NERACA

Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek samping pembangunan, justru sebaliknya pemerataan harus menjadi mainstream dari strategi pembangunan. Jangan sampai pembangunan berorientasi pada pertumbuhan dulu, setelah itu baru dicari jalan atau strategi agar pertumbuhannya lebih merata, lebih inklusif. Jadi seolah-olah pemerataan baru datang belakangan. Menurut Bambang sudah seharusnya mindset pembangunan berubah. Jika pemerataan ingin dijamin lebih baik, sejak awal perlu direncanakan strategi bahwa pemerataan sudah harus menjadi target pembangunan.

Menurut dia, jangan sampai kegiatan pembangunan yang beriorientasi pada pertumbuhan malah membuat pemerataan semakin memburuk sehingga membuat kita panik mencari cara mengatasinya. “Oleh karena itu, agar kita tidak terlalu banyak membuang-buang energi mengatasi kesenjangan wilayah akibat pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan, sebaiknya aspek pemerataan sudah harus menjadi mainstream pembangunan. Tidak lagi hanya sekadar efek samping pembangunan,” ujar Bambang, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Sebelumnya, dalam acara Indonesia Development Forum (IDF) 2018, Bambang mengatakan pembangunan sosial dan ekonomi yang tidak merata antarwilayah merupakan salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di pulau Jawa, yang berkontribusi sekitar 58% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di sisi lain, pembangunan sosial dan ekonomi di luar pulau Jawa, khususnya bagian timur Indonesia mengalami ketertinggalan (seperti tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia/IPM) meskipun daerah tersebut kaya sumber daya alam. Dengan kesenjangan antarwilayah di Indonesia yang bersifat kompleks dan multisektoral, berbagai upaya untuk mengatasinya masih perlu ditingkatkan lagi.

Dari berbagai program pemerintah yang sudah berjalan, menurut Bambang terdapat beberapa kemajuan, di antaranya rasio ketimpangan Indonesia yang terus mengalami perbaikan. Rasio ketimpangan atau yang dikenal dengan rasio gini Indonesia terus mengalami perbaikan sejak 2014. Pada 2017, rasio gini Indonesia tercatat 0,391 dan pemerintah menargetkan untuk menurunkannya sampai 0,380 pada tahun 2018. Ditambah lagi, dalam kurun waktu tiga tahun, tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan menjadi 10,12% pada 2017 dari 10,96% pada 2014. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan menjadi 70.81% pada tahun 2017 dari 70,18 di tahun sebelumnya.

Selain antarwilayah, kata Bambang, ketimpangan juga terjadi antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Keduanya memiliki kualitas pelayanan dasar yang tidak merata. Padahal, hal ini sangat krusial bagi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk. Paradoks ini, diprediksi akan semakin lebar pada masa mendatang sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah lebih besar. Ketimpangan wilayah yang terus berlanjut akan memperlemah suatu daerah, akibat dari pengurasan sumber daya oleh daerah yang lebih maju serta berpindahnya penduduk usia produktif dari daerah tertinggal.

Untuk mengatasi ketimpangan wilayah yang terjadi antarwilayah dan intrawilayah, Bambang menilai strategi yang dikedepankan mengarah pada pembangunan dengan karakteristik wilayah tertentu. Antara lain, pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan perkotaan metropolitan.

Pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial, maka perlu menitikberatkan pada pembangunan pusat kegiatan wilayah atau lokal, kawasan perdesaan, dan kota-kota sedang. Dan pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertinggal, yang menitikberatkan pada pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, dan kawasan timur Indonesia.

Strategi tersebut dijalankan untuk mengatasi berbagai isu utama pembangunan yang menimbulkan ketimpangan wilayah di Indonesia, meliputi konektivitas dan aksesibilitas yang tidak merata, pelayanan dasar yang tidak merata, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) lokal dalam pembangunan yang tidak optimal, yang dipengaruhi oleh perbedaan karakteriktik wilayah, tidak optimalnya pembangunan wilayah dengan keragaman kultur dan sosial budaya masyarakat, kebijakan afirmasi dan pendanaan pembangunan yang kurang merata dan persebaran pusat-pusat pertumbuhan yang tidak merata.