BPS: Ketimpangan Pendapatan Masih Tinggi

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, tingkat ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin di Indonesia (gini ratio) turun tipis dari 0,391 pada September 2017 menjadi menurun menjadi 0,389 pada Maret 2018. Sementara itu, tingkat kemiskinan dalam periode yang sama mengalami penurunan.

NERACA

Menurut Kepala BPS Kecuk Suharyanto, angka tersebut menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2017 yang sebesar 0,391. Sementara itu, jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393 turun sebesar 0,004 poin.

"Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,401, turun dibanding gini ratio September 2017 yang sebesar 0,404 dan gini ratio Maret 2017 yang sebesar 0,407," ujarnya di Jakarta, Senin (16/7). Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,324, naik sebesar 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2017 dan September 2017 yang sebesar 0,320.

Suharyanto menjelaskan, pada Maret 2018, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,29%. "Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,47% yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 20,15%, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah," ujarnya.

Suharyanto mengatakan, provinsi yang mempunyai nilai gini ratio tertinggi yaitu tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,441. Sementara yang terendah tercatat di Bangka Belitung dengan gini ratio sebesar 0,281.

Dibanding dengan gini ratio nasional yang sebesar 0,389, terdapat delapan provinsi dengan angka gini ratio lebih tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (0,441), Sulawesi Tenggara (0,409), Jawa Barat (0,407), Gorontalo (0,403), Sulawesi Selatan (0,397), Papua Barat (0,394), Sulawesi Utara (0,394), dan DKI Jakarta (0,394).

Penurunan ini terjadi cukup konsisten sejak Maret 2012. Turunnya gini ratio tersebut seiring menurunnya tingkat kemiskinan hingga sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Tingkat kemiskinan memang tercatat paling rendah sejak krisis 1998 lalu, tapi tak demikian halnya dengan gini ratio. Tingkat ketimpangan yang lebih rendah pernah dialami Indonesia pada September 2011 sebesar 0,3888.

Suhariyanto menuturkan, faktor utama yang menurunkan gini ratio, yaitu terjadinya kenaikan pengeluaran oleh masyarakat yang menandakan ada peningkatan pada pendapatannya juga.

"Secara nasional, kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah lebih cepat dibandingkan kelompok menengah dan atas," uujarnya.

Kendati secara nasional gini ratio menurun, tetapi berdasarkan jenis daerah belum merata. Sebab, gini ratio di pedesaan justru meningkat dari 0,320 pada September 2017 menjadi 0,324 pada Maret 2018. Sedangkan diperkotaan berhasil menurun dari 0,404 menjadi 0,401 pada periode yang sama. "Di daerah perkotaan, kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah lebih cepat dibandingkan kelompok menengah dan kelompok atas," tutur dia. Rinciannya, jumlah pengeluaran kelompok bawah di kota meningkat 2,49%. Lalu, kelompok menengah tumbuh 2,17%, dan kelompok atas banyak 0,94%.

Sedangkan sebaliknya, di daerah pedesaan, kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah tidak secepat kelompok atas, meski masih lebih baik daripada kelompok menengahnya. Tercatat, peningkatan pengeluaran kalangan atas di desa mencapai 4,95%. Sementara kalangan bawah dan menengah, masing-masing hanya tumbuh 2,93% dan 2,35%.

Berdasarkan provinsi, ketimpangan tertinggi terjadi di Yogyakarta mencapai 0,441. Diikuti Sulawesi Tenggara 0,409, Jawa Barat 0,407, Gorontalo 0,403, Sulawesi Selatan 0,397, Papua Barat 0,394, Sulawesi Utara 0,394, dan DKI Jakarta 0,394.

Sedangkan provinsi dengan ketimpangan terendah, yaitu Bangka Belitung sebesar 0,281, Kalimantan Utara 0,303, Sumatera Utara 0,316, Sumatera Barat 0,321, Aceh 0,325, Riau 0,327, dan lainnya. "Ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah karena disparitas atau tingkat ketimpangan penduduk masih terjadi di Indonesia dan tidak merata tingkat ketimpangannya," ujarnya.

Untuk itu,menurut dia, ke depannya pemerintah perlu lebih memperhatikan kinerja pertumbuhan ekonomi agar lebih berkualitas. Khususnya pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan sektor padat karya, industri, dan pertanian. "Karena ini bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga bisa memberikan upah bagi mereka," tutur dia.

Kemudian, tetap memberikan akses jaminan sosial berupa pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial (bansos) melalui subdisi dan Program Keluarga Sejahtera (PKH). "Bansos tetap dibutuhkan ke depan, khususnya di saat-saat tertentu, misalnya untuk BBM, listrik, dan pangan," ujarnya.

Kemiskinan Menurun

Selain itu,BPS juga mencatat tingkatkemiskinanpenduduk Indonesia per Maret 2018 sebesar 9,82%, terendah sejak era krisis moneter (krismon) pada 1998 silam. Pada 1998, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 24,2%. "Ini pertama kali Indonesia mendapatkan tingkat angka kemiskinan satu digit, terendah sejak 1998. Meski penurunan jumlah penduduknya tidak yang paling tinggi," ujar Suhariyanto.

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang sekitar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang pada Maret 2018 dari sebelumnya sebanyak 26,58 juta orang pada September 2017. Namun, penurunan periode Maret 2017 ke September 2017 pernah lebih tinggi dari Maret 2018, yaitu mencapai 1,2 juta orang.

Menurut dia, penurunan penduduk miskin terjadi karena penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah meningkat 87,6% pada kuartal I 2018 dari kuartal I 2017. "Selain itu karena ada peningkatan penyaluran program beras sejahtera (rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018," katanya.

Berdasarkan data BPS yang dihimpun dari berbagai sumber, tercatat bahwa realisasi distribusi rastra Januari sebanyak 99,65% dari alokasi pemerintah. Lalu, Februari mencapai 99,66%, dan Maret 99,62%.

Faktor tersebut, menurut dia, membuat tekanan pemicu kemiskinan, yaitu dari inflasi dan rata-rata pengeluaran yang meningkat bisa dikompensasi. Inflasi periode September 2017 ke Maret 2018 mencapai 1,92% dan rata-rata pengeluaran per kapita untuk rumah tangga di bawah 40% lapisan terbawah tumbuh 3,06%.

Kendati begitu, ke depan masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu meningkatkan nilai tukar petani (NTP) atau upah buruh dan menjaga inflasi bahan pangan. "Karena kenaikan harga beras yang cukup tinggi mencapai 8,57% disinyalir mengakibatkan penurunan kemiskinan menjadi tidak secepat periode sebelumnya," katanya.

Sebagai gambaran, inflasi bahan pangan untuk beras mencapai 8,57%, telur ayam ras 2,81% daging ayam 4,87%, cabai rawit 49,91%, dan cabai merah 53,87%. Sedangkan gulai pasir harganya turun 4,19%, minyak goreng minus 0,6%, dan daging sapi minus 0,37%.

Secara wilayah, tingkat kemiskinan terbanyak di Pulau Jawa mencapai 13,94 juta, Sumatera 5,98 juta, Sulawesi 2,06 juta, Bali dan Nusa Tenggara 2,05 juta, Maluku-Papua 1,53 juta, dan Kalimantan 980 ribu. "Ini yang perlu diperhatikan agar tingkat kemiskinan bisa turun merata di semua wilayah," ujarnya.

Selain itu, BPS juga mencatat neraca perdagangan pada bulan Juni mencatat US$1,74 miliar. Kendati demikian, neraca perdagangan secara keseluruhan pada semester pertama tahun ini masih mencatatkan defisit sebesar US$1,02 miliar

Suhariyanto mengatakan, defisit perdagangan Januari-Juni 2018 terjadi karena secara kumulatif ekspor hanya sebesar US$88,02 miliar. Sedangkan impor paruh pertama tahun ini mencapai US$89,04 miliar.

Bila dibandingkan dengan Januari-Juni 2017, ekspor hanya meningkat 10,03%, sedangkan impor meningkat hingga 23,10%. "Impor yang masih tinggi ini perlu diperhatikan lebih serius oleh pemerintah," ujarnya.

Secara bulanan, surplus neraca perdagangan Juni 2018 terjadi karena nilai ekspor yang lebih tinggi mencapai US$13 miliar, sedangkan impor sebesar US$11,26 miliar. Kendati kondisi tersebut membuat surplus perdagangan, nilai tersebut sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, di mana ekspor mencapai US$16,12 miliar dan impor US$17,64 miliar. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Kadar Gula Darah Tinggi Bahayakan Kesehatan

Upaya menjaga kadar gula darah dan membatasi asupan makanan bergula tak cuma harus diterapkan untuk penderita diabetes, tapi juga semua…

Reksadana Pendapatan Tetap Tumbuh 2,80%

NERACA Jakarta – Performance kinerja rata-rata reksadana pendapatan tetap sepanjang bulan November kemarin masih positif. Berdasarkan data Infovesta Utama, kinerja…

MESKI PENERIMAAN SEKTOR MINERBA MENINGKAT - KPK: Kepatuhan Pajak SDA Masih Rendah

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tingkat kepatuhan pajak di sektor sumber daya alam (SDA) khususnya sektor ekstraktif masih rendah. Perusahaan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PEMERINTAH UBAH PROGRAM PRIORITAS KE PEMBANGUNAN SDM - Presiden: Tanpa Kerja Keras, Jangan Mimpi Negara Maju

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber…

Kontribusi Ekonomi Digital Bisa Mencapai 8,5% PDB

NERACA Jakarta-Presiden Jokowi optimistis kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini bisa mencapai 8,5%, lebih tinggi dibandingkan…

Jelang Evaluasi, Keberhasilan Kinerja Jokowi Patut Diapresiasi

  Oleh:  Aldo Indrawan, Pemerhati Ekonomi Politik   Sudah 4 tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin…