BI Diminta Kaji Ulang Aturan LTV

NERACA

Bali - Real Estat Indonesia Provinsi Bali meminta Bank Indonesia mengkaji ulang kebijakan pelonggaran rasio pembiayaan (LTV) terkait uang muka pembelian rumah pertama karena bisa memberatkan cicilan konsumen. “Ketika bank memberikan DP nol persen otomatis cicilan akan naik karena DP itu sebenarnya mengurangi cicilan," kata Ketua DPD REI Bali Pande Agus Permana Widura menanggapi kebijakan pelonggaran uang muka (DP) kredit rumah di Denpasar, seperti dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, nominal kredit atau cicilan rumah bisa naik apabila suku bunga acuan kembali naik. Dia menambahkan uang muka kredit rumah merupakan tanda keseriusan konsumen yang menjadi pegangan bagi pengembang. “Di lain sisi tanggung jawab dari konsumen tetap ada, pegangan bagi pengembang bahwa konsumen memang serius membeli rumah juga ada. Jadi lebih seimbang,” imbuhnya.

Ia mengharapkan uang muka masih tetap baku diterapkan dengan persentase ideal hingga 10 persen dari harga rumah. Hingga saat ini, lanjut dia, belum ada konsumen yang mengajukan minat atau meminta informasi pembelian rumah setelah kebijakan itu dipublikasikan dan efektif berlaku 1 Agustus 2018.

Begitu juga dengan kalangan perbankan, kata dia, juga belum ada kepastian akan memberikan bebas uang muka kredit kepemilikan rumah pertama atau pembiayaan sepenuhnya diberikan oleh bank. "Kami belum melihat efeknya, belum serta merta melihat, mereka masih 'wait and see'," ucapnya.

Bank Indonesia melonggarkan kebijakan rasio pembiayaan (LTV) untuk kredit kepemilikan rumah pascakenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Sehingga BI tidak lagi mengatur ketentuan uang muka pembelian rumah pertama tetapi diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing bank. Kebijakan itu diharapkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Apalagi sektor properti menimbulkan efek ganda yang besar di antaranya tenaga kerja dan mendorong konsumsi khususnya kebutuhan konstruksi. Dengan pelonggaran tersebut, perbankan bisa saja memberikan pembiayaan penuh hingga 100 persen tentunya setelah mempertimbangkan analisis faktor risiko debitur. Artinya debitur bisa membeli rumah dengan fasilitas KPR tanpa uang muka asal sudah melalui penilaian bank terkait manajemen risiko debitur.

BERITA TERKAIT

Pemprov Banten Diminta Berhati-hati Keluarkan Izin Reklamasi

Pemprov Banten Diminta Berhati-hati Keluarkan Izin Reklamasi NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan…

OJK Diminta Hadirkan Iklim Usaha yang Sehat

  NERACA   Jakarta - Perusahaan berbasis teknologi finansial UangTeman mendukung seluruh upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menghadirkan iklim…

Aturan Inovasi Keuangan Digital Tuntut Transparansi

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Janji Jaga Disparitas Suku Bunga

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) berjanji akan menjaga disparitas suku bunga (differensial interest rate) domestik…

Pertemuan IMF-World Bank Beri Dampak 0,64% ke Ekonomi Bali

    NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Pertemuan Tahunan IMF-WB dapat memberikan dampak…

OJK Raih WTP dari BPK

    NERACA   Jakarta - Laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari…