4 Kementerian Dapat Tambahan Anggaran

NERACA

Jakarta – Ada empat kementerian yang mendapatkan izin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan penambahan anggaran belanja dari pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Keempat kementerian tersebut antara lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto dalam rapat kerja bersama pemerintah Senin (9/7). “Komisi VI DPR menerima pagu indikatif dan menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenperin, Kemendag, BKPM, dan Kementerian BUMN," ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah mengajukan anggaran untuk Kemenperin senilai Rp2,73 triliun dalam pagu indikatif RAPBN 2019 atau menurun dari alokasi tahun ini sebesar Rp2,8 triliun. Namun dalam perkembangannya, Kemenperin usulan anggaran sebesar Rp2,57 triliun ditambah menjadi total Rp5,31 triliun dan kemudian disetujui Komisi VI DPR.

"Pagu indikatif akan dialokasikan dalam sembilan program. Sedangkan tambahan anggaran untuk menindaklanjuti agenda nasional 'Making Indonesia 4.0' melalui implementasi industri 4.0," katanya. Lalu, Kemendag akan menerima pagu indikatif sebesar Rp3,53 triliun untuk 10 program kementerian. Namun, dengan usulan penambahan anggaran sekitar Rp814,15 miliar, maka pagu indikatif Kemendag akan mencapai Rp4,34 triliun.

"Penambahan anggaran untuk kegiatan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan distribusi dan logistik perdagangan, perundingan perdagangan internasional, pengembangan promosi dan citra, serta peningkatan tertib niaga," terangnya. Kemudian, BKPM mendapat pagu indikatif senilai Rp516,06 miliar dan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk mendukung percepatan implementasi sistem Online Single Submission (OSS). Dengan begitu, pagu indikatif BKPM mencapai Rp716,06 miliar.

Sedangkan Kementerian BUMN memiliki pagu indikatif sebesar Rp222,12 miliar. Namun, Komisi VI DPR menyetujui usulan penambahan anggaran sekitar Rp35,2 miliar, sehingga jumlah pagu indikatif mencapai Rp257,32 miliar. Penambahan anggaran untuk membiayai kekurangan anggaran tunjangan kinerja (tukin), penyusunan informasi keuangan kombinasi BUMN 2018, pembangunan Intergarated Talent Management System, penyusunan peta jalan BUMN 2020-2024, sewa gedung arsip dan jasa manajemen, serta data recovery.

"Selanjutnya, hasil penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran kementerian akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN 2019," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

KKP Optimistis Produksi Pakan Mandiri Dapat Ditingkatkan

NERACA Jakarta – Salah satu tantangan perikanan budidaya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pakan ikan yang efisien dan berkualitas, namun dengan…

Jampidum Ingatkan Jeratan Korupsi Penggunaan Anggaran Negara

Jampidum Ingatkan Jeratan Korupsi Penggunaan Anggaran Negara NERACA Pekanbaru - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad mengingatkan…

Tol Trans Jawa Diklaim Dapat Tingkatkan Daya Saing Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Ketersambungan ruas tol Trans Jawa yang akan terealisasi pada 2019 dinilai berdampak positif bagi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jakarta Dinilai Butuh Kota Penyangga Seperti Meikarta - Kurangi Beban Perkotaan

    NERACA   Jakarta - DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi Indonesia dinilai sangat membutuhkan daerah-daerah penyangga…

SDM Jadi Perhatian Pemerintah - Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan memperhatikan secara serius kualitas sumber…

Advance Relax & Go Hadir Di Bandara Soekarno Hatta

    NERACA   Jakarta - Setelah sukses mengejutkan penumpang kereta api dengan kemunculan fasilitas kursi pijat elektroniknya di stasiun…