Produsen Otomotif Sambut Regulasi

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut positif regulasi mengenai penarikan kendaraan untuk reparasi (recall) yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Melalui regulasi terbaru itu, disebutkan pada pasal 79 ayat (1) bahwa "Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT atau Surat Keputusan Rancang Bangun yang ditemukan cacat produksi, mempengaruhi aspek keselamatan, dan bersifat massal, wajib dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan."

Untuk itu, perusahaan pembuat, perait atau pengimpor wajib melaporkan kepada Kementerian Perhubungan sebelum melakukan recall, seperti tertuang pada pasal 79 ayat (3) yakni, "Terhadap Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pembuat, perakit, pengimpor wajib melaporkan kepada Menteri sebelum dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan."

Gaikindo pun menyambut positif atas regulasi itu karena akan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen sekaligus mengontrol kualitas produk. "Namanya recall, itu adalah niat baik dari APM (agen pemegang merek) untuk memperbaiki kendaraannya. Kalau niat baiknya itu diregulasi agar jadi lebih baik lagi, kami menyambutnya sangat positif," kata Ketua Umum Gaikindo, Johannes Nangoi, kepada wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu, disalin dari Antara.

Nangoi memastikan bahwa recall tidak menjadi ancaman bagi para APM, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kualitas produk yang sudah dipasarkan. "Ini bukan ancaman karena niat baik dilakukan dengan baik hasilnya tentu akan baik," kata dia.

Ketika ditanya apakah Indonesia memerlukan badan independen pengawas produk terkait recall seperti di luar negeri, Nangoi menjawab "mungkin ini diperlukan". "Di luar (negeri) ada badannya sendiri, betul. Tapi sekarang belum sampai ke sana, makanya Menteri Perhubungan mencoba mengatur ini," kata dia.

Pada Maret lalu, diwartakan, Marketing and After Sales Service Director PT HPM Jonfis Fandy, mengatakan bahwa 80 ribu unit kendaraan telah menjalani program "recall" untuk komponen master silinder dan master power pada sistem pengereman tanpa dikenakan biaya.

Pada akhir Januari, PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan kampanye product update (PUD) untuk komponen master silinder dan master power pada sistem pengereman kendaraan mobil-mobil yang dijual di Tanah Air.

BERITA TERKAIT

Daerah Produsen Sawit Percepat Penurunan Angka Kemiskinan

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan berbagai daerah yang merupakan penghasil kelapa sawit…

MK Sambut Dua Hakim Konstitusi Kembali Terpilih

MK Sambut Dua Hakim Konstitusi Kembali Terpilih NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicaranya Fajar Laksono menyatakan menyambut…

Dunia Usaha - Lindungi Produsen dan Konsumen, Diterbitkan SNI Wajib Pelumas

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)…

BERITA LAINNYA DI OTOMOTIF

Skema PPnBM Diubah untuk Pacu Pengembangan Mobil Listrik

Pemerintah siap memacu ekspor industri otomotif dengan harmonisasi skema Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Dalam aturan baru ini, PPnBM tidak…

Jaguar Land Rover Tarik 44.000 Mobil Karena Problem Emisi

Produsen mobil mewah Jaguar Land Rover (JLR) yang berada di bawah naungan perusahaan India Tata Motors, akan menarik kembali sebanyak…

Honda akan Tarik Sekitar 1 Juta Kendaraan di AS dan Kanada

  Honda akan menarik dari peredaran sekitar 1 juta unit kendaraan di Amerika Serikat dan Kanada karena inflator kantong udara…