NERACA

Jakarta - Progres pembangunan proyek kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) mencapai sekitar 45 persen per akhir Juni 2018. "Secara keseluruhan sekarang 40 persenan, masing-masing trase Cawang-Cibubur 62 persen, Cawang-Bekasi Timur 47 persen dan Cawang-Dukuh Atas 26 persen per akhir Juni lalu," kata General Manager Departemen LRT PT Adhi Karya (Persero) Agus Karianto di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu (11/7).

Agus yang juga menjabat sebagai Direktur SDM, Sistem dan Investasi Adhi Karya mengatakan dengan progres demikian, diharapkan akhir 2018 capaian pembangunan bisa mencapai sekitar 70-an persen. Ia menjelaskan sesuai target operasi pada 2019, rangkaian kereta (rolling stock) dijadwalkan akan mulai didatangkan pada April-Mei 2019. Kemudian pada Juni 2019 sudah akan mulai dilakukan uji coba (running test) baik secara bertahap maupun keseluruhan.

Kendati demikian, Agus mengaku pengoperasian kereta ringan nantinya tetap akan disesuaikan dengan keputusan operator yakni PT KAI (Persero). Sementara itu, terkait pembebasan lahan diharapkan juga sudah bisa rampung dalam waktu dekat. Dalam proyek tersebut, ada dua wilayah, yakni lahan di Kwartir Nasional (Kwarnas) di Cibubur Depok dan Bekasi yang pembebasan lahannya belum selesai.

Masalah lahan di Kwarnas akan diputuskan dalam rapat antara Menko Kemaritiman, Menteri Keuangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meski kontraktor sudah dapat melakukan konstruksi. Ada pun lahan di Bekasi yang akan dijadikan dipo LRT akan diupayakan untuk bisa segera rampung. "Yang di Bekasi kita harapkan bulan Agustus sudah selesai," katanya.

Meski statusnya belum diputuskan, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Arie Yuriwin mengatakan pembangunan LRT Jabodebek sudah bisa berjalan. “Sementara dari LRT sudah bisa memanfaatkan atau membangun konstruksinya, tapi status tanahnya nanti akan diputuskan oleh Pak Menteri (Luhut Pandjaitan) saat rapat dengan Menteri Keuangan dan Menteri ATR/Kepala BPN," katanya.

Arie mengatakan masalah di lahan Kwarnas hanyalah soal penetapan status sehingga pemerintah tidak khawatir akan ada gugatan meski statusnya belum diputuskan. Ia menambahkan status lahan tersebut memang jelas atas nama Kwarnas Gerakan Pramuka. Namun, agar bisa menjadi Barang Milik Negara (BMN), statusnya harus kembali ditegaskan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) oleh Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebelumnya pernah melayangkan surat meminta pertimbangan lahan tersebut menjadi aset negara. "Saya kira nanti menunggu keputusan Pak Menteri (Luhut). Kwarnas tentu juga akan menyampaikan hak dia," katanya.

Terkait ganti rugi yang diajukan Kwarnas, Arie mengatakan hal itu tidak menjadi masalah bagi pemerintah. Ia juga mengaku kisaran taksiran nilai ganti rugi lahan Kwarnas sudah ada meski tidak menyebut nilainya lantaran ganti rugi pengadaan tanah bisa berbentuk uang atau relokasi. "Nanti, makanya ditetapkan statusnya dulu," katanya.