Produsen Otomotif Sambut Regulasi

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut positif regulasi mengenai penarikan kendaraan untuk reparasi (recall) yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Melalui regulasi terbaru itu, disebutkan pada pasal 79 ayat (1) bahwa "Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT atau Surat Keputusan Rancang Bangun yang ditemukan cacat produksi, mempengaruhi aspek keselamatan, dan bersifat massal, wajib dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan."

Untuk itu, perusahaan pembuat, perait atau pengimpor wajib melaporkan kepada Kementerian Perhubungan sebelum melakukan recall, seperti tertuang pada pasal 79 ayat (3) yakni, "Terhadap Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pembuat, perakit, pengimpor wajib melaporkan kepada Menteri sebelum dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan."

Gaikindo pun menyambut positif atas regulasi itu karena akan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen sekaligus mengontrol kualitas produk. "Namanya recall, itu adalah niat baik dari APM (agen pemegang merek) untuk memperbaiki kendaraannya. Kalau niat baiknya itu diregulasi agar jadi lebih baik lagi, kami menyambutnya sangat positif," kata Ketua Umum Gaikindo, Johannes Nangoi, kepada wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu, disalin dari Antara.

Nangoi memastikan bahwa recall tidak menjadi ancaman bagi para APM, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kualitas produk yang sudah dipasarkan. "Ini bukan ancaman karena niat baik dilakukan dengan baik hasilnya tentu akan baik," kata dia.

Ketika ditanya apakah Indonesia memerlukan badan independen pengawas produk terkait recall seperti di luar negeri, Nangoi menjawab "mungkin ini diperlukan". "Di luar (negeri) ada badannya sendiri, betul. Tapi sekarang belum sampai ke sana, makanya Menteri Perhubungan mencoba mengatur ini," kata dia.

Pada Maret lalu, diwartakan, Marketing and After Sales Service Director PT HPM Jonfis Fandy, mengatakan bahwa 80 ribu unit kendaraan telah menjalani program "recall" untuk komponen master silinder dan master power pada sistem pengereman tanpa dikenakan biaya.

Pada akhir Januari, PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan kampanye product update (PUD) untuk komponen master silinder dan master power pada sistem pengereman kendaraan mobil-mobil yang dijual di Tanah Air.

BERITA TERKAIT

KPPU: Regulasi Pemerintah Sumut Jangan Hambat Pengusaha

KPPU: Regulasi Pemerintah Sumut Jangan Hambat Pengusaha NERACA Medan - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Sumatera Utara (Sumut) menggelar…

Presiden: Pangkas Regulasi yang Hambat Inovasi! - IMF-BANK DUNIA PUJI EKONOMI INDONESIA

Bali-Presiden Jokowi kembali mengingatkan pentingnya perkembangan teknologi demi masa depan yang lebih baik. Untuk itu, Presiden akan memberikan regulasi yang lebih…

Asosiasi Sambut Baik Regulasi OJK Soal Fintech

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Fintech Indonesia menyambut baik regulasi tentang Inovasi Sistem Keuangan Digital yang dikeluarkan oleh…

BERITA LAINNYA DI OTOMOTIF

CR-V Hybrid Debut Eropa di Paris Motor Show 2018

Honda mengumumkan jajaran mobil yang akan ditampilkan pada ajang pameran otomotif Mondial Paris Motor Show 2018. Display utama Honda di…

Xpander Raih Penghargaan

Mitsubishi Xpander berhasil meraih penghargaan Forwot (Forum Wartawan Otomotif) Car of the Year 2018, dengan meraih nilai tertinggi sebesar 216…

Mercedes-Benz V-Class Tersedia Dengan Lift Kursi roda

Mercedes-Benz menawarkan kemudahan kepada orang-orang yang memiliki kendala fisik, lewat mobil Mercedes-Benz V-Class dengan lift kursi roda dan juga kursi…