Pemerintah Indonesia Vs Freeport - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Negosiasi pemerintah Indonesia dengan Freeport masih terus berjalan sangat alot. Dalam hal ini pemerintah harus kuat dan jangan mengalah dengan Freeport.

Untu itu, pemerintah tidak perlu repot-repot menyediakan dana besar untuk mengambil alih 51% saham Freeport. Apalagi dalam praktiknya, penambang asal Amerika itu banyak berkelit untuk menghindari divestasi. Perusahaan itu juga diketahui melakukan berbagai pelanggaran perpajakan dan peraturan lingkungan hidup yang dilakukannya selama beroperasi di sini.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut Freeport merugikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) periode 2009-2015 sebesar US$445,96 juta atau setara Rp6 triliun. Selain itu, audit BPK juga berhasil menemukan bukti perusahaan ini membuang limbahnya telah mencapai laut dan berdampak terjadinya perubahan ekosistem, menimbulkan kerusakan dan kerugian lingkungan.

Dengan begitu banyak pelanggaran yang dilakukan Freeport, semestinya Pemerintah bisa bertindak tegas. Pelanggaran atas UU No. 4/2009, khususnya soal pembangunan smelter, juga menunjukkan Freeport mengabaikan hukum dan perundangan yang berlaku di sini.

Sayangnya, Pemerintah Indponesia justru seperti tidak sungguh-sungguh melaksanakan amanat konstitusi, khususnya pasal 33. Pada kasus Freeport, Pemerintah malah sibuk mencari cara dan dana agar bisa membeli saham perusahaan itu. Ketika bos FI ngotot dengan angka-angka fantastis, Pemerintah justru mengalah dengan berupaya memberi berbagai insentif perpajakan.

Saat negosiasi berlangsung alot dan cenderung deadlock, Pemerintah justru sibuk mencari jalan keluar. Antara lain dengan mencoba membeli saham Rio Tinto yang ada di Freeport. Belakangan, setelah publik mengetahui Rio Tinto tidak punya saham di RFreeport McMoran atau di FI, Pemerintah berkilah yang dibeli adalah participating interest di FI. Asal tahu saja, participating interest itu umurnya cuma sampai 2021.

Hal bodoh lain yang dilakukan Pemerintah adalah, harga US$3,3 miliar yang kemudian ditawar jadi US$2,65 miliar itu ternyata berdasarkan hitungan operasi tambang Freeport sampai 2041. Bagaimana mungkin orang asing menjual komoditas milik Indonesia kepada rakyat Indonesia dengan klaim kepemilikan hingga 2041? Lha wong kontraknya saja belum tentu diperpanjang, bagaimana mungkin kita begitu bodohnya membeli barang milik sendiri dengan kalkulasi semacam itu?

Padahal, ada pilihan lain yang cerdas, mudah, dan nyaris tanpa keluar biaya. Caranya, biarkan saja Freeport sampai 2021. Saat itu dengan sendirinya tambang Grasberg senilai US$60 miliar akan kembali jadi milik Indonesia. Freeport pun harus hengkang dari sini. Soal pengelolaan tambang berikutnya, mosok sih dari 260 juta jiwa lebih penduduk Indonesia tidak ada yang mampu? Kecuali, kalau para menterinya memang bermental inlander dan lebih suka menjadi antek asing! (*)

BERITA TERKAIT

PEMERINTAH DAN PENGUSAHA KECEWA KEBIJAKAN UE - CPO Dinilai Bukan Produk Bahan Bakar

Jakarta-Pemerintah dan pengusaha sawit merasa prihatin dan akan mengambil langkah tegas terhadap putusan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit…

Menuju Masa Depan Indonesia Maju Tanpa Hoax

  Oleh: Doni Kusmantoro dan Akbar Zuliandi, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Menjelang gelaran Pemilu 2019, para kelompok kepentingan berusaha keras untuk…

Memilih Pemimpin Kredibel - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Dewasa ini harga-harga melambung tinggi. Listrik, BBM, gas terus melonjak harganya karena pengurangan subsidi. Porsi anggaran terbesar justru diutamakan untuk…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Memimpikan Wakaf Produktif di LKMS

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Kebutuhan pembiayaan di lembaga keuangan mikro (LKM) sangat besar sekali, hal ini tidak…

Menggodok Strategi Kurangi Pengangguran

  Oleh: Nailul Huda, Peneliti Indef Centre of Innovation and Digital Economy   Debat ketiga pilpres menyuguhkan adu gagasan dan…

Memilih Pemimpin Kredibel - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Dewasa ini harga-harga melambung tinggi. Listrik, BBM, gas terus melonjak harganya karena pengurangan subsidi. Porsi anggaran terbesar justru diutamakan untuk…