Reformasi Perizinan di Indonesia

Oleh: Dhenny Yuartha Junifta

Peneliti INDEF

Jalan panjang pembenahan perizinan di Indonesia sedang berada di aras reformasi. Tidak mudah memang menyeleseikan persoalan ini. Mulai dari keruwetan birokrasi, tumpang tindih kewenangan, dan bahkan persoalan ego rente para pemangku kepentingan di berbagai tingkatan menjadikan persoalan ini semakin sukar untuk dirunut.Berdasarkan survei yang dilakukan oleh World Economic Forum, Investor berpresepsi bahwa korupsi, dan birokrasi tidak efisien adalah masalah utama yang dihadapi di Indonesia.. Belum lagi masalah yang dihadapi investor seperti waktu yang tak terukur ditambah ketidakpastian dalam mengurus dan Perizinan bersifat parsial dan sekuensial (berurutan).

Meski demikian, reformasi perizinan Indonesia sejak kurun waktu tiga tahun terakhir memang mengalami akselerasi yang membanggakan. Sejak 9 September 2015 Pemerintah telah menggulirkan 16 kebijakan ekonomi dengan fokus utama untuk harmonasisai regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan memastikan kepatuhan hokum. Deregulasi tersebut berhasil memangkas 222 peraturan yang menghambat berhasil di deregulasi. Dampaknya mendorong peningkatan rating kemudahan berbisnis (Ease Doing of Business) yang signifikan.

Dalam periode 3 tahun terakhir, peningkatannya melesat dari yang sebelumnya 120 di tahun 2014 menjadi 72 di tahun 2017. Lebih baik Bila dibandingkan dengan periode 6 tahun (2008-2014) yang stagnan di peringkat 120 an. Peningkatan yang signifikan tersebut terlebih karena adanya perbaikan yang menjanjikan pada indikator kemudahahan dalam memulai usaha, memperoleh listrik, registrasi properti, pembayaran pajak, akses perdagangan antar negara, dan penegakan kontrak. Bila dibandingkan dengan negara lain Indonesia tergolong salah satu negara dengan percepatan iklim investasi yang paling cepat.

Percepatan yang menjanjikan dalam urusan kemudahan berbisnis bukan berarti taka da tantangan ke depan. Tantangan terbesarnya, pemerintahan sejak dulu belum memiliki mekanisme debottlenecking. Pemerintah sebenarnya telah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Masalahnya, pada beberapa proses perizinan, investor masih harus menyeleseikan secara manual. Maka disinilah peran penting dibentuknya satuan tugas nasional untuk mengawal dan menyelesaikan hambatan kedepan. Terobosan pemerintah dalam online single submission dapat menjadi intrumen penting sebagai usaha membentuk sistem debottlenecking persoalan perizinan

BERITA TERKAIT

Indonesia Writers Festival 2018

Indonesia Writers Festival 2018 NERACA Jakarta - Kawasan Wisata Gunung Ijen di Banyuwangi akan menjadi tempat berlangsungnya Indonesia Writers Festival…

Taiwan Tawarkan Produk Kesehatan ke Pasar Indonesia

      NERACA   Jakarta - Indonesia merupakan negara yang berada di urutan ke-4 dengan prevalensi diabetes tertinggi di…

Huobi Indonesia Berbagi Aset Digital dan Kesuksesan - Layanan Platform Mata Uang Ditigal

NERACA Jakarta – Perluas penetrasi pasar di Indonesia, Huobi Indonesia Digital Currency Exchange secara resmi beroperasi daring. Perusahaan juga mengenalkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Impor Beras

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Kontroversi impor beras memicu sentimen terhadap daya serap…

Pemimpin Pro Ekonomi Syariah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Perhelatan akbar di tanah air kita saat ini tentang pemilihan umum dan pemilihan…

Menyoal BUMN Transportasi Daring

Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF   Setelah huru hara mengenai dicabutnya Permenhub 108 tahun 2017 yang mengatur mengenai transportasi daring, pemerintah…