Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional

NERACA

Depok - Walikota Depok Dr. KH M. Ideis Abdul Shomad MA mengingatkan warganya, agar jangan sampai menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor PKB) lebih dari dua tahun. Hal ini, bisa membuat data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dihapus yang berakibat pemiliknya atau pengendaranya dilarang mengoperasionalkan kendaraan miliknya. Demikian pernyataan yang diperoleh NERACA dalam Media Forum Kota Depok Sehat (FKDS) yang disampaikankan pengurusnya, pekan kemarin.

Walikota dalam pernyataannya mengajak warga Kota Depok untuk memanfaatkan program Pembebasan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor. Selanjutnya Walikota M. Idris menjelaskan juga bahwa yang keduanya adalah Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor."Segera bayar pajak kendaraan motor anda," katanya mengingatkan.

Atau, lanjutnya, registrasi ulang pajak kendaraan bermotor anda. Karena bila dua tahun berturut-turut tidak membayar pajak bermotor, atau registrasi ulang setelah habis masa berlaku STNK, maka data kendaraan bermotor anda akan dihapus. Selanjutnya, diingatkan lagi yang akan berdampak pada kendaraan bermotor anda tidak dapat dioperasionalkan.

"Dengan membayar pajak kendaraan bermotor berarti anda ikut serta menunjang pembangunan Kota Depok yang kita cintai‎," ujarnya Walikota Muhammad Idris.

Menurut data makro yang diperoleh NERACA, pajak kendaraan bermotor di kota merupakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah PBB/BPHTB dan pajak hotel dan restoran, rumah kost, apartemen, reklame parkir serta lainnya dari cukai tembakau, dan bagi hasil pajak lainnya. Juga potensi PAD dari berbagai retribusi diantaranya IMB, izin Trayek, Kir, terminal, puskesmas, rumah sakit, Sewa berbagai aset daerah dari alat berat, gedung dan balai pertemuan serta banyak lainnya.‎

Apalagi target PAD memang masih sangat belum maksimal dilakukan Pemkot Depok. Padahal, pemerintah selalu keluhkan masih terbatasnya dana kas daerah, kendati setiap tahun selalu ada SiLPA APBD yang tahun 2017 mencapai Rp719 miliar lebih. Ada kejanggalan sepertinya. Demikian keterangan dari sumber NERACA. Dasmir

BERITA TERKAIT

Anggaran Harus Transparan dan Taat Hukum Demi Kepentingan Publik - KUA dan PPAS 2019 Kota Depok

Anggaran Harus Transparan dan Taat Hukum Demi Kepentingan Publik KUA dan PPAS 2019 Kota Depok NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…

Ketua Mahkamah Konstitusi - 2019 Jadi Tahun Pertaruhan Bagi MK

Anwar Usman Ketua Mahkamah Konstitusi 2019 Jadi Tahun Pertaruhan Bagi MK NERACA Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman…

Bappeda Sukabumi Road Show ke Seluruh OPD Pemkot - Seiring Dikeluarkannya Permendagri 86 Tahun 2017

Bappeda Sukabumi Road Show ke Seluruh OPD Pemkot Seiring Dikeluarkannya Permendagri 86 Tahun 2017 NERACA Sukabumi - Seiring dikeluarkannya Permendagri…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Kado HUT RI ke 73, Pemkab Tabanan Raih Indonesia's Attractiveness Award Kategori Platinum Pariwisata

Kado HUT RI ke 73, Pemkab Tabanan Raih Indonesia's Attractiveness Award Kategori Platinum Pariwisata NERACA Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Segmentasi Pasar Djakarta Lloyd Makin Luas di Usia ke-68

Segmentasi Pasar Djakarta Lloyd Makin Luas di Usia ke-68 NERACA Jakarta – Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak…

Wali Kota Denpasar Ajak Angkat Kearifan Lokal, Bentuk Karakter Anak - Rare Bali Festival 2018

Wali Kota Denpasar Ajak Angkat Kearifan Lokal, Bentuk Karakter Anak Rare Bali Festival 2018 NERACA  Denpasar - Rare Bali Festival…