DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket

Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung”

NERACA

Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi mendukung jika Kantor UPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) setempat mengusulkan tentang pembayaran PBB bisa dilakukan di semua minimarket.

Kebijakan itu tentunya untuk mempermudah masyarakat dalam membayar PBB, sehingga mereka (masyarakat), selain diuntungkan juga bisa merangsang tepat waktu dalam membayar PBB."Saya secara pribadi mendukung selama itu untuk kepentingan masyarakat," ujar salah satu anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan Iwan Adhar Ridwan, Senin (16/7).

Usulan tersebut lanjut Iwan, masuk akal. Sebab, kata Iwan, jika ada masyarakat bayar PBB-nya hanya Rp10 ribu dan membayar pajak harus datang ke kantor UPT PBBB atau bank BJB yang sudah ditunjuk oleh pemerintah tentu saja harus memakan ongkos transportasi, bisa dua kali lipat biaya. Namun jika dilakukan kerjasama dengan minimarket yang ada tentu saja tidak perlu pakai biaya ongkos.

"Coba saja keberadaan minimarket yang ada saat ini bisa dijumpai sampai pelosok dan tentu saja mempermudah masyarakat juga dalam segi pembayaran PBB. Ya seperti yang dilakukan oleh perusahaan listrik, itu bisa bayar di minimarket manapun, dan itu juga bentuk pelayanan ke masyarakat," terang Bah Uwo sapaan tenarnya.

Tapi, jika kebijakan itu sudah diusulkan, tetap harus ditempuh aturan-aturan yang berlaku, karena ini berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat."Kita akan dukung, yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat," tegas Iwan.

Iwan juga berikan apresiasi tinggi atas capaian target yang setiap tahunya selalu melebihi target. Sampai pertengahan tahun saja untuk BPHTB sudah mencapai 124,61 persen dan PBB 43 persen."Saya memberikan apresiasi atas kinerja semua pegawai UPT PBB dan BPHTB," terang Iwan.

Sebelumnya, Kepala UPT PBB P2 dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi Atep Kurniawan mengungkapkan, bahwa usulan perjanjian kerjasama (PKS) tersebut sudah usulkan semenjak tahun 2017 lalu, tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari pihak perbankan selaku bank milik pemerintah (Bank BJB), agar bank tersebut bisa bekerjasama dengan sejumlah minimarket-minimarket untuk membuka loket pembayaran PBB."Sampai sekarang belum ada jawaban," ujarnya.

Sementara itu realisasi PBB-P2 dan BPHTB di Kota Sukabumi sampai dengan akhir Juni 2018 mencapai Rp13.709.459.147. Dengan rincian untuk PBB dari target Rp8.200.000.000 mencapai Rp3.525.997.187 atau sekitar 43 persen, sedangkan (BPHTB) dari target Rp8.000.000.000 bisa dikatakan sudah melebihi target dengan pencapaian Rp9.968.874.516 atau sekitar 124,61 persen. Sisa target yang harus dicapai sekitar Rp5 miliar lebih.

Bahkan lanjut Atep, pihaknya berhasil memungut denda PBB kurang lebih Rp214 juta."Bukan hanya melebihi target saja, kami juga mampu memungut denda pajak. Sehingga, sehingga bisa berkontribusi ke PAD," bebernya.

Atep mengatakan, keberhasilan ini tentu saja tak lepas dari timnya yang sering melakukan sosialisasi dan verifikasi pendataan ke masyarakat. Pihaknya juga tak henti-hentinya terus menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar dalam melakukan pembayaran BPHTB untuk mencamtunkan harga transaksi sesungguhnya, jangan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB yang dijadikan dasar dalam pembayaran."Kita terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar tepat membayar pajak," ujarnya. Arya