4 Kementerian Dapat Tambahan Anggaran

NERACA

Jakarta – Ada empat kementerian yang mendapatkan izin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan penambahan anggaran belanja dari pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Keempat kementerian tersebut antara lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto dalam rapat kerja bersama pemerintah Senin (9/7). “Komisi VI DPR menerima pagu indikatif dan menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenperin, Kemendag, BKPM, dan Kementerian BUMN," ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah mengajukan anggaran untuk Kemenperin senilai Rp2,73 triliun dalam pagu indikatif RAPBN 2019 atau menurun dari alokasi tahun ini sebesar Rp2,8 triliun. Namun dalam perkembangannya, Kemenperin usulan anggaran sebesar Rp2,57 triliun ditambah menjadi total Rp5,31 triliun dan kemudian disetujui Komisi VI DPR.

"Pagu indikatif akan dialokasikan dalam sembilan program. Sedangkan tambahan anggaran untuk menindaklanjuti agenda nasional 'Making Indonesia 4.0' melalui implementasi industri 4.0," katanya. Lalu, Kemendag akan menerima pagu indikatif sebesar Rp3,53 triliun untuk 10 program kementerian. Namun, dengan usulan penambahan anggaran sekitar Rp814,15 miliar, maka pagu indikatif Kemendag akan mencapai Rp4,34 triliun.

"Penambahan anggaran untuk kegiatan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan distribusi dan logistik perdagangan, perundingan perdagangan internasional, pengembangan promosi dan citra, serta peningkatan tertib niaga," terangnya. Kemudian, BKPM mendapat pagu indikatif senilai Rp516,06 miliar dan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk mendukung percepatan implementasi sistem Online Single Submission (OSS). Dengan begitu, pagu indikatif BKPM mencapai Rp716,06 miliar.

Sedangkan Kementerian BUMN memiliki pagu indikatif sebesar Rp222,12 miliar. Namun, Komisi VI DPR menyetujui usulan penambahan anggaran sekitar Rp35,2 miliar, sehingga jumlah pagu indikatif mencapai Rp257,32 miliar. Penambahan anggaran untuk membiayai kekurangan anggaran tunjangan kinerja (tukin), penyusunan informasi keuangan kombinasi BUMN 2018, pembangunan Intergarated Talent Management System, penyusunan peta jalan BUMN 2020-2024, sewa gedung arsip dan jasa manajemen, serta data recovery.

"Selanjutnya, hasil penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran kementerian akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN 2019," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

KOTA SUKABUMI - Belanja Langsung Alami Kenaikan di APBD Perubahan Anggaran 2018

KOTA SUKABUMI  Belanja Langsung Alami Kenaikan di APBD Perubahan Anggaran 2018 NERACA Sukabumi - Dalam penetapan Kebijakan Umum Perubahan APBD…

Lima Menit di Alam Terbuka Dapat Hilangkan Stres

Ketika akhir pekan datang, kebanyakan orang khususnya kaum pekerja ingin menghabiskan satu hari itu untuk bersantai, sebelum kembali ke rutinitas…

Kementerian PUPR Bangun 134 Jembatan Gantung

      NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun hingga sebanyak 134 jembatan gantung…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Naik Rp1,25 Triliun, Banggar Tetapkan Anggaran Subsidi Energi Rp157,79 Triliun

      NERACA   Jakarta - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun…

Operasi Pasar Beras Bulog Tak Diserap Maksimal

      NERACA   Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa beras yang digelontorkan melalui operasi…

Presiden Teken Perpres Defisit BPJS Kesehatan Ditutupi dari Cukai Rokok

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai…