Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait upaya penanganan kisruh antara manajemen PT Garuda Indonesia Tbk dengan Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga). Pasalnya, Asosiasi Pilot Garuda menurut rencana pada hari ini (5/7) akan menyusun program mogok kerja tersebut.

NERACA

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Luhut membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menelaah permasalahan yang terjadi di internal maskapai pelat merah tersebut pada awal bulan lalu. Selain itu, satgas juga akan memfasilitasi komunikasi antara jajaran direksi Garuda Indonesia, asosiasi pilot, dan serikat pekerja perusahaan demi menyelesaikan masalah internal yang terjadi.

Luhut pun meminta kepada Menteri BUMN Rini Soemarno agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Sebab, tugasnya untuk melakukan mediasi antara Asosiasi Pilot dan Manajemen Garuda sudah dijalankan sebagaimana mestinya. "Saya sudah tidak tahu lagi. Tugas saya sudah selesai dan (rekomendasi) sudah saya serahkan ke Menteri Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno), biarkan Menteri Rini yang urus," ujar Luhut di kantornya, Selasa (3/7).

Luhut mengungkapkan tim satgas telah menyerahkan hasil rekomendasi tim satgas kepada Kementerian BUMN pekan lalu. Sayangnya, Luhut tak merinci isi rekomendasi yang diusulkan tim satgas.

Sebelumnya, Dirut Garuda Indonesia, Pahala N Mansury mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika ancaman mogok pilot Garuda kembali terjadi.

Namun, Pahala enggan menjabarkan secara lebih rinci langkah-langkah antisipatif apa saja yang telah disiapkan manajemen. "Kita melakukan antisipasi-antisipasi tapi kita berharap hal ini tidak terjadi melalui fasilitasi dan mediasi yang dilakukan oleh kantor menko bersama-sama Kementerian BUMN," ujarnya di Kemenko Bidang Kemaritiman, beberapa waktu lalu. Pahala pun mengharapkan proses fasilitasi tim khusus bentukan pemerintah dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sebelumnya hasil pertemuan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Sekarga yang tergabung dalam SEKBER, bahwa jangka waktu 30 hari kerja sejak pelaksanaan press release 2 Mei 2018 yang berakhir pada 28 Juni 2018, dan sampai saat ini masih belum membuahkan hasil yang diharapkan. Hal tersebut memaksa mereka mengambil pilihan terakhir yaitu mogok kerja.

Untuk itu, menurut edaran bersama tersebut kedua asosiasi tersebut, kalangan pilot yang tidak bertugas terbang diharapkan kehadirannya pada Kamis (5/7) di lokasi “Pilot House” untuk pengumuman tanggal dan teknis pelaksanaan mogok kerja.

Dihubungi terpisah, Presiden Asosiasi Pilot Garuda (APG) Captain Bintang Hardiono mengatakan seluruh pilot Garuda Indonesia yang tergabung dalam APG akan melakukan pertemuan pada 5 Juli 2018 untuk menentukan tanggal mogok kerja tersebut.

Aksi mogok tersebut dilakukan akibat belum ada titik temu antara pilot dan manajemen. Salah satunya terkait desakan karyawan Garuda kepada Presiden Jokowi dan Rini untuk mengurangi jumlah direksi Garuda Indonesia dari posisi sembilan orang menjadi enam orang.

"Nanti masih tanya anggota dulu tanggalnya, jadi ini sudah akan mogok kerja tapi belum fix tanggalnya kapan," tutur Bintang seperti dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (3/7).

Captain Bintang mengatakan pilot Garuda Indonesia akan melakukan pertemuan pada 5 Juli 2018 untuk menentukan tanggal mogok kerja tersebut. "Nanti masih tanya anggota dulu tanggalnya, jadi ini sudah akan mogok kerja tapi belum fix tanggalnya kapan," ujarnya.

Menurut dia, setelah keputusan diambil, belum ada rencana mediasi lanjutan dengan manajemen untuk meredam keinginan APG untuk mogok kerja. Sementara itu, niat merealisasikan ancaman mogok ini disebabkan belum ada titik temu antara pilot dan manajemen. "Ya kan sama-sama tahu ya masalahnya seperti apa, direksi terlalu banyak lalu kinerja keuangan tidak pas. Jadi tinggal tunggu keputusan anggota, ya sudah, dilaksanakan (mogok kerja)," kata Bintang.

Desakan pengurangan disuarakan salah satunya dilakukan karena kinerja keuangan BUMN tersebut memang lagi sakit. P ada kuartal I 2018 Garuda Indonesia membukukan kerugian US$64,3 juta. Jumlah itu turun dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$101,2 juta.

Sebelumnya, Ketua Harian Sekarga Tommy Tampatty mengungkapkan mogok kerja akan dilakukan pada pekan kedua Juli 2018 jika manajemen dan pemerintah tidak memberi kejelasan atas tuntutan yang diberikan oleh pilot Garuda Indonesia. "Pak Luhut bilang solusi itu di minggu pertama Juli sudah keluar, tapi kalau ternyata tidak ada, ya kami mogok. Dipastikan mogok minggu kedua Juli. Kami hargai sekali itikad baik pemerintah yah," kata Tommy.

Dihubungi secara terpisah, Senior Manager Public Relation Garuda Indonesia Ikhsan Rosan mengatakan pihaknya akan mengutamakan musyawarah dengan pilot untuk menemukan titik temu antar keduanya. "Manajemen tetap mendahulukan diskusi, musyawarah, dan mufakat untuk menyelesaikan permasalahan," ujar Ikhsan.

Garuda Indonesia meminta kepada pilot yang berencana melakukan aksi mogok untuk berpikir ulang dan memikirkan kepentingan publik. Sehingga, mogok kerja tak perlu dilakukan. "Manajemen mengimbau agar mari bersama-sama melihat kepentingan publik dan berharap mogok kerja tidak dilaksanakan," kata Ikhsan. Patut diketahui, sekitar 1.300 pilot berencana untuk mogok bekerja pada pekan kedua Juli jika tak ada kesepakatan dengan manajemen.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa polemik yang terjadi pada Garuda Indonesia kemungkinan disebabkan oleh sejumlah prosedur yang belum jelas dalam hubungan kerja. Dia menekankan bahwa gaji tak menjadi masalah.

"Sama sekali gaji engga ada (masalah). Mungkin ada beberapa kebingungan karena ada beberapa prosedur yang belum clear. Nanti ke depannya kita coba prosedur-prosedur itu clear," kata Purbaya saat ditemui di Kantor BPPT, belum lama ini.

Prosedur yang dimaksud belum jelas adalah mengenai perjanjian kerja bersama (PKB). PKB yang habis pada 2017 tersebut masih dipertanyakan apakah secara otomatis diperpanjang atau tidak. "Jadi harusnya kan tetap berlaku, tetapi ada kebingungan apakah diperpanjang, sehingga ada beda pendapat. Sehingga kami bereskan aja, di samping masalah-masalah yang lainnya," ujarnya.

Soal permintaan efisiensi direksi yang menjadi salah satu tuntutan para pilot, Purbaya menilai hal itu sebagai permintaan yang wajar. Asalkan, prosedur keamanan tetap terjamin aman.

Dia mengungkap bahwa masalah ini ditargetkan rampung pada Jumat pekan ini. Pihaknya menampik Garuda Indonesia akan merekrut pilot Angkatan Udara sebagai opsi apabila tidak terjadi kesepakatan dengan para pilot. "Kami tidak berpikir ke sana. Pokoknya kami cari titik tengah supaya ketidakcocokan pandangan selama ini bisa diluruskan. Gitu saja," ujarnya.

Rute Baru

Di sisi lain, Pahala mengaku tengah membahas rute penerbangan baru ke Perancis dengan regulator. Kemungkinan, tahun depan rute ke Negeri Eiffel itu baru akan dibuka. "Jakarta-Perancis, kami dalam tahap pembahasan saat ini. Tentunya tidak di 2018, tapi mungkin di 2019, Soekarno Hatta-Charles de Gaulle," ujarnya.

Sementara itu, penerbangan dengan rute Jakarta-London yang kabarnya akan ditutup masih dibuka hingga saat ini. Kendati masih melayani rute tersebut, Pahala mengaku pihaknya tak lagi aktif memasarkan rute tersebut. "Kami belum tahu, tapi kami saat ini tidak aktif melakukan pemasaran untuk rute tersebut. Ya kami tunggu saja nanti (ditutup atau tidak)," ujarnya.  

Rute Jakarta-London sebelumnya disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menimbulkan kerugian bagi BUMN ini. Pihak Garuda sendiri sebelumnya juga mengaku mengkaji ulang rute-rute yang dimiliki perseroan guna mendorong efisiensi dari sisi biaya. Hal tersebut dilakukan seiring arahan dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas. bari/mohar/fba