NERACA

Jakarta –Ditengah kekhawatiran pelaku ekonomi akan nilai tukar rupiah yang terus tertekan terhadap dollar AS, pemerintah selalu meredam hal tersebut dengan optimisme bila rupiah tidak akan anjlok lebih dalam. Hal ini pula yang disampaikan Presiden Jokowi akan optimismenya terhadap arah pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Jokowi meyakini, Indonesia akan masuk empat besar negara dengan ekonomi terkuat pada 2045.

Jokowi mengatakan, prestasi itu hanya bisa diraih bila semua pihak di Tanah Air menanamkan budaya disiplin. Disiplin dalam bekerja, disiplin dalam waktu,”Kalau nilai-nilai baru itu terus kita gunakan, saya meyakini apa yang telah dihitung Bank Dunia, oleh McKinsey, oleh Bappenas, bahwa tahun 2045 Indonesia akan masuk dalam negara empat besar negara terkuat dunia akan betul-betul bisa kita miliki," katanya di Jakarta, Senin (16/7).

Jokowi menjelaskan, banyak ketertinggalan yang harus dikejar Indonesia atas negara-negara tetangga di kawasan. Indonesia, kata Jokowi, sudah tertinggal dari Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Namun demikian, Jokowi optimis, dengan kediaiplinan, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan tersebut. "Saya ingatkan untuk bersama-sama dengan semangat tinggi dan militansi tinggi membangun negara ini bersama-sama," jelasnya.

Optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia juga disampaikan Bank Indonesia (BI). Dalam survai kegiatan dunia usaha, BI menilai sinyal pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun ini kian kuat seiring dengan peningkatan kapasitas produksi terpakai pada seluruh lapangan usaha. Kemudian tingkat pengunaan kapasitas utilisasi secara rata-rata pada kuartal kedua tahun ini tercatat meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yakni mencapai 78,40%. Persentase utilitas tersebut memang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada kuartal yang sama tahun lalu yang mencapai 77,01%.

Bahkan, utilitas pada kuartal II/2018 lebih baik dibandingkan tahun 2016 sebesar 77,01% dan 2015 sebesar 77,87%. Direktur Eksekutif Departemen Statistik Bank Indonesia, Yati Kurniati menuturkan peningkatan kapasitas produksi terpakai ini terjadi di hampir seluruh sektor usaha, yakni pertanian, industri, listrik, gas dan air minum.”Yang sudah tinggi sekali ini mengindentifikasikan bahwa sektor ini seharusnya menambahkan lagi kapasitasnya karena sudah 85%. Biasanya sudah sampai 80%, itu seharusnya ditambah lagi," ujarnya.

Dengan demikian, dia menegaskan geliat dunia usaha mulai muncul seiring dengan permintaan yang membaik. Hal ini diperkuat oleh Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 20,89% pada kuartal II/2018, meningkat dari 8,23% pada kuartal I/2018. Menurut data survei, peningkatan kegiatan usaha terutama terjadi pada sektor industri pengolahan (SBT 3,96%). Menurut BI, perbaikan sektor industri pengolahan juga tercermin pada Prompt Manufacturing Index (PMI) – SKDU yang berada pada fase ekspansi pada kuartal II/2018 dengan indeks sebesar 52,40%.”Kinerja kuartal II lebih baik daripada kuartal I. Kalau di atas 50%, artinya ada ekspansi usaha. Ekspansi kuartal I lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya," tegas Yati.

Perlu diketahui, ekspansi dunia usaha di kuartal II lebih banyak karena peningkatan volume pesanan. Survei BI melihat mulai banyak pesanan, sehingga produksi juga meningkat. "Volume pesanan mencapai 54,57% dan volume produksi 54,39%."Ke depan, ekspansi kegiatan usaha diperkirakan akan terus berlanjut tercermin pada SBT yang tetap positif. SBT perkiraan kegiatan usaha pada kuartal III/2018 diperkirakan hanya sebesar 17,73% dari SBT kuartal sebelumnya sebesar 20,89%. Dengan demikian, perkiraan ekspansi usaha pada kuartal III/2018 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, BI melihat perlambatan kegiatan usaha diperkirakan terutama pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan & perikanan dengan SBT sebesar 0,40%, lebih rendah dibandingkan 2,81% pada triwulan sebelumnya. Sementara Direktur Pusat Studi Masyarakat (PSM) Yogyakarta, Irsad Ade Irawan pernah bilang, Indonesia dinilai sulit mewujudkan pertumbuhan berkualitas yang bisa menyejahterakan seluruh rakyat karena anggaran pembangunan ekonomi kurang memadai. Pasalnya, selama belasan tahun APBN tersandera oleh kewajiban bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga jatuh tempo pada tahun 2043.bani