Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional

NERACA

Depok - Walikota Depok Dr. KH M. Ideis Abdul Shomad MA mengingatkan warganya, agar jangan sampai menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor PKB) lebih dari dua tahun. Hal ini, bisa membuat data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dihapus yang berakibat pemiliknya atau pengendaranya dilarang mengoperasionalkan kendaraan miliknya. Demikian pernyataan yang diperoleh NERACA dalam Media Forum Kota Depok Sehat (FKDS) yang disampaikankan pengurusnya, pekan kemarin.

Walikota dalam pernyataannya mengajak warga Kota Depok untuk memanfaatkan program Pembebasan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor. Selanjutnya Walikota M. Idris menjelaskan juga bahwa yang keduanya adalah Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor."Segera bayar pajak kendaraan motor anda," katanya mengingatkan.

Atau, lanjutnya, registrasi ulang pajak kendaraan bermotor anda. Karena bila dua tahun berturut-turut tidak membayar pajak bermotor, atau registrasi ulang setelah habis masa berlaku STNK, maka data kendaraan bermotor anda akan dihapus. Selanjutnya, diingatkan lagi yang akan berdampak pada kendaraan bermotor anda tidak dapat dioperasionalkan.

"Dengan membayar pajak kendaraan bermotor berarti anda ikut serta menunjang pembangunan Kota Depok yang kita cintai‎," ujarnya Walikota Muhammad Idris.

Menurut data makro yang diperoleh NERACA, pajak kendaraan bermotor di kota merupakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah PBB/BPHTB dan pajak hotel dan restoran, rumah kost, apartemen, reklame parkir serta lainnya dari cukai tembakau, dan bagi hasil pajak lainnya. Juga potensi PAD dari berbagai retribusi diantaranya IMB, izin Trayek, Kir, terminal, puskesmas, rumah sakit, Sewa berbagai aset daerah dari alat berat, gedung dan balai pertemuan serta banyak lainnya.‎

Apalagi target PAD memang masih sangat belum maksimal dilakukan Pemkot Depok. Padahal, pemerintah selalu keluhkan masih terbatasnya dana kas daerah, kendati setiap tahun selalu ada SiLPA APBD yang tahun 2017 mencapai Rp719 miliar lebih. Ada kejanggalan sepertinya. Demikian keterangan dari sumber NERACA. Dasmir

BERITA TERKAIT

Metode Pengumpulan Data Pangan Perlu Dimutakhirkan

  NERACA   Jakarta - Pengamat pertanian Khudori menyarankan pemerintah segera melakukan pemutakhiran metode pengumpulan data pangan sebagai upaya memperbaiki…

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun NERACA Medan – Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan…

Penugasan Khusus dan Relevansi Penghapusan Pajak BUMN

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi Polemik mahalnya tiket pesawat dengan menuding mahalnya harga avtur yang dijual oleh BUMN Pertamina bisa…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Menkop dan UKM: Pariwisata Akar Pengembangan KUMKM

Menkop dan UKM: Pariwisata Akar Pengembangan KUMKM NERACA Garut - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan, bila suatu daerah…

Menteri LHK: Posisi Jokowi Sangat Tegas Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat

Menteri LHK: Posisi Jokowi Sangat Tegas Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat NERACA Malang - Menteri LHK Siti Nurbaya menilai, yang dimaksud…

BPBD Kota Sukabumi Gelar Raker - Stok Logistik Tergolong Aman

BPBD Kota Sukabumi Gelar Raker  Stok Logistik Tergolong Aman NERACA Sukabumi - Untuk menimalisir bencana di kota Sukabumi, Badan Penanggulangan…