Reformasi Perizinan di Indonesia

Oleh: Dhenny Yuartha Junifta

Peneliti INDEF

Jalan panjang pembenahan perizinan di Indonesia sedang berada di aras reformasi. Tidak mudah memang menyeleseikan persoalan ini. Mulai dari keruwetan birokrasi, tumpang tindih kewenangan, dan bahkan persoalan ego rente para pemangku kepentingan di berbagai tingkatan menjadikan persoalan ini semakin sukar untuk dirunut.Berdasarkan survei yang dilakukan oleh World Economic Forum, Investor berpresepsi bahwa korupsi, dan birokrasi tidak efisien adalah masalah utama yang dihadapi di Indonesia.. Belum lagi masalah yang dihadapi investor seperti waktu yang tak terukur ditambah ketidakpastian dalam mengurus dan Perizinan bersifat parsial dan sekuensial (berurutan).

Meski demikian, reformasi perizinan Indonesia sejak kurun waktu tiga tahun terakhir memang mengalami akselerasi yang membanggakan. Sejak 9 September 2015 Pemerintah telah menggulirkan 16 kebijakan ekonomi dengan fokus utama untuk harmonasisai regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan memastikan kepatuhan hokum. Deregulasi tersebut berhasil memangkas 222 peraturan yang menghambat berhasil di deregulasi. Dampaknya mendorong peningkatan rating kemudahan berbisnis (Ease Doing of Business) yang signifikan.

Dalam periode 3 tahun terakhir, peningkatannya melesat dari yang sebelumnya 120 di tahun 2014 menjadi 72 di tahun 2017. Lebih baik Bila dibandingkan dengan periode 6 tahun (2008-2014) yang stagnan di peringkat 120 an. Peningkatan yang signifikan tersebut terlebih karena adanya perbaikan yang menjanjikan pada indikator kemudahahan dalam memulai usaha, memperoleh listrik, registrasi properti, pembayaran pajak, akses perdagangan antar negara, dan penegakan kontrak. Bila dibandingkan dengan negara lain Indonesia tergolong salah satu negara dengan percepatan iklim investasi yang paling cepat.

Percepatan yang menjanjikan dalam urusan kemudahan berbisnis bukan berarti taka da tantangan ke depan. Tantangan terbesarnya, pemerintahan sejak dulu belum memiliki mekanisme debottlenecking. Pemerintah sebenarnya telah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Masalahnya, pada beberapa proses perizinan, investor masih harus menyeleseikan secara manual. Maka disinilah peran penting dibentuknya satuan tugas nasional untuk mengawal dan menyelesaikan hambatan kedepan. Terobosan pemerintah dalam online single submission dapat menjadi intrumen penting sebagai usaha membentuk sistem debottlenecking persoalan perizinan

BERITA TERKAIT

Produk Indonesia Jelajah Lebih dari 100 Negara

NERACA Jakarta – Presiden Joko Widodo mengaku senang karena ada produk dengan merek asli Indonesia yang telah "menjajah" lebih dari…

Wakil Presiden - Muslim Indonesia Kurang Terapkan Nilai-nilai Islami

Jusuf Kalla Wakil Presiden  Muslim Indonesia Kurang Terapkan Nilai-nilai Islami Bengkulu - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai umat muslim di…

Sektor Pangan - Harga Beras di Indonesia Termasuk Murah di Pasar Internasional

NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan harga beras di tingkat eceran masih terjangkau oleh masyarakat dan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Rezim Devisa Bebas, Siapa Menikmati?

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia pada dasarnya menjadi anggota klub…

Dilema Pengupahan

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Tema Rapimnas Kadin Indonesia (26-28 Nov 2018) di…

Sukuk Mikro di LKMS

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Penerbitan sukuk atau surat berharga syariah diyakini mampu memberikan kemudahan untuk memperoleh dana murah…