Iriawan: Pendapatan Daerah Jabar 2017 Rp32,16 Triliun

NERACA

Bandung - Realisasi pendapatan daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) sampai tanggal 31 Desember 2017 menyentuh angka Rp32,16 triliun dan jumlah ini meningkat dari target yang ditetapkan sebesar Rp31,37 triliun atau mencapai 102,53 persen.

Penjabat Gubernur Jawa Barat H Mochamad Iriawan menyampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Jabar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017, di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (3/7).

Di hadapan anggota dewan, Iriawan memaparkan pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya mencapai Rp18,08 triliun lebih atau 105,61 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp17,72 triliun."PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, semua rata-rata pencapaiannya meningkat dari yang ditetapkan," kata Iriawan.

Dalam rapat dewan ini, Pj Gubernur Iriawan juga mengungkapkan sumber lain dari pendapatan daerah tahun 2017, yaitu dari dana perimbangan yang realisasinya mencapai Rp13,98 triliun. Dana tersebut didapat dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), kemudian pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp101,38 miliar.

Iriawan juga melaporkan pertanggungjawaban belanja daerah tahun 2017, di mana realisasinya mencapai Rp32,79 triliun atau 95,07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp34,49 triliun. Ia mengatakan, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Jabar merupakan salah satu kewajiban konstitusional selaku kepala daerah dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD."Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," ujar dia.

Dari hasil pemeriksaan BPK RI yang telah disampaikan pada rapat paripurna istimewa tentang penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah tanggal 28 Mei 2018 lalu, Pemprov Jabar kembali dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke tujuh kalinya secara berturut-turut."Keberhasilan WTP tujuh kali berturut-turut ini harus kita syukuri karena merupakan satu indikator bahwa pengelolaan keuangan kita telah dilakukan secara lebih transaparan dan akuntabel," kata Iriawan.

Laporan keuangan dalam rapat paripurna DPRD itu, disajikan secara lengkap, rinci, akuntabel dan transparan. Iriawan meminta komitmen kuat dari Pemprov Jabar, DPRD Jabar dan seluruh komponen masyarakat agar terus menghadirkan APBD yang lebih berpihak pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat."Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan mewujudkan Jabar sebagai Provinsi termaju di Indonesia," ujar dia. Ant