KPPU Sosialisasikan Larangan Praktik Monopoli di Mamuju

KPPU Sosialisasikan Larangan Praktik Monopoli di Mamuju

NERACA

Mamuju - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar, Sulawesi Selatan, menggelar sosialisasi Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Sosialisasi Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang dibuka Asisten II Pemerintah Kabupaten Mamuju Syamsul Suddin dan dihadiri Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Artis Efendy, Asisten III Tonga, para pimpinan Organisasi Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat itu berlangsung di ruang pola kantor Bupati Mamuju, Senin (9/7).

Asisten II Pemerintah Kabupaten Mamuju Syamsul Suddin menyampaikan apresiasi kepada pihak KPPU yang menggelar sosialisasi Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut.

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan selamat datang kepada Ketua beserta rombongan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Kantor Perwakilan Makassar yang telah hadir memberikan sosialisasi, advokasi tentang nilai-nilai dan prinsip persaingan usaha yang sehat kepada jajaran pemerintah daerah Kabupaten Mamuju," kata Syamsul Suddin, dikutip dari Antara, kemarin.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makassar Aru Armando menyampaikan bahwa KPPU sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki tugas dan wewenag melakukan penegakan hukum persaingan usaha dan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

KPPU melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 juga berperan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengambil keputusan serta mengubah perilaku pelaku usaha dalam rangka mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat."Sehingga dunia usaha akan terhindar dari perilaku praktik monopoli yang menyebabkan rendahnya pasokan dan semakin tingginya harga, yang juga berarti menghilangkan kesempatan kesejahteraan yang seharusnya dinikmati masyarakat," ujar Armando.

Oleh karena itu, kata dia, KPPU sangat berkepentingan atas terjadinya penurunan harga dan tarif di sejumlah sektor, kelancaran pasokan dan distribusi, peningkatan kualitas layanan publik, serta pengadaan barang dan jasa serta pemberian lisensi usaha yang semakin transparan dan kompetitif.

Terkait hal tersebut, Aru Armando menjelaskan untuk sampainya sosialisasi undang-undang tersebut kepada masyarakat yang ada di daerah, KPPU RI membentuk Mitra Satgas (Satuan Tugas) sebagai perpanjangan tangan dari KPPU RI untuk menyampaikan sosialisasi tersebut dan mengawasi persaingan usaha tidak sehat, di antaranya Dinas Perdagangan, Dinas UMKN, Dinas Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Biro Perekonomian atau Asisten II.

"Sosialisasi ini dilakukan agar jajaran Pemerintah Kabupaten Mamuju mengetahui, memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan sehari-hari," ucap dia.

"Harapan dan tindak lanjutnya tentu dengan cara melakukan pelatihan, dalam hal misalnya penyusunan daftar periksa, pengecekan persaingan dalam setiap proses penerbitan kebijakan atau peraturan di jajaran Pemerintah Kabupaten Mamuju yang terkait dengan kegiatan perekonomian, kegiatan bisnis dan perdagangan. Sehingga, peraturan yang dikeluarkan memenuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat," papar Aru Armando. Ant

BERITA TERKAIT

KPPU Sidangkan Perkara Persekongkolan Tender Jalan di Bantaeng

KPPU Sidangkan Perkara Persekongkolan Tender Jalan di Bantaeng NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyidangkan perkara dugaan persekongkolan…

Ombudsman Dorong KPPU Turun Tangan Soal Tiket Pesawat Mahal

Ombudsman Dorong KPPU Turun Tangan Soal Tiket Pesawat Mahal NERACA Bandung - Ombudsman RI mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)…

Pemilihan Dirut BJB: Harus Bebas Dari Praktik Manipulatif

Pemilihan Dirut BJB: Harus Bebas Dari Praktik Manipulatif  NERACA Jakarta - Dua bulan menjelang RUPS tahunan Bank BJB, akan diputuskan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

MWA Usakti Rekomendasikan Percepatan Penetapan Status Kelembagaan Usakti

MWA Usakti Rekomendasikan Percepatan Penetapan Status Kelembagaan Usakti NERACA Jakarta - Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti (MWA Usakti) mengeluarkan beberapa…

KPK Hibahkan Barang Rampasan Negara RP110 Miliar Kepada Kejagung-BNN

KPK Hibahkan Barang Rampasan Negara RP110 Miliar Kepada Kejagung-BNN NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan barang rampasan dari…

KPK Berharap MA Segera Putuskan PK Diajukan Irman Gusman

KPK Berharap MA Segera Putuskan PK Diajukan Irman Gusman NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan Mahkamah Agung (MA)…