Menteri Dalam Negeri - Proses Hukum Calon Kepala Daerah Dipercepat

Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri

Proses Hukum Calon Kepala Daerah Dipercepat

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat proses hukum calon kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka dalam dugaan kasus korupsi.

"Kami sudah menyampaikan kepada pimpinan KPK, tolong kepala daerah yang menang, yang dia statusnya tersangka, kalau cukup bukti dan tidak dalam konotasi kami intervensi, tu dipercepat proses hukumnya," kata Tjahjo Kumolo di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (9/7).

Percepatan proses hukum tersebut diharapkan dapat membawa kepastian status bagi para kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, khususnya mereka yang mengikuti pemilihan kepala daerah dan terpilih. Dari sembilan calon kepala daerah berstatus tersangka korupsi, dua di antaranya meraup suara terbanyak dalam pilkada serentak pada tahun 2018 berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan Calon Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, misalnya. Pasangan Ahmad Hidayat Mus/Rivai Umar meraih 176.993 suara (31,45 persen), sedangkan Syahri Mulyo/Maryoto Birowo meraih 355.966 suara (59,8 persen).

Lalu, Tjahjo Kumolo mengatakan tanggal pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2018 telah ditentukan, namun masih fleksibel guna menunggu proses sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK)."Sudah (ditentukan), tetapi kami belum berani mengatakan karena menunggu apakah ada yang menggugat ke MK atau tidak. Tetap harus menunggu, jangan sampai nanti kami sampaikan daerah A pelantikan hari ini, tetapi ternyata ada gugatan," kata Tjahjo.

Kemendagri menunggu proses sengketa pilkada berakhir di MK sebelum menyusun mekanisme pelantikan dan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno."Kami tetap menunggu dulu, kalau sudah 'clean and clear' semua secara undang-undang, secara hukum, baru kami lapor ke Presiden dan Mensesneg untuk mengatur mekanisme pelantikannya," kata Tjahjo. Ant

BERITA TERKAIT

Jaksa KPK Tidak Memahami Proses Pemberian SKL

Jaksa KPK Tidak Memahami Proses Pemberian SKL NERACA Jakarta - Tim penasehat hukum terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional…

Rupiah Belum Stabil, Utang Luar Negeri Naik 4,8%

  NERACA Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan utang luar negeri Indonesia mencapai US$358 miliar atau setara Rp5.191 triliun (kurs…

TKI Diluar Negeri Sumbang Devisa US$5,8 Miliar

    NERACA   Jakarta – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri telah mendatangkan devisa untuk negara…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Gubernur Dukung Penguatan Antikorupsi di Banten

Gubernur Dukung Penguatan Antikorupsi di Banten NERACA Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim mendukung langkah penguatan antikorupsi di Banten oleh…

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT NERACA Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor yang mengadili mantan Ketua BPPN…

Kejagung Kaji Unsur Korupsi ASN Koruptor Terima Gaji

Kejagung Kaji Unsur Korupsi ASN Koruptor Terima Gaji NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengkaji adanya unsur korupsi terkait…