DPR: Kinerja Kepolisian Semakin Baik

DPR: Kinerja Kepolisian Semakin Baik

NERACA

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai kinerja Kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian semakin baik dalam hal memberikan pelayanan maupun keamanan kepada masyarakat.

"Wajar semenjak dipimpin Pak Tito memang kinerja kepolisian terus meningkat, kepercayaan publik meningkat juga," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Dia berharap Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Bhayangkara pada 1 Juli 2018, menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan kinerja dan tidak berpuas diri atas capaian yang sudah diraih selama ini. Capaian tersebut menurut dia terkait hasil survei yang menyebutkan bahwa citra kepolisian terus meningkat sangat signifikan pada 2018 yakni sebesar 82,9 persen."Saya berharap kepolisian terus dapat meningkatkan kinerjanya. Menurut saya wajar kalau polisi trend perbaikannya terus meningkat,” ujar dia.

Anggota Komisi III DPR, Eddy Kusuma Wijaya mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang terus meningkatkan citra kepolisian menjadi lebih baik lagi. Eddy berharap agar Korps Bhayangkara terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat termasuk mengayomi dan melindungi secara profesional.

Sementara, Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan Kepolisian kepada masyarakat meskipun citranya terus meningkat di mata publik dalam hal memberikan pelayanan maupun keamanan."Saya meminta kepada Pimpinan Polri untuk tidak boleh berpuas diri dengan apa yang telah dicapainya sekarang. Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat," kata Nasir.

Dia menilai Pimpinan Polri telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik karena citranya terus meningkat dimata masyarakat dalam hal memberikan pelayanan maupun keamanan. Menurut dia, hal yang sangat wajar apabila citra Polri terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 82,9 persen karena anggaran Polri yang diberikan pemerintah dan DPR juga semakin bertambah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Anggaran Kepolisian semakin bertambah sehingga sangat wajar kalau ada peningkatan kemampuan kepolisian karena ada tanggungjawab," ujar dia.

Nasir yang merupakan anggota Fraksi PKS DPR itu melihat ada tanggung jawab dari Pimpinan Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kepolisian, dan memang apa yang dicapai saat ini belum ideal.

Menurut dia tidak bisa dipungkiri masih adanya aksi pungutan liar (pungli), misalnya, dalam hal pelayanan pengurusan administrasi kendaraan bermotor seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan lain-lain."Untuk mengantisipasi pungli harus menggunakan sistem. Kalau tidak menggunakan sistem, maka tetap saja pungli ini akan tetap ada," ucapnya, menegaskan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta dukungan Komisi III DPR terkait pagu indikatif Polri 2019 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp76,9 triliun beserta tambahan yang sudah diajukan senilai Rp44 triliun. Ant

BERITA TERKAIT

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Menteri Pendayagunaan…

Kinerja Positif, Bank DKI Raih Tiga Penghargaan

      NERACA   Jakarta - Catatkan kinerja keuangan positif pada triwulan II 2018, Bank DKI raih tiga penghargaan…

Komitmen First Media Berikan Layanan Lebih Baik - Hadirkan Program First Squad

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, First Media meluncurkan program baru bertajuk 'First Squad'. Program tersebut mewakili semua fungsi dalam…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Menteri Pendayagunaan…

Bambang Kesowo: Penghapusan Bukuan Utang Petani Tambak Dipasena Lebih Pada Pertimbangan Keamanan

Bambang Kesowo: Penghapusan Bukuan Utang Petani Tambak Dipasena Lebih Pada Pertimbangan Keamanan NERACA Jakarta - Mantan Sekretaris Kabinet Prof. Bambang…

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara NERACA Jakarta - Ahli hukum pidana Prof.…