Pemerintah Bentuk Satgas Khusus Ekspor-Impor - BERTUJUAN MEMBENDUNG LONJAKAN IMPOR

Jakarta-Di tengah kondisi defisit neraca perdagangan yang memprihatinkan saat ini, pemerintah dalam waktu dekat akan segera membuat satuan tugas khusus (Satgasus) demi merumuskan kebijakan ekspor dan impor. Salah satu tugas satuan tersebut adalah menentukan jenis barang impor apa saja yang kemungkinan bisa diseleksi.

NERACA

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, langkah ini diperlukan demi menghadapi perkembangan global yang terjadi seperti kenaikan suku bunga acuan AS Fed Rate dan perang dagang yang juga dilakukan AS. Pasalnya, kebijakan tersebut sudah berdampak negatif bagi Indonesia.

Kenaikan suku bunga acuan Fed Rate menyebabkan arus modal keluar dan membuat rupiah makin terdepresiasi. Data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menunjukkan bahwa rupiah sudah melemah 6,4% sejak awal tahun 2018.

Sementara itu, depresiasi rupiah bikin nilai impor Indonesia jadi meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor Indonesia meningkat 24,75% dari US$62,34 miliar pada Januari menjadi US$77,77 miliar pada Mei 2018.

Akibatnya, Indonesia kini mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$2,83 miliar dalam lima bulan pertama tahun ini. "Kalau impornya yang bisa agak diperlambat yang mana saja. Nah, nanti akan ada rapat lagi lebih luas, dan kami akan bentuk satuan tugas untuk merumuskan lebih persis apa saja yang perlu dilakukan," ujar Darmin di kantornya seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (6/7).

Selain menyeleksi impor, satuan tugas ini bertugas mempercepat kenaikan ekspor. Untuk itu, Darmin bilang akan lebih giat melakukan rapat dengan instansi-instansi terkait di kantornya. Kemenko Perekonomian sekarang lagi fokus dalam merumuskan penguatan kebijakan ekspor dan impor di industri manufaktur, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) dan pertanian. "Sehingga dalam waktu tidak lama, kami ingin supaya neraca dagang defisitnya mengecil dan bisa kami ubah menjadi positif," ujarnya.

Darmin mengatakan, tentu kebijakan seleksi impor bisa membatasi pertumbuhan ekonomi. Makanya, dia berharap kualifikasi barang-barang impornya bisa lebih ketat. Jangan sampai, barang modal dan bahan baku industri vital kena seleksi impor sehingga industri dalam negeri tidak berjalan dan investasi terhambat. Menurut dia, salah satu impor yang perlu ditinjau ulang adalah impor minyak dan gas bumi. Ini lantaran harga minyak dunia yang naik serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap AS.

Data BPS juga menunjukkan bahwa impor migas sepanjang Januari hingga Mei tercatat US$11,88 miliar atau naik dibanding tahun sebelumnya US$10,02 miliar. Sehingga impor migas harus diperlambat agar tak berdampak buruk ke neraca perdagangan.

"Tapi, migas ini mau dikategorikan sebagai apa? Padahal migas ini yang bikin negatif neraca perdagangan. Lalu bagaimana caranya diperlambat? Ya bisa macam-macam, mungkin dari (campuran) biodiesel dinaikkan," ujarnya.

Darmin melanjutkan, kebijakan ekspor dan impor ini perlu segera diselesaikan agar transaksi neraca berjalan tak bikin berat neraca pembayaran, sehingga cadangan devisa bisa terus aman. "Karena tekanan terhadap mata uang selain karena perang dagang dan kenaikan bunga AS, itu juga datang dari neraca dagang yang negatif," tutur dia.

Darmin mengatakan, pemerintah akan berhati-hati mengelola laju impor bahan baku agar tak memengaruhi produksi industri manufaktur. "Saya tidak mau bilang buru-buru yang mana (yang dibatasi). Kami masih mau cari mana yang bisa dikurangi, yang tidak memengaruhi produksi," ujarnya.

"Pertama-tama, sebenarnya sebelum (berdampak pada) transaksi berjalan, neraca perdagangan dulu atau ekspor impor barang, yang memang enam bulan terakhir ini defisit," ujarnya.

Darmin memang tidak menyebut jenis-jenis barang yang akan diseleksi. Hanya saja, barang impor yang diseleksi tentu harus dilihat dari segi urgensinya. "Kalau impor bahan baku barangkali itu adalah menunjang produksi. Kalau barang modal yang menunjang proyek-proyek besar, terutama yang berhubungan dengan proyek pemerintah, kami akan lihat kontennya apa. Dan apakah proyek ini urgent diselesaikan dan harus mengimpor barang modal," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui seleksi barang impor ini tentu bisa memulihkan defisit transaksi berjalan secara drastis. Namun, jika nantinya impor barang modal dan bahan baku diseleksi, hal itu bisa menghambat investasi dan kemudian bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Menurut data BPS, neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2018 defisit hingga US$1,52 miliar yang dipicu oleh defisit sektor migas US$1,24 miliar dan nonmigas US$0,28 miliar. Kinerja ekspor pada Mei 2018 meningkat, namun jumlah impornya tercatat lebih besar. Neraca perdagangan Indonesia pada April 2018 juga tercatat defisit sebesar US$1,63 miliar.

Defisit pada April dan Mei 2018 itu lebih dalam dibandingkan defisit pada Desember 2017 hingga Februari 2018. Neraca perdagangan Indonesia pada Desember 2017 defisit sebesar US$0,27 juta. Lalu, Januari 2018 juga tercatat defisit US$0,68 miliar dan Februari 2018 neraca perdagangan Indonesia kembali defisit US$0,12 miliar. Menurut data BPS, neraca perdagangan Indonesia hanya terjadi surplus pada Maret 2018, yaitu sebesar US$1,09 miliar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan meneliti kebutuhan impor secara lebih selektif supaya benar-benar menjadi sesuatu yang mendukung perekonomian Indonesia.

"Kami secara selektif akan meneliti siapa-siapa yang membutuhkan. Apakah itu dalam bentuk bahan baku atau barang modal dan apakah mereka betul-betul strategis untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam negeri," ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Langkah untuk meneliti impor tersebut merupakan upaya koreksi terhadap sentimen negatif yang menyebabkan tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. "Kalau barang modal yang berhubungan dengan proyek-proyek besar, terutama yang berhubungan dengan proyek pemerintah, kami akan lihat kontennya apa dan apakah proyek-proyek ini adalah proyek yang harus diselesaikan dan harus mengimpor barang modal," ujar Sri Mulyani.

Penertiban Impor Berisiko

Setahun yang lalu, pemerintah juga pernah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang khusus yang dinamakan Satuan Tugas Penertiban Impor Beresiko Tinggi. Tim Satgas tersebut memang khusus dibentuk untuk menanggulangi derasnya arus barang-barang impor dari luar negeri yang dikategorikan beresiko tinggi yang berpotensi merugikan penerimaan negara dari Bea dan Cukai.

Barang impor tinggi yang dimaksudkan adalah seperti barang-barang bekas atau barang-barang baru yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Barang-barang tersebut kalau tidak diawasi dan dikendalikan maka dikhawatirkan akan menghancurkan perekonomian negara dan jugaemurunkan daya saing di dalam negeri.

Anggota Tim Satuan Tugas Penertiban Impor Berisiko Tinggi tersebut masing-masing terdiri dari beberapa Kementrian dan Lembaga Negara lainnya diantaranya adalah Kemenkoperekonomian, Kementrian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, TNI, POLRI, Kantor Staf Kepresidenan, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Amggota Tim Satgas tersebut maka diharapkan kedepannya akan mampu meredam derasnya barang impor beresiko tinggi yang biasanya sangat leluasa bisa masuk kedalam negeri meskipun ada pengawasan ketat dari Dirjen Bea Cukai. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Isu TKA Bertujuan Jatuhkan Kredibilitas Pemerintah

    Oleh: Anisa Medina, Pemerhati Ekonomi, Sosial dan Politik   Pada 2016, China telah duduk di posisi ke-3 sebagai…

Hingga Akhir Tahun 2018, Udang Masih Jadi Primadona Ekspor Sektor Perikanan

  NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat hingga akhir tahun ekspor hasil perikanan jelang akhir tahun 2018…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…

PEMERINTAH UBAH PROGRAM PRIORITAS KE PEMBANGUNAN SDM - Presiden: Tanpa Kerja Keras, Jangan Mimpi Negara Maju

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber…

Kontribusi Ekonomi Digital Bisa Mencapai 8,5% PDB

NERACA Jakarta-Presiden Jokowi optimistis kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini bisa mencapai 8,5%, lebih tinggi dibandingkan…