Jakarta-Menko Perekonomian Darmin Nasution mengundang sejumlah menteri untuk membahas antisipasi evaluasi Amerika Serikat terhadap generalized system of preferences (GSP) Indonesia. Rapat koordinasi juga dihadiri oleh Kepala BKPM Thomas Lembong dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Sementara itu, Indonesia berpotensi kehilangan devisa ekspor US$1,8 miliar jika fasilitas GSP terhadap 124 produk RI dicabut.

NERACA

"Ya kita sedang menyiapkan ya, tentu saja GSP itu fasilitas yang diberikan AS ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Fasilitasnya itu kita bisa mengekspor barang ke sana dengan bea masuk rendah," ujar Darmin di Jakarta, Jakarta, Rabu (11/7). GSP adalah fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan dari negara maju kepada negara berkembang.

Menko mengatakan, AS menganggap Indonesia sebagai salah satu negara yang menyebabkan neraca perdagangan negara tersebut defisit. Selain Indonesia, dalam daftar AS ada juga Brasil dan Kazakhstan. "Sekarang AS menganggap Indonesia itu masuk sebagai negara yang membuat dia defisit besar. Kita nomor 16 apa. Dia mau review, ada Brasil Kazakhstan. Ini fasilitas dia. Kita lakukan meyakinkan dia. Tapi tentu saja yang putuskan dia.  Kita tentu jadi lebih mahal barangnya,” ujarnya.

Pemerintah hingga kini telah berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Rencananya pemerintah juga akan mengirim tim negosiasi pada Akhir Juli mendatang. "Sudah ada komunikasi. Pagi ini kita mau rapat untuk siapkan bahan-bahan Menteri Perdagangan bertemu dengan Menteri Perdagangan sana. Enggak lama juga paling akhir bulan ini," tutur Darmin.

Mendag Enggartiasto Lukita menuturkan, sebanyak 3.547 produk ekspor akan terdampak apabila Amerika Serikat mencabut pemberlakuan fasilitas keringanan bea masuk (GSP) terhadap Indonesia. Produk tersebut terdiri atas tekstil, footwear, minyak sawit dengan nabatinya dan mesin. "Banyak, ada 3.547 tarif lain yang mengandung konsekuensi itu," ujarnya.

Menurut Enggar, penyebab rencana pencabutan ini karena Indonesia dinilai memiliki nilai ekspor yang surplus terhadap negara Paman Sam tersebut. Selain itu, Indonesia juga dinilai berencana menghambat masuknya produk hortikultura dari AS ke Indonesia dengan membatasi kuota produk.

"Jadi mereka juga tidak mau ada barrier (batasan) untuk ekspor mereka ke sini. Kita sudah surplusnya besar tapi dihambat pula, jadi itu fair saja lah menurut saya. Karena seperti diketahui AS mencatat surplusnya perdagangan kita US$14 miliar, dia bilang Anda sudah surplus tapi menghambat juga produk dari kami," ujarnya.

Terkait pembatasan kuota holtikultura, pemerintah akan mencabut keputusan tersebut. Hal ini sesuai dengan keputusan World Trade Organization (WTO) beberapa waktu lalu. "Holtikultura misalnya. Holtikultura itu ada hambatan tapi sebenernya itu kita tidak ada kekhawatiran karena toh akan kita cabut kok. Karena kita akan sesuai dengan keputusan WTO untuk itu. Tapi kan itu masih didalam list mereka," ujar Enggar.

Menurut dia, pemerintah akan melakukan pertemuan bilateral dengan Kementerian Perdagangan AS atau USTR (United States Trade Representative) pada Juli mendatang. Pertemuan ini diharapkan memberikan hasil yang memuaskan bagi kedua negara.

"Jadi selama ini sebenarnya kita sudah komunikasi dengan USTR dan pak dubes kita di sana juga sudah melakukan komunikasi yang cukup intens. Hasil dari itu USTR mengundang kami untuk duduk bersama membahas tentang itu, tentang fasilitas GSP yang diberikan kepada kita," ujarnya.

Enggar mengaku akan berkunjung ke AS untuk membahas peninjauan ulang fasilitas keringanan tarif bea masuk (GSP) pada akhir Juli 2018. Rencananya, Enggartiasto akan bertemu langsung dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.

Enggartiasto mengungkapkan berdasarkan data terakhir, kondisi neraca dagang Indonesia dengan AS surplus sekitar US$14 miliar. Pemerintah AS, menurut dia, meminta agar Indonesia berkomitmen untuk tidak memberlakukan hambatan non tarif pada produk impor yang berasal dari AS. Salah satunya, untuk produk hortikultura.

Perlu diketahui, bahwa pada 2013 Indonesia mendapatkan gugatan dari AS dan Selandia Baru atas berbagai hambatan dagang non tarif pada produk hortikultura dan hewan yang diberlakukan Indonesia sejak 2011. Indonesia kalah pada gugatan tersebut dan harus menyesuaikan peraturan paling lambat 22 November 2017.

Penyesuaian dilakukan dengan menerbitkan sejumlah peraturan salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendag Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Lebih lanjut, Enggartiasto tidak ingin Indonesia hanya terpaku pada fasilitas GSP yang sebenarnya harga berpengaruh terhadap sekitar 10% produk ekspor Indonesia ke AS. Selain fasilitas GSP, IndDevisa onesia juga akan melihat peluang pemberian fasilitas lain dalam pertemuan di AS nanti.

Potensi Devisa Hilang

Sebelumnya, Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, Indonesia berpotensi kehilangan nilai ekspor sebesar US$ 1,8 miliar apabila perlakuan GSP terhadap 124 produk Indonesia ke Amerika Serikat dicabut.

"Dan pembaruan fasilitas GSP kalau saya tidak salah sekitar USD 1,8 miliar dari total ekspor kita ke AS. Sekarang sekitar USD 19 miliar ya. Sekitar 10 persen dari ekspor kita itu mendapat fasilitas GSP biaya yang lebih rendah," ujar Mari di Jakarta, Selasa (10/7).

"Dan pembaruan fasilitas GSP kalau saya tidak salah sekitar US$ 1,8 miliar dari total ekspor kita ke AS. Sekarang sekitar US$ 19 miliar, ya sekitar 10% dari ekspor kita itu mendapat fasilitas GSP biaya yang lebih rendah," ujarnya.

Mari mengatakan, perpanjangan GSP memang tengah dibahas kembali dengan AS. Mengingat, pertengahan tahun lalu negara Paman Sam tersebut telah menyatakan bahwa Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan barang terhadap mereka.

"Ini dalam proses review diperpanjang. Ini sebetulnya kita membahas dengan AS terlepas dari masalah defisit yang pernah diangkat pada awal tahun sekitar Maret ya. Ini sedang dibahas oleh kedua negara. Kalau kita ingin diperpanjang apa saja yang akan kita lakukan ya," ujarnya.

Mari mengatakan, saat negosiasi perpanjangan GSP Amerika Serikat bakal mengajukan berbagai syarat yang harus dilengkapi Indonesia. Pertama, peraturan yang tidak konsisten mengenai perdagangan harus dicabut atau diperbaharui. Kemudian, isu kedua adalah ketegasan mengenai pengakuan dan penerapan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

"Biasanya Amerika itu, saat kita akan meminta tolong diperpanjang, tolong supaya produk kita seperti agricultur itu bisa meningkatkan ekspor. Dan biasanya mereka minta, peraturan anda yang tidak konsisten, tidak sesuai dengan aturan yang menurut mereka tidak lengkap. Mohon diubah," jelasnya.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta bantuan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank untuk ikut mendongkrak ekspor. Permintaan bantuan disampaikan terkait kinerja neraca perdagangan dalam negeri yang belakangan ini memprihatinkan.

Menurut Sri Mulyani, LPEI punya peran penting dalam meningkatkan kinerja ekspor. Lembaga tersebut bisa membantu eksportir dalam mendapatkan pendanaan dan modal untuk mengiriman produk ke pasar tujuan.

Pemerintah sebelumnya memang membentuk LPEI untuk menjalankan fungsi pengaturan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan penyertaan modal, restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, hingga melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan di dalam skema ekspor.

"Kami akan menggunakan LPEI untuk turut serta membantu pendanaan, sehingga dari sisi jaminan maupun berbagai hal teknis bisa membantu para eksportir," ujarnya di Jakarta, kemarin. bari/mohar/fba