Kisruh Pelayanan Publik

Belakangan ini banyak kebijakan publik yang belum optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti belum tuntasnya penyelesaian masalah, misalnya penanganan banjir, area trotoar pejalan kaki, hingga pelayanan transportasi massal. Ini semua menjadi penyebab telantarnya fasilitas umum publik di semua wilayah di Indonesia.

Kondisi yang cukup memprihatinkan juga menyangkut bidang kesehatan, misalnya masih dijumpai bayi bergizi buruk. Padahal pemerintah sudah mengalokasikan anggaran ke pemkab/ pemkot dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) kesehatan. Tingkat kerusakan infrastuktur jalan dan jembatan, baik di jalur provinsi maupun kabupaten/kota belum memperoleh penanganan memadai.

Belum lagi kerusakan gedung sekolah, bencana longsor, meningkatnya angka kemiskinan, persoalan sampah, pencemaran lingkungan hidup yang skalanya meluas, dan banyak persoalan kepentingan masyarakat yang belum terlayani dengan baik. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab?

Apakah pemkab/ pemkot sebagai penanggung jawab wilayah atau masyarakat sendiri? Pasalnya, penanganan semua problem itu tidak terlepas dari tingkat partisipasi masyarakat (swasta) yang saat ini cenderung menurun secara signifikan.

Sejak otonomi daerah diberlakukan pada 12 tahun lalu, UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pemda berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Manajemen pemerintahan, mengarah pada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Pemda memang punya peran penting dalam mengatasi segala problem di daerah. Sebagai pelaksana kebijakan di daerah pemda pasti memiliki strategi menjabarkan anggaran sesuai dengan kemampuan pendapatan yang bersumber dari PADS, dana perimbangan (DAK, DAU, dan dana bagi hasil), serta pendapatan asli daerah (PAD) lainnya.

Memang tidak semua persoalan pembangunan di daerah sepenuhnya jadi tanggung jawab pemda. Ada kegiatan tertentu yang butuh partisipasi masyarakat. Melalui program bottom up, diharapkan muncul kepedulian masyarakat, dan rasa memilikinya terhadap masalah di wilayahnya sehingga penanganannya dapat melalui pendekatan sinkronisasi dan koordinasi.

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemda tidak hanya terkait dengan masalah administrasi (perizinan), tetapi juga pelayanan barang dan jasa publik. Inilah yang jadi salah satu permasalahan, mengapa sampai saat ini banyak pemkab/ pemkot belum memiliki perda yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik karena ada beberapa kendala.

Persoalan dana misalnya, pemda butuh dana tidak sedikit guna mendukung pelayanan. Dana itu tidak hanya untuk memenuhi pengadaan software tetapi juga kelengkapan hardware. Lalu kualitas SDM. Seringnya mutasi dan promosi bagi PNS berpengaruh pada staf yang sudah mengikuti diklat terkait bidang pelayanan publik sehingga perlu ada jabatan fungsional di institusi yang menangani pelayanan.

Kemudian yang penting lagi, adalah belum memadainya sarana dan prasarana. Artinya kalau pemda membentuk lembaga pelayanan publik, konsekuensinya perlu mempersiapkan tenaga dan ruangan yang representatif. Masalah lainnya, adalah keengganan pemda terhadap berbagai tuntutan dan pengaduan dari masyarakat.

Karena itu bila perda pelayanan publik, belum dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik, hal ini tentu berpengaruh terhadap banyak tidaknya pengaduan dari masyarakat. Jadi, ada baiknya dana perimbangan seperti DAK selayaknya menggunakan tolok ukur kinerja untuk pembandingnya, agar pemanfaatannya dapat maksimal bagi kepentingan masyarakat.

BERITA TERKAIT

Pelayanan Publik Dinilai Masih Buruk - YLKI NILAI KENAIKAN TARIF TOL TIDAK ADIL

Jakarta- Hasil survei dan observasi Ombudsman RI mengungkapkan, pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara keseluruhan masih buruk. Sementara…

Badung Miliki 84 Aplikasi Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memiliki 84 aplikasi pelayanan publik yang digadang-gadang mampu bersaing dengan 100 kabupaten/kota di Tanah Air, sehingga…

Registrasi SIM Card Jamin Keamanan Digital Publik

  Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Per 31 Oktober 2017, para pengguna kartu…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

BUMN Tersandera Proyek

Menurut analisis makro ekonomi yang dilakukan LPEM FEB-UI bertema Indonesia Economic Outlook 2018 yang diuraikan mengenai keberhasilan proyek infrastruktur. Bahkan…

Dilema Bank Lokal

Tantangan perbankan sebagai motor pembangunan melalui penyaluran kredit saat ini semakin kompleks. Hingga Oktober 2017, kredit perbankan nasional hanya tumbuh…

Ketimpangan Kaya-Miskin

Menyimak rilis Majalah Forbes pada akhir November 2017, terungkap kekayaan 50 orang terkaya Indonesia tahun 2017 mencapai US$ 126 miliar,…