kata Nugroho pula.

Menurut dia, ada 834 satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, dengan jumlah aparatur sekitar 80 ribuan yang harus diawasi kinerjanya.

Kemudian Nugroho juga mengungkapkan, peran media massa dalam pembenahan sektor peradilan sangat penting. Dia mengakui semenjak banyaknya pegawai pengadilan yang terciduk KPK dalam operasi tangkap tangan, Bawas MA rajin memantau pemberitaan berkaitan isu peradilan. Ant

BERITA TERKAIT

KY Ajak Pers Pantau Peradilan yang Bersih

KY Ajak Pers Pantau Peradilan yang Bersih NERACA Ambon - Komisi Yudisial (KY) perwakilan Provinsi Maluku mengharapkan insan pers turut…

OJK Optimis Transaksi Saham di Bali Melonjak - Kondisi Gunung Agung Pulih

NERACA Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan Regional Bali dan Nusa Tenggara optimistis nilai transaksi saham di Pulau Dewata akan melonjak…

Kemenkop dan UKM Ajak Pensiunan Bantu Program Pengembangan KUMKM

Kemenkop dan UKM Ajak Pensiunan Bantu Program Pengembangan KUMKM NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM mengajak para pensiunan untuk…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Geo Dipa Minta Pengadilan Tolak Permohonan Bumigas

Geo Dipa Minta Pengadilan Tolak Permohonan Bumigas NERACA Jakarta - Kuasa hukum perusahaan BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi…

Penghapusan Bukuan Kredit Tak Langsung Cerminkan Kerugian - Sidang Lanjutan Kasus BLBI

Penghapusan Bukuan Kredit Tak Langsung Cerminkan Kerugian Sidang Lanjutan Kasus BLBI NERACA Jakarta - Bankir senior yang juga mantan Ketua…

Menkumham: Nurbaningsih Cakap Menjadi Hakim MK

Menkumham: Nurbaningsih Cakap Menjadi Hakim MK NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menilai Enny Nurbaningsih…