Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional

NERACA

Depok - Walikota Depok Dr. KH M. Ideis Abdul Shomad MA mengingatkan warganya, agar jangan sampai menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor PKB) lebih dari dua tahun. Hal ini, bisa membuat data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dihapus yang berakibat pemiliknya atau pengendaranya dilarang mengoperasionalkan kendaraan miliknya. Demikian pernyataan yang diperoleh NERACA dalam Media Forum Kota Depok Sehat (FKDS) yang disampaikankan pengurusnya, pekan kemarin.

Walikota dalam pernyataannya mengajak warga Kota Depok untuk memanfaatkan program Pembebasan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor. Selanjutnya Walikota M. Idris menjelaskan juga bahwa yang keduanya adalah Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor."Segera bayar pajak kendaraan motor anda," katanya mengingatkan.

Atau, lanjutnya, registrasi ulang pajak kendaraan bermotor anda. Karena bila dua tahun berturut-turut tidak membayar pajak bermotor, atau registrasi ulang setelah habis masa berlaku STNK, maka data kendaraan bermotor anda akan dihapus. Selanjutnya, diingatkan lagi yang akan berdampak pada kendaraan bermotor anda tidak dapat dioperasionalkan.

"Dengan membayar pajak kendaraan bermotor berarti anda ikut serta menunjang pembangunan Kota Depok yang kita cintai‎," ujarnya Walikota Muhammad Idris.

Menurut data makro yang diperoleh NERACA, pajak kendaraan bermotor di kota merupakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah PBB/BPHTB dan pajak hotel dan restoran, rumah kost, apartemen, reklame parkir serta lainnya dari cukai tembakau, dan bagi hasil pajak lainnya. Juga potensi PAD dari berbagai retribusi diantaranya IMB, izin Trayek, Kir, terminal, puskesmas, rumah sakit, Sewa berbagai aset daerah dari alat berat, gedung dan balai pertemuan serta banyak lainnya.‎

Apalagi target PAD memang masih sangat belum maksimal dilakukan Pemkot Depok. Padahal, pemerintah selalu keluhkan masih terbatasnya dana kas daerah, kendati setiap tahun selalu ada SiLPA APBD yang tahun 2017 mencapai Rp719 miliar lebih. Ada kejanggalan sepertinya. Demikian keterangan dari sumber NERACA. Dasmir

BERITA TERKAIT

Wakil Walikota: Rupiah Merosot Kota Depok Bisa Deflasi

Wakil Walikota: Rupiah Merosot Kota Depok Bisa Deflasi NERACA Depok - Kendati kondisi moneter makin membuat nilai rupiah terus merosot…

Manfaat Survei di Tahun Politik

  Oleh : Otjih Sewandarijatun, Alumnus Universitas Udayana Bali Hasil Survei LSI Denny JA dilakukan pada 14-22 September 2018 melalui…

Ketua: PP 43 Tahun 2018 Perkuat LPSK

Ketua: PP 43 Tahun 2018 Perkuat LPSK NERACA Jakarta - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Ketua Komisi II DPRD: Walikota Sukabumi Secepatnya Lakukan Seleksi Dirut PDAM

Ketua Komisi II DPRD: Walikota Sukabumi Secepatnya Lakukan Seleksi Dirut PDAM NERACA Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota…

Pembangunan Tol Serang-Panimbang Capai 5,74 Persen

Pembangunan Tol Serang-Panimbang Capai 5,74 Persen NERACA Serang - Pembangunan fisik jalan tol Serang-Panimbang sampai saat ini mencapai 5,74 persen…

Dukung Pendanaan PTPN III, PNMIM Kucurkan RDPT Rp2 Triliun

Dukung Pendanaan PTPN III, PNMIM Kucurkan RDPT Rp2 Triliun NERACA Jakarta - Dalam rangkaian acara IMF - World Bank Annual…