Kejaksaan Agung Amankan 130 Buronan

Kejaksaan Agung Amankan 130 Buronan

NERACA

Jakarta - Kejaksaan Agung melalui Program Tangkap Buronan (Tabur) 31.1 dari Januari sampai dengan 12 Juli 2018 berhasil mengamankan 130 buronan perkara tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum. Program Tabur 31.1 merupakan program 31 kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia setiap bulan harus menangkap satu buronan.

"Meski melebihi target, kami akan terus memburu para buronan itu," kata Direktur Teknologi Informasi Produksi Intelijen pada Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intelijen) Kejagung Yunan Harjaka, di Jakarta, Senin (16/7).

Berdasarkan data kinerja Tabur 31.1 Kejaksaan Agung dan seluruh kejaksaan tinggi periode sampai 12 Juli 2018, jumlah buronan pelaku kejahatan itu sebanyak 395 orang."Saat ini saja, kami sudah menangkap 130 buronan, sisanya akan terus dicari," kata dia pula.

Jumlah buronan pelaku kejahatan yang tertinggi berada di Kejati Riau dengan 54 buronan dan yang berhasil ditangkap sebanyak 14 buronan, Kejati Jawa Barat dengan 44 buronan dan ditangkap sebanyak 11 orang, Sumatera Utara 30 buronan dan ditangkap sebanyak 14 orang, Kejati Jambi 20 buronan dan 16 orang yang ditangkap, serta DKI Jakarta 37 orang dinyatakan buron dan 7 orang ditangkap. Kejati Sulawesi Selatan dengan 23 buron dan 7 ditangkap, Kalimantan Barat 14 buron dan 4 orang ditangkap, serta Kejati Jawa Tengah 13 buron dan 7 ditangkap.

Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan tidak ada tempat yang aman bagi buronan korupsi untuk bersembunyi, dan pihaknya akan terus memburunya."Kami akan cari terus, kita berikan pesan pada mereka bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para buronan ini. Mereka tidak akan tidur nyenyak," kata dia.

Pihaknya akan terus mengawal hingga putusan pengadilan sampai telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan mengejar pembayaran uang denda dan uang pengganti serta ingin memaksimalkan pemulihan atas kerugian negara.

"Suka atau tidak, mau atau tidak, mereka harus bayar kalau tidak kami sita barangnya, kami bisa minta diganti dengan hukuman kurungan pengganti tinggal pilih saja," kata dia pula.

Sebelumnya, Kejaksaan mengamankan buronan korupsi pengelolaan jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR) Pondok Pinang-TMII senilai Rp1,05 triliun, Thamrin Tanjung. Thamrin Tanjung diamankan di Cilandak Town Square (Citos) Jakarta Selatan pada Selasa (10/7) pukul 21.50 WIB. Pelaksanaan eksekusi terhadap Thamrin Tanjung itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 720K/Pid/2001 Tanggal 11 Oktober 2001.

Thamrin Tanjung merupakan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penerbitan CP-MTN PT Hutama Karya dengan nilai Rp1,05 triliun dan 471.000.000 dolar AS yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach). Terpidana dikenakan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, pidana denda Rp25.000.000 subsidair 6 bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp8 miliar.

Kasus jalan tol JORR S merupakan kasus lama, pada 1998 saat PT Jasa Marga mengambil alih aset tersebut yang sebelumnya merupakan barang sitaan negara atas ketidakmampuan oknum melunasi utang untuk pembangunan jalan tol kepada BNI.

Pihak yang berutang sendiri yakni PT Marga Nurindo Bhakti dengan mengambil kredit dari BNI senilai Rp2,5 triliun. Pada kenyataannya dari pinjaman sebesar itu, diketahui hanya Rp1 triliun yang digunakan untuk pembangunan tol, sisanya tidak diketahui.

PT MNB tidak bisa mengembalikan uang pinjaman itu hingga tol disita dan diambil alih oleh Badan penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN mengembalikan proyek tersebut kepada negara, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga pada 1998. Ant

BERITA TERKAIT

Kejagung Terus Buru Buronan Korupsi

Kejagung Terus Buru Buronan Korupsi NERACA Bandarlampung - Kejaksaan Agung (Kejagung) beserta jajaran akan terus memburu buronan tindak pidana korupsi…

Jaksa Agung Apresiasi OTT KPK Suap Tamin Sukardi

Jaksa Agung Apresiasi OTT KPK Suap Tamin Sukardi NERACA Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo mengapresiasi Operasi Tangkap Tangan (OTT)…

BTN Layani Pembayaran Panjar Biaya Perkara - Gandeng Kerjasama Mahkamah Agung

Dalam rangka mendukung tata kelola keuangan perkara yang sedang digalakkan Mahkamah Agung, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. membuka layanan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

NKE Didakwa Dapat Keuntungan Lebih Rp200 Miliar

NKE Didakwa Dapat Keuntungan Lebih Rp200 Miliar NERACA Jakarta - PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berubah nama menjadi…

BPOM Awasi 9.392 Iklan Obat dan Makanan

BPOM Awasi 9.392 Iklan Obat dan Makanan   NERACA Manado - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi sebanyak 9.392 iklan…

Ketua DPR: Kapolri Jangan Terpengaruh Rumor Dugaan Suap

Ketua DPR: Kapolri Jangan Terpengaruh Rumor Dugaan Suap NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Kapolri Jenderal Tito…