OJK Cabut Izin BPR Sambas Arta

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta, yang beralamat di Jl Karang Intan No 35 Sakok, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-115/D.03/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dikutip di Jakarta, Kamis, pencabutan tersebut diambil setelah BPR Sambas Arta sejak 5 April 2018 ditetapkan menjadi status dalam pengawasan khusus karena rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari nol persen.

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Moch Riezky F Purnomo mengatakan status tersebut ditetapkan pada April 2018 agar pengurus dan pemegang saham melakukan upaya penyehatan kepada BPR. Penetapan status dalam pengawasan khusus tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

"Sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus/pemegang saham untuk keluar dari status dalam pengawasan khusus yang harus memiliki rasio KPMM paling kurang sebesar delapan persen tidak terealisasi," kata Riezky.

Mempertimbangkan pernyataan ketidaksanggupan dari pengurus dan pemegang saham dalam menyehatkan BPR tersebut dan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk, serta merujuk Pasal 38 POJK, maka OJK mencabut izin usaha BPR Sambas Arta setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pencabutan izin usaha Sambas Arta, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. OJK mengimbau nasabah Sambas Arta tetap tenang karena dana masyarakat di BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

BERITA TERKAIT

OJK Cabut Izin Usaha Dua Multifinance

  NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan kembali mencabut izin usaha dua multifinance, antara lain PT Tossa Salimas Finance…

Empat Dosen Gugat Kewenangan Penyidikan OJK

Empat Dosen Gugat Kewenangan Penyidikan OJK NERACA Jakarta - Sebanyak empat dosen dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta mengajukan permohonan pengujian…

Dukung Program OJK Lewat Literasi Keuangan

Dukung Program OJK Lewat Literasi Keuangan  NERACA Jakarta - Sebanyak 50 guru yang tergabung dalam Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI)…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Entrepreneur Daring Diminta Manfaatkan Kredit UMKM

    NERACA   Jakarta - Entrepreneur muda yang kini duduk sebagai anggota DPR, Ahmad Sahroni mendorong wirausahawan muda untuk…

Allianz Life Dukung Pengembangan Keuangan Syariah

      NERACA   Jakarta - Allianz Indonesia mendukung acara “Islamic Finance in Indonesia” yang diselenggarakan oleh The Asset…

Bank Dunia Minta Pemerintah Dorong Masyarakat Melek Teknologi

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia agar terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi (digital…