BI Diminta Kaji Ulang Aturan LTV

NERACA

Bali - Real Estat Indonesia Provinsi Bali meminta Bank Indonesia mengkaji ulang kebijakan pelonggaran rasio pembiayaan (LTV) terkait uang muka pembelian rumah pertama karena bisa memberatkan cicilan konsumen. “Ketika bank memberikan DP nol persen otomatis cicilan akan naik karena DP itu sebenarnya mengurangi cicilan," kata Ketua DPD REI Bali Pande Agus Permana Widura menanggapi kebijakan pelonggaran uang muka (DP) kredit rumah di Denpasar, seperti dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, nominal kredit atau cicilan rumah bisa naik apabila suku bunga acuan kembali naik. Dia menambahkan uang muka kredit rumah merupakan tanda keseriusan konsumen yang menjadi pegangan bagi pengembang. “Di lain sisi tanggung jawab dari konsumen tetap ada, pegangan bagi pengembang bahwa konsumen memang serius membeli rumah juga ada. Jadi lebih seimbang,” imbuhnya.

Ia mengharapkan uang muka masih tetap baku diterapkan dengan persentase ideal hingga 10 persen dari harga rumah. Hingga saat ini, lanjut dia, belum ada konsumen yang mengajukan minat atau meminta informasi pembelian rumah setelah kebijakan itu dipublikasikan dan efektif berlaku 1 Agustus 2018.

Begitu juga dengan kalangan perbankan, kata dia, juga belum ada kepastian akan memberikan bebas uang muka kredit kepemilikan rumah pertama atau pembiayaan sepenuhnya diberikan oleh bank. "Kami belum melihat efeknya, belum serta merta melihat, mereka masih 'wait and see'," ucapnya.

Bank Indonesia melonggarkan kebijakan rasio pembiayaan (LTV) untuk kredit kepemilikan rumah pascakenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Sehingga BI tidak lagi mengatur ketentuan uang muka pembelian rumah pertama tetapi diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing bank. Kebijakan itu diharapkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Apalagi sektor properti menimbulkan efek ganda yang besar di antaranya tenaga kerja dan mendorong konsumsi khususnya kebutuhan konstruksi. Dengan pelonggaran tersebut, perbankan bisa saja memberikan pembiayaan penuh hingga 100 persen tentunya setelah mempertimbangkan analisis faktor risiko debitur. Artinya debitur bisa membeli rumah dengan fasilitas KPR tanpa uang muka asal sudah melalui penilaian bank terkait manajemen risiko debitur.

BERITA TERKAIT

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…

Dituding Penyebab Harga Tiket Mahal, Kemenkeu Kaji PPn Avtur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah bersedia mengkaji besaran Pajak Pertambahan Nilai…

PEMERINTAH DIMINTA KAJI MENDALAM KENAIKAN TARIF OJOL - Ekonom UI: Berpotensi Turunkan Daya Beli Publik

Jakarta- Pemerintah diminta tidak boleh asal menetapkan tarif ojek online (ojol) dan harus ditentukan berdasarkan hasil kajian yang solid. Sebab,…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Laba BNI Syariah Tumbuh 35,67%

    NERACA   Jakarta - PT Bank BNI Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp416,08 miliar, naik 35,67 persen dibandingkan…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…