Tito Menilai Harga Ditawarkan Kemahalan - Akuisisi 51% Saham PT Freeport

NERACA

Jakarta –Keberhasilan pemerintah memiliki sebagai saham PT Freeport Indonesia (PTFI) direspon positif pelaku ekonomi. Namun dibalik keberhasilan tersebut, pelaku pasar menilai harga saham yang ditawarkan terlalu mahal. Mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio mengatakan bahwa harga dan mekanisme pembelian saham perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar itu terlalu mahal.

Dirinya mencontohkan, pada saat PT Indocooper mendapatkan 9,36% saham PFI senilai US$400 juta dan jika 41,64%, seharusnya tak jauh dari US$1,7 miliar.”Lalu, kenapa jadi US$3,85 miliar?" ucapnya di Jakarta, kemarin.

Bahkan dirinya mempertanyakan sikap pemerintah terkait kontrak PTFI yang akan berakhir pada 2021. Hal itu terkait nilai saham Freeport McMoran (FCX) yang jika ada kepastian perpanjangan kontrak, akan naik.”Kalau mau memperkecil nilai, sebaiknya kontraknya jangan diperpanjang dulu," tegas dia.

Dia pun mempertanyakan metode pendanaan melalui pinjaman perbankan. Hal ini karenaIndonesia telah memiliki pengalaman mendapatkan 9,36% saham PTFI tanpa uang tunai, tapi mencicil dari hasil dividen."Dulu grup indonesia yang diberi jatah beli Freeport melalui PT Indocooper diberi bantuan berutang modal awal dengan guarantee FCX (Freeport McMoran), lalu mencicil sisanya dari dividen sebelum mereka jual balik ke FCX dengan nila US$400 juta," ungkapnya.

Sebelumnya, perusahaan pemerintah PT Inalum (Persero) yang merupakan holding BUMN pertambangan bersama dengan PTFI sudah menandatangani Head of Agreement (HoA) terkait proses akuisisi 51% saham Freeport dengan nilai mencapai US$3,85 miliar. Asal tahu saja, ada lima poin dari perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Freeport. Pertama, landasan hukum PT Freeport Indonesia akan berupa izin usaha pertambangan khusus dan bukan kontrak karya (KK).

Kedua, pengalihan saham 51% saham PTFI untuk kepemilikan nasional Indonesia; ketiga, Freeport membangun smelter di dalam negeri; keempat, penerimaan negara secara agregat akan lebih besar dibanding penerimaan dengan skema kontrak karya selama ini. Kelima, perpanjangan operasi 2 x 10 tahun diberikan ke PTFI jika memenuhi kewajiban IUPK. PTFI mendapat perpanjangan operasi sampai 2041.

Pokok-pokok perjanjian ini selaras dengan kesepakatan pada tanggal 12 Januari 2018 antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Mimika. Dalam kesepakatan itu, pemerintah daerah akan mendapatkan saham sebesar 10% dari kepemilikan saham PTFI. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kesepakatan ini wujud komitmen pemerintah menjaga iklim investasi yang kondusif.

Dengan penandatanganan perjanjian tersebut, kerja sama Freeport dan lnalum diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan nilai tambah industri ekstraktif ke depan serta memberi nilai kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

BERITA TERKAIT

Sarana Menara Rencanakan Buyback Saham 5% - Jaga Pertumbuhan Harga Saham

NERACA Jakarta – Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), emiten infrastruktur telekomunikasi PT Sarana Menara Nusantara Tbk.…

OJK Optimis Transaksi Saham di Bali Melonjak - Kondisi Gunung Agung Pulih

NERACA Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan Regional Bali dan Nusa Tenggara optimistis nilai transaksi saham di Pulau Dewata akan melonjak…

Sentimen Cawapres Kerek Saham Saratoga

Kinerja saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) cenderung menguat pasca Sandiaga Salahuddin Uno maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Hasnur Group Bina Juara Dunia Karate

NERACA Jakarta - Keinginan Fauzan, karateka asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang belum lama ini berhasil memenangi Kejuaraan Dunia Karate Tradisional…

BNI Terbitkan MTN Subordinasi Rp 100 Miliar

NERACA Jakarta - Perkuat likuiditas dalam rangka rangka mendanai ekspansi bisnis, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) pada tanggal 10…

ADHI Kantungi Kontrak Baru Rp 7,45 Triliun

NERACA Jakarta — Sampai dengan Juli 2018, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mengantongi kontrak baru Rp7,45 triliun dengan kontribusi…