Bagian Hukum Setda Sukabumi Targetkan Akhir Tahun Penyuluhan Perda Tuntas

Bagian Hukum Setda Sukabumi Targetkan Akhir Tahun Penyuluhan Perda Tuntas

NERACA

Sukabumi - Bagian Hukum setda Kota Sukabumi menargetkan, semua produk peraturan daerah (Perda) tahun 2017 tuntas disosialisasikan ke 33 keluarahan se Kota Sukabumi. Bahkan, sampai saat ini menyisakan 11 kelurahan yang belum dilakukan penyuluhan. Artinya, dari target 33 kelurahan sebanyak 22 kelurahan sudah tuntas sosialisasi penyuluhan.

"Sampai semester kedua ini kita sudah menyelesaikan penyuluhan perda tahun 2017 ke 22 kelurahan," ujar Kasubag dokumentasi dan informasi hukum Nenden Eviyanti didampingi oleh Kasubag Perundang-undangan Tri Sari Setiati bagian hukum setda Kota Sukabumi, Kamis (12/7).

Nenden menjelaskan, setiap program pembentukan daerah (Propemtukda) selesai menjadi Perda, pihaknya wajib untuk mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat."Sudah menjadi kewajiban kita melakukan penyuluhan perda kepada masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat, seperti ketua RT/RW, karang taruna, kader PKK dan lainya," terangnya.

Sejauh ini kata Nenden, masyarakat yang ikut penyuluhan pengetahuanya terhadap produk hukum baik itu perda ataupun undang-undang terus meningkat. Artinya, masyarakat sudah tahu berbagai produk hukum."Kami salut masyarakat sudah tahu akan produk hukum baik itu perda ataupun undang-undang," ujarnya.

Selain melakukan penyuluhan kata Een, pihaknya juga setiap tahunya mengadakan agenda lomba kadarkum (keluarga sadar hukum) mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kota."Kegiatan tersebut juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keluarga yang benar-benar Patuh dan Sadar Hukum," terangnya.

Sementara itu Kasubag Perundang-undangan Tri Sari Setiati menjelaskan, program pembentukan pearturan daerah kota sukabumi tahun anggaran 2018 ada 15 raperda sedang dalam pembahasan. Dari jumlah tersebut empat diantaranya merupakan usulan DPRD."Keempat usulan itu yakni, perubahan atas peraturan daerah kota Sukabumi nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), penyelenggaraan ketenagakerjaan dan sistem perencanaan pembangunan dan penganggarn terpadu," pungkasnya. Arya

BERITA TERKAIT

OPEC Dinilai Perlu Terus Pangkas Pasokan Sampai Akhir 2019

NERACA Jakarta – Arab Saudi mengatakan pada Minggu (17/3) bahwa pekerjaan OPEC dalam menyeimbangkan kembali pasar minyak masih jauh dari…

Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG

Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG NERACA Jakarta - Pakar hukum UI menilai majelis hakim tidak…

Pemkab Serang Targetkan Perbaikan Infrastruktur Jalan Selesai 2021

Pemkab Serang Targetkan Perbaikan Infrastruktur Jalan Selesai 2021   NERACA Serang - Bupati Serang, Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah menargetkan seluruh…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Jokowi Naik Sepeda Onthel, Jogja Gegap Gempita

Jokowi Naik Sepeda Onthel, Jogja Gegap Gempita NERACA Yogyakarta - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara…

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Perindustrian…

Dorong Ekspor UKM, Kemenkop Perkuat Sinergitas

Dorong Ekspor UKM, Kemenkop Perkuat Sinergitas NERACA Yogyakarta - Kementerian Koperasi dan UKM komitmen untuk terus mendorong koperasi dan UKM…