Lagi, Bapenda Provinsi Jabar Luncurkan Program Bebas Denda dan BBNKB

NERACA

Sukabumi - Program bebas denda dan bebas biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua dan seterusnya, kembali diluncurkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat (Jabar). Program ini efektif berlaku sejak 1 Juli dan berakhir pada 31 Agustus 2018.

Kepala Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi (CPPDP) Kota Sukabumi, H. Iwan Juanda dalam siaran persnya yang diterima Neraca Rabu (11/7) menerangkan program ini berlaku bagi masyarakat umum yang berada di wilayah Jawa Barat.

“Kami mengimbau masyarakat memanfaatkan program ini. Namun, untuk kendaraan Dinas (Plat Merah) denda PKB dan SWDKLLJ tetap akan dikenakan biaya seperti biasanya dan Program tersebut berlaku di seluruh SAMSAT yang ada di Provinsi Jawa Barat,” terang H. Iwan Juanda seusai meninjau langsung kesiapan pelaksanaan program bebas denda dan bebas biaya BBNKB bersama Kepala Polres Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro.

Ia menerangkan pemilik kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang dua tahun setelah habis masa berlaku STNK, maka dapat dihapus dari daftar regident kendaraan bermotor, sesuai UU nomor 22 tahun 2009.“Registrasi kendaraan bermotor yang sudah dinyatakan dihapus, tidak dapat diregistrasi kembali sesuai ketentuan peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 yang berakibat kendaraan bermotor tidak dapat dioperasionalkan” jelas dia. 

H. Iwan Juanda menambahkan pembebasan BBNKB dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang melakukan proses balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya di wilayah Jawa Barat.“Program ini, diberikan kepada seluruh masyarakat yang melakukan proses  pembayaran pajak tahunan, kecuali kendaraan bermotor baru. Program ini meliputi bebas  BBNKB Ke-2, denda PKB, bebas bea balik nama kendaraan bermotor ke-2 dan bebas denda pajak kendaraan bermotor serta pembebasan denda PKB,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan semua Inovasi Layanan yang ada di SAMSAT UPTD P3D Kota Sukabumi.

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan di Kota Sukabumi terdapat sekitar 133 ribu kendaraan. Dari angka tersebut sekitar 40 persen atau sekitar 20 ribu kendaraan tercatat menunggak pajak.“Kami tengah melakukan penelusuran dan pendataan realistis, agar apabila dihapus tidak menjadi beban target. Hal ini bisa terjadi karena pemilik kendaraan tidak berkewajiban lagi untuk membayar pajak,” jelas H. Iwan Juanda. 

Dari sisi pendapatan asli daerah melalaui retribusi yang masuk sebesar Rp 67.205.058.917 dari total target sebesar Rp 132.035.222.787. Retribusi itu, sebut dia, berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 27. 999.469.975 atau sebesar 48.954.000.000, atau terealisasi sebesar 57,21 persen.

Kemudian, dari BBNKB I, terealisasi sebesar Rp 19.255.209.000 dari target Rp 34.362.0000.000 atau sekitar 56.04 persen. Sedangkan BBNKB II dari target sebesar Rp 758 juta, sudah masuk sebesar Rp 501.322.000 atau 66,14 persen.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari target Rp 29.009.016.000, telah masuk Rp 13.118.683.410 atau 45,22 persen. Pajak air Permukaan, sebut dia, dari target Rp 1.754.000, telah masuk sebesar Rp 807.000 atau 46.01 persen. Kemudian, tambah dia, pajak rokok dari target sebesar Rp 18.959.452.787, telah terealisasi sebesar Rp 6.329.576.532 atau 33,38 persen.

“Sedangkan retribusi jasa usaha kami ditargetkan sebesar Rp 6.000.000, dan sudah masuk sebesar Rp 3.000.000 atau 50 persen,” katanya.

Sementara Kepala Polres Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro menyatakan kepolisian akan membantu Samsat CPPD Kota Sukabumi sesuai kebutuhan.“Yang penting, masyarakat pemilik kendaraan memanfaatkan program ini,” singkat Kapolres. Ron