Neraca. Untuk mensukseskan program yang telah bergulir, pihak pemerintah dan perbankan telah sepakat untuk bekerjasama dalam penyediaan perumahan yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang tidak mampu sehingga mereka dapat memperoleh rumah dengan harga pasar. Namun ketika KPR subsidi kembali bergulir, pengembang masih waswas.

Pada dasarnya penyediaan tempat tinggal atau rumah di Indonesia adalah kewajiban perseorangan. Namun, dalam hal ini negara wajib membantu akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar perumahannya secara adil dan merata. Faktanya, masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik huniannya.

Secara fisik kesenjangan penyediaan di perkotaan berwujud kekumuhan, kemacetan dan pemanfaatan sempadan. Gejala ini berdampak pada kekurang jelasan identitas (alamat), besarnya beban penghidupan dan rasa tidak aman masyarakat dari ancaman becana, kekurangan, dan penggusuran. Artinya kelompok masyarakat ini tidak dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang telah merdeka, karena ketidakpastian huniannya. Untuk itu, konsep rusun kawasan perkotaan pun digagas untuk meningkatkan efisiensi sistem perkotaan serta meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat menengah bawah di kawasan strategis perkotaan.

Lokasi yang strategis dan teknologi rusun menjadikan harga rusun tidak cocok dengan daya beli masyarakat golongan menengah ke bawah. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat ini, pemerintah menggagas subsidi rusun bagi tiga kelompok sasaran berbasis pendapatan dalam bentuk subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka. Pemerintah juga menggagas pembebasan pajak pertambahan nilai sehingga harga jual rumah yang harus dibayar masyarakat bisa diturunkan.

Sementara itu, menurut data Kemenpera terdapat sejumlah kendala yang menghambat program pembangunan hunian bagi MMB atau MBR. Hambatan itu adalah ketersediaan lahan bagi perumahan dan permukiman MMB/MBR, keberpihakan pemerintah (terutama daerah), kepedulian pengembang, dukungan infrastruktur (listrik & air minum), harga rumah dan daya beli masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz berharap program pembangunan perumahan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan bidang perumahan seperti pemerintah daerah, pengembang serta masyarakat luas. Untuk itu, Kemenpera siap memberikan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada para pengembang serta subsidi pembiayaan kepada masyarakat agar dapat menjangkau harga rumah yang dibangun.

Program Kemenpera ini juga mendapat dukungan dari DPR. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mendukung program Kementerian Perumahan Rakyat mengenai fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Program itu berupa penurunan suku bunga kredit pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Marzuki juga meminta kepada Kemenpera dan perbankan memikirkan agar rakyat dan pengembang tidak dirugikan, karena jika developer rugi, pembangunan juga berhenti. bank-bank penyalur FLPP seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Mandiri Tbk memberikan dukungan untuk program pemerintah. Jadi, dia melanjutkan, harus ada perhitungan dana yang dikeluarkan agar rakyat memperoleh kredit murah dibandingkan dengan  omzet total kredit yang diberikan perbankan kepada rakyat.

Namun, ketika Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan bank penyalur sudah menandatangani perjanjian kerjasama operasional, pihak pengembang masih ragu untuk turut serta mensukseskan program rumah rakyat tersebut.

Hal ini dikemukakan oleh Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo. Menurutnya info dari Menpera sudah PKO dengan empat bank BUMN. Tapi pihaknya sebagai pengembang belum mendapatkan kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi untuk KPR apakah sama dengan persyaratan lama.

Eddy mengatakan pihaknya masih menunggu, namun mengkhawatirkan apabila rumah yang disyaratkan untuk FLPP bertipe 36 ke atas. Karena rumah yang tersedia saat ini 80%  tipe di bawah 36. Artinya, jika disyaratkan dengan tipe 36 maka akan ada 23.000 unit rumah tidak bisa digunakan.

Menurut Eddy, sekitar 23.000 unit rumah tersebut merupakan rumah yang dibangun berdasarkan kesepakatan KPR FLPP skema lama. Dimana berdasarkan kesepakatan rumah di bawah tipe 36 bisa dibangun sampai 31 Januari 2012.

Berharap Untung

Peran pemerintah dalam penyediaan perumahan lebih ditujukan kepada golongan masyarakat yang tidak mampu sehingga mereka dapat memperoleh rumah dengan harga pasar. Sedangkan developer mempunyai peran menyediakan perumahan untuk berbagai golongan walaupun pada kenyataannya developer lebih banyak menyediakan perumahan untuk golongan menengah ke atas.

Deputi Perumahan Formal Kemenpera Zulfi Syarif Koto mengatakan bahwa jika para pengembang sudah banyak peran serta dalam pembangunan hunian layak bagi masyarakat menengah bawah, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tidak perlu ada lagi.

Sedangkan Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief berpendapat, sebagai pengembang plat merah, pihaknya tetap memikirkan adanya keuntungan di samping membantu program pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Meski kami pengembang pemerintah, tetap ditekankan untuk mendulang keuntungan," tuturnya. Hal itu, katanya, sudah diatur dalam regulasi atau undang-undang yang diatur pemerintah terhadap perusahaan pemerintah.