Reformasi Perizinan di Indonesia

Oleh: Dhenny Yuartha Junifta

Peneliti INDEF

Jalan panjang pembenahan perizinan di Indonesia sedang berada di aras reformasi. Tidak mudah memang menyeleseikan persoalan ini. Mulai dari keruwetan birokrasi, tumpang tindih kewenangan, dan bahkan persoalan ego rente para pemangku kepentingan di berbagai tingkatan menjadikan persoalan ini semakin sukar untuk dirunut.Berdasarkan survei yang dilakukan oleh World Economic Forum, Investor berpresepsi bahwa korupsi, dan birokrasi tidak efisien adalah masalah utama yang dihadapi di Indonesia.. Belum lagi masalah yang dihadapi investor seperti waktu yang tak terukur ditambah ketidakpastian dalam mengurus dan Perizinan bersifat parsial dan sekuensial (berurutan).

Meski demikian, reformasi perizinan Indonesia sejak kurun waktu tiga tahun terakhir memang mengalami akselerasi yang membanggakan. Sejak 9 September 2015 Pemerintah telah menggulirkan 16 kebijakan ekonomi dengan fokus utama untuk harmonasisai regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan memastikan kepatuhan hokum. Deregulasi tersebut berhasil memangkas 222 peraturan yang menghambat berhasil di deregulasi. Dampaknya mendorong peningkatan rating kemudahan berbisnis (Ease Doing of Business) yang signifikan.

Dalam periode 3 tahun terakhir, peningkatannya melesat dari yang sebelumnya 120 di tahun 2014 menjadi 72 di tahun 2017. Lebih baik Bila dibandingkan dengan periode 6 tahun (2008-2014) yang stagnan di peringkat 120 an. Peningkatan yang signifikan tersebut terlebih karena adanya perbaikan yang menjanjikan pada indikator kemudahahan dalam memulai usaha, memperoleh listrik, registrasi properti, pembayaran pajak, akses perdagangan antar negara, dan penegakan kontrak. Bila dibandingkan dengan negara lain Indonesia tergolong salah satu negara dengan percepatan iklim investasi yang paling cepat.

Percepatan yang menjanjikan dalam urusan kemudahan berbisnis bukan berarti taka da tantangan ke depan. Tantangan terbesarnya, pemerintahan sejak dulu belum memiliki mekanisme debottlenecking. Pemerintah sebenarnya telah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Masalahnya, pada beberapa proses perizinan, investor masih harus menyeleseikan secara manual. Maka disinilah peran penting dibentuknya satuan tugas nasional untuk mengawal dan menyelesaikan hambatan kedepan. Terobosan pemerintah dalam online single submission dapat menjadi intrumen penting sebagai usaha membentuk sistem debottlenecking persoalan perizinan

BERITA TERKAIT

Laju Industri Sepeda Motor di Indonesia Kian ‘Ngacir’

Indonesia tidak hanya sebagai negara ketiga terbesar di dunia setelah China dan India untuk potensi pasar sepeda motor, tetapi juga…

Indonesia Pimpin Aksi Penanggulangan Zoonosis Global

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit zoonosis secara global dengan menyelenggarakan Pertemuan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis,…

Honor 8X Resmi Hadir di Pasaran Indonesia

Honor resmi membawa smartphone terbarunya, ikut serta meramaikan pasar ponsel  Indonesia, yaitu  Honor 8X. Presiden Honor Indonesia, James Yang, mengatakan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Impor Jagung dan Klaim Surplusnya

  Oleh:  Nailul Huda Peneliti INDEF  Masalah pangan sepertinya tidak pernah habis permasalahannya. Begitu kasus impor beras yang tidak ada…

Krisis Manajemen Lion?

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang belum lama ini…

Nilai PDB vs Utang Luar Negeri

Oleh:Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Konstruksi dari setiap rencana pembangunan ekonomi secara umum diniatkan untuk mengurangi ketergantungan dari…