OJK Cabut Izin BPR Sambas Arta

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta, yang beralamat di Jl Karang Intan No 35 Sakok, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-115/D.03/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dikutip di Jakarta, Kamis, pencabutan tersebut diambil setelah BPR Sambas Arta sejak 5 April 2018 ditetapkan menjadi status dalam pengawasan khusus karena rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari nol persen.

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Moch Riezky F Purnomo mengatakan status tersebut ditetapkan pada April 2018 agar pengurus dan pemegang saham melakukan upaya penyehatan kepada BPR. Penetapan status dalam pengawasan khusus tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

"Sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus/pemegang saham untuk keluar dari status dalam pengawasan khusus yang harus memiliki rasio KPMM paling kurang sebesar delapan persen tidak terealisasi," kata Riezky.

Mempertimbangkan pernyataan ketidaksanggupan dari pengurus dan pemegang saham dalam menyehatkan BPR tersebut dan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk, serta merujuk Pasal 38 POJK, maka OJK mencabut izin usaha BPR Sambas Arta setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pencabutan izin usaha Sambas Arta, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. OJK mengimbau nasabah Sambas Arta tetap tenang karena dana masyarakat di BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

BERITA TERKAIT

OJK Optimis Transaksi Saham di Bali Melonjak - Kondisi Gunung Agung Pulih

NERACA Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan Regional Bali dan Nusa Tenggara optimistis nilai transaksi saham di Pulau Dewata akan melonjak…

OJK Targetkan Capai Rp 250 Triliun di 2018 - Pendanaan di Pasar Modal

NERACA Jakarta – Geliat transaksi saham di pasar modal seiring dengan pesatnya pertumbuhan investor dan jumlah emiten, menjadi keyakinan Otoritas…

Rumitnya Urus Izin di OJK, Timbulkan Fintech Ilegal

Oleh: Rezkiana Nisaputra Banyaknya syarat yang mesti dipenuhi oleh penyelenggara fintech membuat status perizinan fintech lending kian pelik. Meski banyak…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Diminta untuk Tak Naikkan Suku Bunga

  NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) dinilai untuk tidak perlu menaikkan suku bunga acuan pada rapat kebijakan Rabu…

Modalku Salurkan Penjaman Rp2 Triliun ke 7.000 UMKM

    NERACA   Jakarta - Perusahaan teknologi finansial, Modalku menyalurkan pinjaman modal usaha sekitar Rp2 triliun kepada lebih dari…

BNI Klaim Jadi Pionir Penyaluran KUR Petani Garam

    NERACA   Jakarta - BNI menjadi pionir dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada petani garam sejalan dengan…