Nilai Akuisisi Freeport Rp 55 Triliun, Terlalu Mahal?

NERACA

Jakarta-Setelah melalui negosiasi yang alot sekitar 10 bulan, Freepot Mc-Moran akhirnya sepakat mengalihkan 51% saham PT Freeport Indonesia (PT FI) kepada pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum. Adapun besarnya nilai akuisisinya cukup besar yaitu mencapai US$3,85 miliar atau setara Rp55 triliun (asumsi kurs Rp14.400/US$).

Meski negara harus menyediakan dana cukup besar, Freeport-McMoran memperkirakan kas negara bakal terisi sekitar US$60 miliar hingga US$90 miliar atau sekitar Rp867 triliun hingga Rp1.296 triliun. Namun, ada syarat dan kondisi yang perlu disepakati bersama.

Keuntungan tersebut berasal dari setoran pajak, royalti, dan dividen sesuai estimasi pergerakan harga tembaga di masa depan. Jaminan keuntungan ini, menurut Freeport diperoleh jika pemerintah jadi memperpanjang operasional Freeport Indonesia hingga 2041 mendatang.

Namun, menurut pengamat hukum sumber daya Universitas Tarumanegara Ahmad Redi, 51% saham Freeport Indonesia yang dinilai US$3,85 miliar kelewat mahal. Pasalnya, perhitungan valuasi dilakukan berdasarkan proyeksi arus kas (cash flow), termasuk investasi, hingga 2041.

Padahal, Kontrak Karya (KK) Freeport Indonesia di tambang Grasberg, Papua, akan berakhir pada 2021. Setelah itu, pemerintah berhak mengambil alih tambang tembaga dan emas itu meski perusahaan berhak mengajukan perpanjangan kontrak. "Kontrak karya Freeport kan berakhir pada 2021. Seharusnya, yang menjadi perhitungan adalah (proyeksi hingga) 2021 bukan sampai 2041," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com, pekan lalu.

Proyeksi arus kas hingga 2041 dilakukan, mengingat usai divestasi, Freeport Indonesia akan mendapatkan kepastian perpanjangan operasional maksimal dua kali sepuluh tahun.

Menurut Ahmad, transaksi divestasi ibarat membeli sesuatu yang sebenarnya telah menjadi milik sendiri. Uang senilai US$3,85 seharusnya bisa digunakan Inalum untuk melanjutkan operasional di tambang Freeport setelah masa berlaku KK habis. "Kalau kita memiliki komitmen untuk tidak meneruskan kontrak pasca-2021, kita tidak perlu mengeluarkan uang senilai US$3,85 miliar itu," katanya.

Proyeksi pendapatan memperhitungkan perkiraan produksi perusahaan yang basisnya dari kondisi cadangan terbukti. Saat ini, Freeport Indonesia memiliki cadangan terbukti dan cadangan terkira untuk tembaga senilai 38,8 miliar pound, emas senilai 33,9 juta troy ounce (toz) dan perak senilai 153,1 juta toz.

Jika produksi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, menurut Ahmad, harga yang dibayarkan Inalum berisiko terlalu tinggi. Selain itu, pengeluaran investasi ke depan juga sesuatu yang masih belum jelas.

Ahmad menilai penandatanganan perjanjian pendahuluan (Head of Agreement) terkait penjualan saham Freeport-McMoran dan hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia ke Inalum belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya, penyesuaian bisa saja dilakukan lagi ke depan jika kedua belah pihak sepakat.

Berbeda dengan Ahmad, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai harga yang akan dibayarkan Inalum cukup wajar. Bahkan, bisa jadi harga yang dibayarkan Inalum lebih murah dari ekspektasi.

Sebelumnya, sejumlah lembaga internasional memperkirakan valuasi terhadap nilai 40 persen hak partisipasi (PI) Rio Tinto di tambang Grasberg milik Freeport Indonesia. Deutsche Bank menaksir valuasi mencapai US$3,3 miliar, Morgan Stanley US$3,6 miliar, HSBC US$3,85 miliar, dan UBS US$4 miliar.

Inalum, lanjut Komaidi, mendapatkan harga US$3,85 miliar untuk divestasi saham 51 persen, termasuk di dalamnya valuasi PI Rio Tinto yang dikonversi ke dalam bentuk saham dan Indocopper Investama. “Kalau dihitung, nilai divestasi bisa lebih rendah dari valuasi (lembaga internasional) itu," ujarnya.

Terkait ekspektasi produksi ke depan, Komaidi meyakini proyeksi produksi tak akan jauh meleset jika diperhitungkan berdasarkan cadangan terbukti yang tinggal digali. "Kecuali, ada gangguan teknis yang menghambat produksi, misalnya mesin rusak atau bencana alam," jelasnya. Mengingat HoA telah diteken, Komaidi memperkirakan transaksi divestasi akan segera terealisasi. mohar

BERITA TERKAIT

Dampak Suku Bunga Tinggi - Pefindo Taksir Nilai Obligasi Rp 138,1 Triliun

NERACA Jakarta - PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan total nilai penerbitan obligasi sepanjang tahun 2018 hanya Rp138,1 triliun. Nilai…

Nilai Ekonomi Pertanian Lebak Tembus Rp1,2 Triliun

Nilai Ekonomi Pertanian Lebak Tembus Rp1,2 Triliun NERACA Lebak - Perguliran nilai ekonomi sektor pertanian di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten,…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

Butuh Kolaborasi Tingkatkan Daya Saing Pasar Rakyat

NERACA Jakarta – Daya saing yang dimiliki oleh pasar rakyat memiliki potensi besar dibandingkan dengan pasar swalayan. "Artinya secara daya…