FLPP Kembali Berjalan

Neraca. Kisruh suku bunga kredit pembiayaan rumah murah dengan empat bank penyalur akhirnya menemukan titik temu. Pemerintah telah berkomunikasi dan telah terjadi kesepakatan dengan pihak perbankan dalam menentukan besaran suku bunga dan porsi dana penyaluran. Sehingga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bergulir sejak tahun 2010 dan sempat dihentikan pada Januari 2012 lalu akan kembali berjalan pekan ini.

Perjanjian kerjasama operasional (PKO) baru tentang FLPP sudah ditandatangani Kemenpera dan empat bank penyalur, yakni BNI, BRI,Mandiri, dan BTN di mana besaran penyaluran kredit disesuaikan dengan kemampuan bank. Berkenaan dengan hal tersebut, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz berharap, dengan selesainya perjanjian kerjasama operasional FLPP tersebut, Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi dapat kembali berjalan.

Djan Faridz mengatakan, FLPP yang digulirkan tahun 2010 sempat dihentikan pada Januari 2012. Penghentian itu karena Kementerian Perumahan Rakyat menghendaki penurunan suku bunga FLPP dari 8,15%-9,95% menjadi 7,25%, dengan komposisi dana penyertaan pemerintah dan perbankan yang semula berbanding 60:40 dikoreksi menjadi 50:50. Total anggaran FLPP dari pemerintah Rp 6,7 triliun sehingga dibutuhkan dana perbankan dalam jumlah yang sama. Namun, dana penyertaan dari empat bank itu diperkirakan hanya berkisar Rp 4 triliun.

Faridz mengatakan bahwa dana bank yang berkisar Rp 4 triliun merupakan initial cost (dana tahap awal), dana akan ditambah jika initial cost tersebut sudah habis terserap. Tak hanya itu, suku bunga FLPP sebesar 7,25% sudah termasuk asuransi jiwa dan kebakaran. Hal ini berbeda dari FLPP lalu, yakni konsumen rumah subsidi dikenai biaya asuransi sebesar Rp 2 juta.

Persyaratan konsumen FLPP juga diubah, yakni tidak wajib menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) pajak, melainkan diganti dengan surat pernyataan penghasilan dari perusahaan tempat bekerja. Dengan pola baru FLPP, konsumen juga tidak harus mengeluarkan biaya awal sebesar Rp 11 juta untuk membayar uang muka, tabungan, biaya notaris, dan cicilan awal rumah. Konsumen rumah subsidi hanya dikenai biaya uang muka sebesar Rp 7 juta dan notaris Rp600.000.

Bagi konsumen yang mendapat fasilitas kredit rumah melalui FLPP, selain mendapat bunga lebih rendah, konsumen pun akan mendapat buka yang tetap hingga 15 tahun. Sehingga dengan demikian besaran cicilan yang harus dibayarkan konsumen tetap hingga lunas. Hal ini karena pemerintah menempatkan dana murah kepada bank peserta FLPP.

Turunkan suku bunga

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menurunkan bunga KPR subsidi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 7,25% untuk Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) penyaluran KPR subsidi FLPP di 2012. "BTN sudah sepakat dengan suku bunga FLPP 7,25%,"kata Deputi Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo.

Pada awalnya bunga acuan FLPP BTN untuk KPR susunsebelumnya berada di level 9,25-9,9% dengan nilai Rp 90 juta-Rp 135 juta, dan untuk KPR Tapak (landed house) berada di level 8,15-8,5% dengan nilai KPR Rp 50 juta- Rp80 juta.

Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) membidik penyerapan KPR rumah subsidi atau FLPP sebanyak 40.000 unit sepanjang 2012. Setelah mereka juga menyepakati besaran bunga KPR FLPP sebesar 7,25%. Penetapan suku bunga efektif FLPP sebesar 7,25%, dengan memperhitungkan komponen biaya seperti biaya operasional dan beberapa komponen lain.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengingatkan, pemerintah perlu mengawasi kesiapan infrastruktur bank dalam menyalurkan FLPP. Apalagi, beberapa bank yang baru pertama kali terjun dalam program FLPP. Menurutnya, dengan adanya penurunan suku bunga jangan sampai pihak bank tidak menjamin penyerapan FLPP yang lebih tinggi. (yuan)

BERITA TERKAIT

Harga Telur di Sukabumi Kembali Melambung

Harga Telur di Sukabumi Kembali Melambung NERACA Sukabumi – Harga telur bukan ras (Buras) kembali melambung pada pekan pertama Desember.…

WP KPK Kembali Tuntut Pengungkapan Kasus Novel

WP KPK Kembali Tuntut Pengungkapan Kasus Novel NERACA Jakarta - Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut kembali pengungkapan…

Indonesia Kembali Pimpin Sidang Internasional Kekayaan Intelektual

Indonesia Kembali Pimpin Sidang Internasional Kekayaan Intelektual NERACA Jakarta - Perwakilan Indonesia untuk PBB di Jenewa kembali memimpin sidang internasional…

BERITA LAINNYA DI HUNIAN

Bisnis Apartemen di Depok Investasi Menjanjikan

Bisnis Apartemen di Depok Investasi Menjanjikan NERACA Depok - Pengembang apartemen Cimanggis City Mall menilai Kota Depok Jawa Barat merupakan…

Program Sejuta Rumah Kerja Banyak Pihak

Program Sejuta Rumah Kerja Banyak Pihak NERACA Nusa Dua - Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,…

SMF Inisiasi Program Perbaikan Hunian Kumuh

SMF Inisiasi Program Perbaikan Hunian Kumuh NERACA Yogyakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menginisiasi program pembangunan rumah…