4 Kementerian Dapat Tambahan Anggaran

NERACA

Jakarta – Ada empat kementerian yang mendapatkan izin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan penambahan anggaran belanja dari pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Keempat kementerian tersebut antara lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto dalam rapat kerja bersama pemerintah Senin (9/7). “Komisi VI DPR menerima pagu indikatif dan menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenperin, Kemendag, BKPM, dan Kementerian BUMN," ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah mengajukan anggaran untuk Kemenperin senilai Rp2,73 triliun dalam pagu indikatif RAPBN 2019 atau menurun dari alokasi tahun ini sebesar Rp2,8 triliun. Namun dalam perkembangannya, Kemenperin usulan anggaran sebesar Rp2,57 triliun ditambah menjadi total Rp5,31 triliun dan kemudian disetujui Komisi VI DPR.

"Pagu indikatif akan dialokasikan dalam sembilan program. Sedangkan tambahan anggaran untuk menindaklanjuti agenda nasional 'Making Indonesia 4.0' melalui implementasi industri 4.0," katanya. Lalu, Kemendag akan menerima pagu indikatif sebesar Rp3,53 triliun untuk 10 program kementerian. Namun, dengan usulan penambahan anggaran sekitar Rp814,15 miliar, maka pagu indikatif Kemendag akan mencapai Rp4,34 triliun.

"Penambahan anggaran untuk kegiatan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan distribusi dan logistik perdagangan, perundingan perdagangan internasional, pengembangan promosi dan citra, serta peningkatan tertib niaga," terangnya. Kemudian, BKPM mendapat pagu indikatif senilai Rp516,06 miliar dan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk mendukung percepatan implementasi sistem Online Single Submission (OSS). Dengan begitu, pagu indikatif BKPM mencapai Rp716,06 miliar.

Sedangkan Kementerian BUMN memiliki pagu indikatif sebesar Rp222,12 miliar. Namun, Komisi VI DPR menyetujui usulan penambahan anggaran sekitar Rp35,2 miliar, sehingga jumlah pagu indikatif mencapai Rp257,32 miliar. Penambahan anggaran untuk membiayai kekurangan anggaran tunjangan kinerja (tukin), penyusunan informasi keuangan kombinasi BUMN 2018, pembangunan Intergarated Talent Management System, penyusunan peta jalan BUMN 2020-2024, sewa gedung arsip dan jasa manajemen, serta data recovery.

"Selanjutnya, hasil penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran kementerian akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN 2019," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

BNI Beri Tambahan Kredit Jalan Tol Manado-Bitung

  NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk turut membiayai Proyek Jalan Tol Ruas Manado-Bitung, Sulawesi Utara,…

Enam Mitra LPDB Dapat Penghargaan Koperasi Berprestasi

Enam Mitra LPDB Dapat Penghargaan Koperasi Berprestasi NERACA Tangerang - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)…

Anggaran Pemberdayaan KUKM Naik Jadi Rp1,291 T

Anggaran Pemberdayaan KUKM Naik Jadi Rp1,291 T NERACA Jakarta - Anggaran pemberdayaan koperasi dan UKM yang diusulkan Kementerian Koperasi dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Gelombang Penolakan Akuisisi Pertagas oleh PGN

      NERACA   Jakarta - Gelombang penolakan terhadap keputusan pemerintah untuk mengakuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT…

Teknologi Samsung untuk Penggemar Olahraga

  NERACA Jakarta – Masyarakat mulai mengganderungi olahraga. Berbagai macam jenis olahraga pun dilakoni asalkan mengeluarkan keringat. Hadirnya teknologi turut…

Aver Tawarkan Kemudahan Kolaborasi Di Era Digital

      NERACA   Jakarta - Pertumbuhan pesat dari industri digital di Indonesia telah mendorong munculnya tren Virtual Office,…