NERACA

Jakarta – Pemerintah memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia untuk beroperasi dan produksi sampai 31 Juli 2018. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan perpanjangan IUPK operasi tersebut dengan cara mengubah Keputusan Menteri ESDM Nomor 413 Tahun 2017 menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 1872 Tahun 2018.

Seharusnya IUPK Freeport habis pada 4 Juli 2018 sebelum mendapat perpanjangan izin. Setelah perpanjangan tersebut, dengan perpanjangan tersebut Freeport bisa mengekspor hasil pengolahan mereka dalam jumlah tertentu. "Tentu dengan membayar bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (4/7).

Lebih jauh, Bambang menjelaskan, Bambang, sebagaimana disalin dari kantor berita Antara, mengatakan perpanjangan sebulan diberikan sebagai sinyal bahwa negosiasi divestasi 51 persen saham ke PT Inalum akan mencapai titik akhir dalam waktu dekat. "Pertimbangannya tentu kami melihat situasi bahwa pembahasan divestasi sudah mendekati final sehingga kami berharap (negosiasi) harus selesai sebulan," jelasnya.

Bambang mengatakan perpanjangan sebulan diberikan sebagai sinyal bahwa negosiasi divestasi 51 persen saham ke PT Inalum akan mencapai titik akhir dalam waktu dekat. "Pertimbangannya tentu kami melihat situasi bahwa pembahasan divestasi sudah mendekati final sehingga kami berharap (negosiasi) harus selesai sebulan," ucap Bambang.

Sementara itu, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan nilai rencana divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia senilai US$3 miliar hingga US$5 miliar sudah merupakan angka yang terbaik. Meski demikian, perusahaan masih enggan membeberkan nilai divestasi yang akan ditetapkan."Insyallah harusnya urusan valuasi bisa mendapatkan angka yang terbaik. Walaupun besaran angkanya saya belum bisa ngomong," ungkapnya.

Di pihak lain, pemerintah Provinsi Papua akan menggandeng PT Inalum. Dia mengatakan nantinya jika sudah menggandeng PT Inalum (Persero), maka perusahaan induk BUMN di bidang pertambangan itulah yang akan menyelesaikan urusan dengan PT Freeport Indonesia dan  pihaknya akan mengurus bagiannya dari deviden.

Dari negosiasi awal dengan PT Freeport Indonesia, menurut dia, nilai saham yang ditawarkan sesuai dengan harga pasar, namun ternyata ketika dijual harganya berbeda dari yang diharapkan.  "Mekanisme tersebut yang kini sedang kami atur, karena jumlah dari nilai saham tersebut kami tidak sanggup untuk membayarnya," ujarnya.

Dia menjelaskan dari 51 persen saham Freeport yang dimiliki Indonesia, ada 10 persen di antaranya merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. "Dari 10 persen saham ini, tiga persen milik Pemprov Papua dan tujuh persen sisanya akan diberikan kepada masyarakat adat di Kabupaten Mimika dan sekitarnya seperti Paniai, Intan Jaya, Puncak serta warga Dugama," ujarnya.

Pada kesempatan lain, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah Indonesia tetap harus mendapatkan saham minimal 51 persen PT Freeport Indonesia, yang mengelola tambang emas di Papua. Presiden, mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir Indonesia hanya 9,3 persen saham perusahaan itu. "Saat ini saya sudah perintahkan agar Indonesia dapat 51 persen," katanya.

Kepala Negara mengungkapkan negosiasi mengenai bagian saham pemerintah itu sangat alot. Ia menambahkan bahwa pada Agustus 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Johan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta CEO Freeport McMoran Richard Adkerson telah berbicara mengenai pembagian saham. "Tetapi detail 51 persen sahamnya itu masih dinegosiasikan lagi antara pemerintah dan Freeport," ujarnya.

Presiden Jokowi juga telah memerintahkan tiga menteri, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk menyelesaikan proses divestasi saham Freeport Indonesia dengan sebaik-baiknya. munib