NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melelang proyek Jalan Lintas Timur Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 30 kilometer senilai Rp2,207 triliun. "Kami optimistis Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Ketersediaan Layanan ini dapat dilaksanakan sesuai target yakni Maret 2019," kata Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rachman Arief Dienaputra dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (5/7).

Dia mengatakan, pengumuman lelang akan dilakukan pada 6 Juli 2018 dan proyek jalan nontol ini banyak diminati. Pada Konfirmasi Minat Pasar yang dilakukan Senin (2/7) sebanyak 15 perusahaan menyatakan berminat mengikuti lelang. Kelima 15 perusahaan terdiri atas 14 kontraktor dalam negeri, dan satu kontraktor asing.

Kontraktor dalam negeri adalah PT PP, Equis, PT Istaka Karya, PT Acset Indonesia, PT Prambanan Dwipaka, PT Sumber Mitrajaya, PT Semesta Energi Services, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Pama Persada Nusantara, PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya, PT Wakita Karya, PT Wijaya Karya. Sementara, kontraktor asing yaitu HCM Engineering. “Secara umum, semua perusahaan yang hadir mendukung kegiatan ini. Dari 16 perusahaan yang mengisi kuesioner, 15 perusahaan menyatakan berminat dengan proyek ini,” kata dia.

Rahman menjelaskan, pada kegiatan Konfirmasi Minat Pasar itu salah satu masukan dari peserta yang hadir dalam acara itu ialah terkait "financial close" yang diminta untuk diperpanjang jangka waktunya yang awalnya tiga bulan menjadi enam bulan. Menurut dia, tahapan lelang sudah dibuat dan pada 6 Juli 2018 dibuka pendaftaran dan pengambilan dokumen. Penetapan pemenang lelang dilaksanakan 13 Agustus 2018. "Target kontrak diperkirakan berubah ke akhir 2018, tetapi masa kontruksinya masih bisa berjalan di Maret 2019,” tegasnya.

Sebagai informasi, pemerintah menawarkan proyek pemeliharaan (preservasi) jalan nasional di Sumatera Selatan senilai Rp2,207 triliun dengan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ketersediaan layanan ke investor. Rahman mengatakan, penawaran ini terbilang baru karena proyek berskema KPBU sebelumnya hanya untuk jalan tol, bukan jalan nontol.

Namun, pemerintah melihat skema ini bisa diterapkan pada jalan nontol agar bisa mempercepat pembangunan proyek jalan nasional dan mendukung kelancaran transportasi serta logistik. "Pelayanan jalan terus kami tingkatkan. Jalan Lintas Timur ini merupakan salah satu koridor utama transportasi dan logistik untuk mendukung ekonomi nasional," kata dia.

Skema KPBU pada pembangunan jalan non-tol juga dilakukan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih efisien. Selain itu, diharapkan peran dari badan usaha terus meningkat pada pembangunan infrastruktur publik.