Istilah Saham Tak Ubah Identitas Koperasi - Soal RUU Koperasi

NERACA

Jakarta--Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan, mengatakan, perubahan istilah simpanan menjadi saham tidak bermaksud untuk mengubah identitas koperasi sebagaimana yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan. "Perubahan itu bermaksud agar koperasi tidak menggunakan istilah yang hanya berlaku untuk koperasi tapi mengembalikan koperasi untuk menggunakan istilah yang berlaku dengan pengertian yang umum," kata Menteri Sjarifuddin Hasan di Jakarta, Selasa, dalam Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas tentang Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Koperasi.

Menurut Syarif, saham merupakan tanda bukti yang sah seseorang ikut serta memiliki perusahaan koperasi. Saham koperasi, kata dia, diterbitkan atas nama (anggota) sehingga memenuhi kaidah suara (vote) di dalam koperasi, yaitu satu anggota satu suara (one man one vote). "Kamus terbitan ICA (The International Cooperative Alliance) juga membenarkan penggunaan istilah saham sebagai salah satu sumber modal koperasi," katanya.

Penggunaan istilah saham dalam koperasi juga dengan mempertimbangkan beberapa hal di antaranya istilah saham digunakan oleh koperasi di seluruh dunia dan istilah saham juga bukan monopoli PT (Perseroan Terbatas). "Pada prinsipnya koperasi tetap koperasi sepanjang sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi," ujarnya

Selain itu koperasi juga dijamin tidak akan dikuasai oleh pemodal, sepanjang menaati UU dan AD/ART Koperasi serta hak suara tetap satu anggota satu suara, tanpa memandang saham yang dimilikinya.

Pada kesempatan itu, pihaknya melakukan rapat kerja lanjutan yang merupakan Rapat Kerja ketujuh dalam pembahasan RUU tentang Koperasi. Pihaknya menyampaikan beberapa substansi dalam RUU tentang Koperasi yang dinilai masih memerlukan pembahasan lebih intensif di Komisi VI DPR.

Tercatat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Koperasi terinci dalam 5.906 usul dan penjelasan Fraksi, dari 5.920 yang telah disetujui tetap sebanyak 14 usul dalam Rapat Kerja pada 20 Oktober 2011.

Sebelumnya, Menkop mengatakan, dalam RUU Koperasi yang saat ini masih dalam tahap pembahasan tidak memuat tentang sanksi pidana bagi anggota, pengurus, dan/atau pengawas koperasi. "Mengenai sanksi pidana, dalam RUU Koperasi memang tidak memuat tentang hal tersebut," kata Sjarifuddin.

Syarif mengatakan, bagi anggota, pengurus dan/atau pengawas yang melakukan tindakan pidana akan berlaku ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lain di luar KUHP.

Oleh karena itu pihaknya memandang tidak perlu lagi menuangkan pasal khusus tentang sanksi pidana dalam RUU Koperasi yang saat ini masih sedang dalam tahap pembahasan. "Apalagi dalam rangka menjaga dan menegakkan aturan yang telah disetujui oleh para pendiri/anggota yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar maupun dalam Anggaran Rumah Tangga, dalam RUU Koperasi telah dimuat sanksi administratif bagi anggota, pengurus dan/atau pengawas yang tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama," katanya. Selain itu, menurut Menteri, dalam RUU Koperasi juga dicantumkan sanksi bagi koperasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip koperasi. **rin

BERITA TERKAIT

RUU Migas Dinilai Harus Berpihak Kepada Daerah

RUU Migas Dinilai Harus Berpihak Kepada Daerah NERACA Jakarta - Kalangan DPD RI mengingatkan Rancangan Undang Undang Minyak dan Gas…

Dirut Mayora Tambah Porsi Saham

Pertebal portofolio investasi, Direktur Utama PT Mayora Indah Tbk (MYOR) Andre Sukendra Atmadja menambah kepemilikan saham pada emiten yang bergerak…

Mengadopsi Kesuksesan di Jepang - OJK Inisiasi Nabung Saham Bagi Anak-Anak

NERACA Jakarta – Perluas basis investor domestik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus giat melakukan sosialisasi dan edukasi pasar modal dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Atasi Defisit Produksi Migas, Pemerintah Dorong Eksplorasi

      NERACA   Jakarta - Defisit minyak dan gas yang makin besar untuk memenuhi kebutuhan nasional akan mulai…

Optimalisasi Aset Pelabuhan untuk Layanan Logistik Energi - Sinergi Pelindo III dan Pertamina

        NERACA   Surabaya - Pelindo III dan Pertamina memulai integrasi dan pendayagunaan aset pelabuhan untuk bersama…

Roadmap Pengembangan Kendaraan Listrik Telah Disiapkan Pemerintah

      NERACA   Jakarta - Sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN), Indonesia berupaya mengalihkan konsumsi energi yang sebelumnya…