Presiden Joko Widodo menyatakan akan memerintahkan Menteri Perhubungan untuk mengumpulkan para kepala dinas perhubungan di daerah untuk segera menyikapi peristiwa sering terjadinya musibah kapal laut tenggelam. "Saya akan perintahkan Menhub untuk kumpulkan para kadishub daerah untuk bisa mengatasi masalah ini. Kita perlu jaga keselamatan penumpang," ujar Joko Widodo kepada pimpinan media massa lokal di Bandara Lanud Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7).

Presiden menyatakan hal itu ketika salah seorang pimpinan media massa lokal menyampaikan kabar terbaru peristiwa karamnya kapal penyeberangan KMP Lestari Maju di Perairan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa (3/7) sekitar pukul 14.30 Wita.

Presiden Joko Widodo bersama ibu Negara Iriana Joko Widodo dan sejumlah menteri melakukan kunjungan kerja selama dua hari, sejak Senin (2/7) dengan menggunakan pesawat kepresidenan mendarat di Bandara Lanud Hasanuddin Makassar. Pada hari itu juga dengan menggunakan helikopter menuju Kota Parepare untuk membagikan sertifikat tanah kepada warga setempat, selanjutnya melakukan perjalanan darat sekitar 20 KM menuju Kabupaten Sidrap untuk meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Dari Sidrap melanjutkan perjalanan darat sekitar 60 KM menuju Kabupaten Wajo sekaligus bermalam dan hari Selasa (3/7) meninjau proyek padat karya dan Bendungan Passeloreng di daerah itu kemudian kembali ke Bandara Lanud Hasanuddin dengan menggunakan helikopter, lalu melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan pesawat kepresidenan.

Joko Widodo sangat prihatin dengan musibah kecelakaan laut yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga Presiden akan segera memerintahkan Menteri Perhubungan untuk membicarakan dengan berbagai pihak terkait, terutama dinas-dinas perhubungan di daerah untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan penumpang.

Menurut Presiden, selain faktor cuaca yang menjadi penyebab musibah kecelakaan laut itu, tetapi juga umumnya disebabkan faktor pelayanan yang tidak disiplin dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan di laut," ujarnya.

"Masih banyak masalah yang harus segera dibenahi dalam kegiatan pelayaran ini agar keselamatan penumpang terjamin. Masalah pelayanan masih sering terjadi seperti manifes data penumpang, ketersediaan sekoci, dan faktor pendukung lain yang masih kurang dipatuhi, padahal itu bisa beresiko terhadap keselamatan pelayaran kapal penumpang," ujarnya.

Presiden minta semua pihak yang berkepentingan dengan dunia pelayaran rakyat agar disiplin dan taat mematuhi segala ketentuan peraturan yang berlaku, serta penuh tanggung jawab untuk melaksanakannya.

"Pengawasan pelayaran rakyat ini sangat penting untuk diperhatikan, sebab kalau terjadi musibah maka harus dipertangungjawabkan. Seperti kasus tenggelamnya kapal rakyat di Danau Toba yang lalu akibat pengawasan yang lemah sehingga kepala dinas perhubungan di daerah itu dinyatakan sebagai tersangka atas terjadinya musibah itu," ujar Joko Widodo.

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi segera melakukan evaluasi terhadap transportasi kapal pelayaran Indonesia menyusul rentetan peristiwa kecelakaan kapal laut di berbagai daerah. "Dari beberapa kasus kecelakaan kapal laut, maka segera kami evaluasi. Pertemuan dengan seluruh Kepala Dinas Perhubungan dan Syahbandar akan dilaksanakan dalam waktu dekat," tegas Budi sesaat tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

Menurutnya, dari dua kejadian besar mulai dari kasus kecelakaan kapal pelayaran di Danau Toba, Sumatera Utara hingga di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan, telah menjadi perhatian pusat untuk membenahi transportasi pelayaran Indonesia.

Selain itu, dari dua kasus itu terungkap bahwa kapal yang mengangkut penumpang hingga mengalami kecelakaan tidak ada yang mematuhi aturan keselamatan penumpang serta melebihi kapasitas dan tanpa memberlakukan "manifest" bagi penumpang.

"Setelah dari Selayar, saya akan ke Medan terkait kecelakaan kapal di Danau Toba untuk mengumpulkan data-data serta melihat langsung perkembangan. Saya sudah koordinasi dengan Basarnas serta Polres Selayar untuk segera menyelesaikannya," ujar dia kepada wartawan saat memberikan keterangan pers.

Mengenai dengan status KM Lestari Maju, sebut dia, tim sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk menguatkan pelanggaran yang dilakukan, mengingat kapal tersebut sebelumnya bermasalah pada izin pelayarannya diduga tidak berlaku, namun masih dioperasikan. "Kalau terbukti izinnya kita cabut. Saya masih menunggu data-data dan laporan itu sedang dikumpulkan termasuk investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Apabila ternyata melanggar, kita tindak tegas bahkan bisa di pidana," ucapnya, menegaskan.

Meski demikian, pihaknya terus melakukan pembenahan serta berupaya memberikan layanan transportasi dengan baik seperti pengadaan kapal baru hingga mendidik 10 ribu orang sebagai pelaut agar transportasi bisa lebih baik dari sebelumnya.

Perwira Pandu

Budi Karya Sumadi juga mengatakan keberadaan perwira pandu dibutuhkan dalam pelayaran laut sebagai upaya menghindari kecelakaan kapal terutama di perlintasan internasional seperti Selat Malaka. "Indonesia memiliki banyak pelabuhan dengan trafik perlintasan kapal yang meningkat tajam. Untuk itu, keberadaan perwira pandu di pelabuhan sangat dibutuhkan di dunia pelayaran," kata Menhub.

Menurut Menhub, Indonesia sudah mendapat mandatori untuk menyiapkan perwira pandu kepada seluruh kapal berbendara asing yang melintas di Selat Malaka.

Selat Malaka, kata Budi, adalah jalur pelayaran internasional yang sangat ramai dilintasi kapal berbagai negara sehingga memerlukan perwira pandu yang bisa mengarahkan kapal agar selamat sampai tujuan.

Dia mengakui peran perwira pandu tidak ringan dalam memandu kapal di perairan karena menyangkut nama baik Indonsia di dunia pelayaran internasional. "Perwira pandu untuk menjaga keselamatan pelayaran memang tidak ringan dan merupakan kesempatan untuk mendapatkan hubungan baik dengan masyarakat pelayaran internasional," kata Menhub.

Kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara, kata Budi, merupakan momentum untuk meningkatkan kemampuan perwira pandu dalam meningkatkan profesionalisme agar pelayaran bisa berjalan selamat.

Pelaksanaan pemaduan di perairan Selat Malaka dan Selat Malaysia ini telah disepakati oleh tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura pada pertemuan tiga negara tersebut dalam acara "Intersessional Meeting of The Working Group on Voluntary Pilotage Services in Straits of Malacca and Singapore" yang diselenggarakan di Bandung pada 18-20 Januari 2017. (dbs)