Dana PKH Naik Dua Kali Lipat

NERACA

Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan pemerintah akan menaikkan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan menjadi sekitar Rp32 triliun pada 2019 untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. "Kalau tahun ini masih Rp17 triliunan, maka di 2019 dana PKH itu diusulkan dianggarkan hingga dua kali lipat atau Rp32 triliunan," ujarnya, seperti dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, kenaikan anggaran Program PKH sejalan dengan rencana pemerintah yang juga akan menaikkan indeks penerimaan bantuan sosial (bansos) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam PKH pada 2019. "Saya yakin DPR RI mendukung rencana kenaikan anggaran PKH itu karena semua bertujuan sama untuk menekan angka kemiskinan," katanya.

Penambahan indeks penerimaan KPM PKH itu juga mengacu kepada komponen atau beban keluarga. Dalam PKH ada komponen yang diatur untuk memenuhi persyaratan tertentu, seperti ibu hamil, anak sekolah, hingga jenjang Sekolah Menengah Atas, adanya lansia atau penyandang disabilitas dalam rumah KPM PKH tersebut. Dia menjelaskan PKH diprogramkan untuk menekan angka kemiskinan di dalam negeri sehingga harusnya semua mendukung. "Untuk itu, Presiden Joko Widodo serius dengan program PKH dan menaikkan anggaran untuk itu," katanya.

Jumlah penerima PKH terus naik, mulai dari 3,5 juta orang, kemudian enam juta, dan pada 2018 sekitar 10 juta orang. "Dana PKH di 2018 juga sudah dikucurkan untuk tahap awal," katanya. Jumlah dana PKH yang diterima satu KPM Rp1.890.000 dengan pencairan secara bertahap. "Pada tahun 2019 dana PKH untuk KPM kemungkinannya meningkat kalau rencana kenaikan indeks penerimaan bantuan sosial jadi ditambah," ujarnya.

Saat ini, Bappenas tengah mengkaji kenaikan alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) baik dari segi kenaikan jumlah rupiah maupun penerimanya. "Kita melihat PKH itu salah satu instrumen anggaran yang sangat efektif mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Saat ini PKH diberikan kepada 10 juta penerima dgn besaran yg diterima secara rupiah kira-kira 10% dari pengeluaran rumah tangga mereka," kata Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Meskipun langkah simulasi tengah dilakukan, dia meyakini penambahan jumlah penerima dan alokasi PKH ke tiap penerima masih cukup memungkinkan dari segi asumsi anggaran tahun depan. Tak hanya itu, meski membebani anggaran, Bambang menekankan pengaruh PKH terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan juga sangat besar.

Saat ini, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditargetkan berjumlah 10 juta atau bertambah dari realisasi tahun sebelumnya sebanyak 6 juta. Angka ini mewakili setidaknya 16% dari pengeluaran rumah tangga nasional. Kenaikan PKH juga tidak hanya dari segi jumlah penerimanya saja. Merujuk pada APBN 2018, anggaran PKH pada 2018 naik 56% menjadi Rp17,3 triliun jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Dengan penambahan KPM sebanyak 10 juta pada 2017, pemerintah optimistis tingkat kemiskinan bisa ditarik turun ke bawah 10%. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan per September 2017 mencapai 10,12%. “Kalau 2019 kita lakukan dengan menambah jumlah maupun rupiahnya [KPH], kemiskinan bisa turun di bawah 9%,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

Saham PANI Oversubscribed 14 Kali - Debut Perdana di Pasar Modal

NERACA Jakarta – Di tengah rapuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan juga terkoreksinya indeks harga saham gabungan (IHSG)…

Adira Insurance Optimis Asuransi Motor Roda Dua Tumbuh

      NERACA   Jakarta - PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance) optimis bisnis asuransi kendaraan bermotor roda dua…

Transcoal Akuisisi Dua Perusahaan Pelayaran - Tingkatkan Volume Angkutan

NERACA Jakarta – Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global memberikan dampak terhadap rencana bisnis beberapa perseroan, namun tidak halnya bagi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Naik Rp1,25 Triliun, Banggar Tetapkan Anggaran Subsidi Energi Rp157,79 Triliun

      NERACA   Jakarta - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun…

Operasi Pasar Beras Bulog Tak Diserap Maksimal

      NERACA   Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa beras yang digelontorkan melalui operasi…

Presiden Teken Perpres Defisit BPJS Kesehatan Ditutupi dari Cukai Rokok

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai…