MA Ajak Media Wujudkan Badan Peradilan Agung

MA Ajak Media Wujudkan Badan Peradilan Agung

NERACA

Bogor - Mahkamah Agung (MA) terus berupaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, salah satunya mengajak keterlibatan media massa sebagai mitra MA untuk ikut mengawasi.

"MA mempunyai misi terwujud badan peradilan Indonesia yang agung. Berarti sekarang belum agung, masih berjuang ke sana. Dalam cetak biru MA tahun 2034 itu harus sudah terwujud," kata Kepala Badan Pengawas MA Nugroho Setiadji, dalam lokakarya media, di Pusdiklat MA, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (16/7) malam.

Kemudian Nugroho juga mengatakan, media sebagai mitra MA dapat berperan melalui karya tulis jurnalistik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan di Indonesia. MA bersama Dewan Pers didukung EU-UNDP Sustain melaksanakan lokakarya media dengan tema "Pembaruan sektor peradilan dan peran pers dalam mendukung peradilan yang transparan dan akuntabel" yang diikuti puluhan awak media, baik cetak, elektronik maupun dalam jaringan.

Nugroho mengajak awak media mengenal lebih dekat tentang tugas dan fungsi MA. Lembaga ini terbentuk dengan empat visi yakni kemandirian badan peradilan, pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan, kepemimpinan yang kualitasnya selalu ditingkatkan, serta kedisiplinan dan transparansi badan peradilan.

Ia mengatakan hal-hal yang perlu dipahami oleh media terkait MA adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di lembaga peradilan."Beberapa bentuk pelanggaran, antaran lain korupsi. Korupsi ini ada suap, pungli, gratifikasi, penyalahgunaan terhadap barang dan jasa," kata dia lagi.

Pelanggaran lainnya yakni pelanggaran kode etik maupun pedoman perilaku hakim, kode etik dan pedoman perilaku panitera serta juru sita. Hakim dan nonhakim, ada pelanggaran disiplin terkait dengan PP 53."Pelanggaran korupsi ini menarik, karena masih ada OTT terhadap aparatur badan peradilan terjadi. Padahal kita sudah berikan arahan sekuat tenaga, memberikan pengarahan kepada aparatur badan peradilan," kata Nugroho pula.

Menurut dia, ada 834 satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, dengan jumlah aparatur sekitar 80 ribuan yang harus diawasi kinerjanya.

Kemudian Nugroho juga mengungkapkan, peran media massa dalam pembenahan sektor peradilan sangat penting. Dia mengakui semenjak banyaknya pegawai pengadilan yang terciduk KPK dalam operasi tangkap tangan, Bawas MA rajin memantau pemberitaan berkaitan isu peradilan. Ant

BERITA TERKAIT

Media Massa Berperan Perkuat Fungsi dan Wewenang DPD RI

Bali, Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam era reformasi merupakan konsensus bersama untuk membangun dan mensejahterakan daerah-daerah…

NU Care-LAZISNU Ajak Yatim dan Dhuafa Belanja di Matahari

Jakarta, Sinergi program NU Care-LAZISNU dengan PT Matahari Department Store Tbk melalui donasi uang kembalian belanja diimplementasikan dalam kegiatan Maulid…

KPK: Media Sosial Bisa Digunakan Kampanyekan Antikorupsi

KPK: Media Sosial Bisa Digunakan Kampanyekan Antikorupsi NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan NERACA Katowice, Polandia - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabtu, 8…

Inkindo : Profesi Konsultan Rentan Terjerat Persoalan Hukum

Inkindo : Profesi Konsultan Rentan Terjerat Persoalan Hukum NERACA Jakarta - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) menyebutkan profesi konsultan rentan…

KPPU Sosialisasi Kewajiban Pemberitahuan Merger & Akuisisi

KPPU Sosialisasi Kewajiban Pemberitahuan Merger & Akuisisi NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan Sosialisasi Merger dan Akusisi…