NERACA

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) membantah pernyataan pengamat merangkap Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI), Suwidi Tono bahwa anggaran 2017 sebesar Rp 103,1 triliun atau naik 53,2 persen dari tahun sebelumnya tidak sepenuhnya dinikmati petani miskin.

Adapun alasan Suwidi yakni dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) era Jokowi merosot dibanding era sebelumnya yakni dari 101,98 menjadi 100,71. Indikator lainnya naiknya 4 komoditas utama, daging sapi 16,5 persen, beras medium 18,9 persen, gula pasir 19,7 persen dan bawang merah 19,7 persen.

Akan tetapi, menurut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementan, Kuntoro Boga Andri, menyebutkan, pernyataan tersebut tidak benar karena melihat kondisi tidak secara holistik. Pasalnya, secara bertahap, program kebijakan pemerintah di sektor pertanian di era Nawacita mulai menunjukkan hasil.

“Berdasarkan data BPS, produksi Gabah Kering Giling (GKG) tahun 2015 mencapai 75,55 juta ton, meningkat 4,66 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar 70, 85 juta. Tahun 2016 produksi mencapai 79,1 juta ton, tahun ini juga tercatat untuk pertama kalinya Indonesia berswasembada beras setelah 32 tahun,” katanya di Jakarta, seperti pada keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (5/7).

Pria yang akrab disapa Boga itu menyebutkan peningkatan produksi juga terjadi pada komoditi bawang merah dengan capaian 1,29 juta ton meningkat sebesar 5,74 persen dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 1,22 juta. Sama halnya dengan bawang, untuk komoditi cabai produksi ditahun 2016 produksi mencapai 78.167 ton sedangkan kebutuhan 54.346 juta ton. Produksi jagung pun demikian, naik 4,2 juta ton atau 21,9 persen. Peningkatan produksi jagung ini setara Rp 13,2 triliun.

"Dengan demikian Kementerian Pertanian mampu memenuhi ekspektasi target swasembada dalam hanya dalam 2 tahun. Di tahun 2016 pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak kepada petani dengan tidak mengeluarkan rekomendasi impor, beras, cabai, dan bawang merah," jelasnya.

Lebih lanjut Boga menegaskan peningkatan produktivitas pertanian rupanya memengaruhi Indeks Ketahanan Pangan Indonesia. Hasil kajian yang dirilis tiap tahun oleh Tje Economist Inteligence Unit (EIU), Global Food Security Index-GFSI, atau Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia terus membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Dari 113 negara yang dikaji, pada tahun 2017 Indonesia menempati rangking ke 69 dengan skor 51,3 dan naik 0,2 poin dibanding pada tahun 2016 yang menempati posisi 71 dengan skor 51,1,” tegasnya.

Menurut Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI, Ketut Kariyasa, meningkatnya Ketahanan Pangan Indonesia ini seiring dengan membaiknya posisi tiga pilar yang membentuknya. Yaitu pilar keterjangkauan (affordability), ketersediaan (availability), dan kualitas dan keamanan (quality and safety). Pada aspek keterjangkuan terhadap pangan posisinya naik dari 70 pada tahun 2016 menjadi 68 pada tahun 2017 dengan score naik 0,5 poin (dari 50,3 menjadi 50,8). Pada aspek ketersediaan, posisinya naik dari 66 pada tahun 2016 menjadi 64 pada tahun 2017 dengan score naik 0,1 poin (dari 54,3 menjadi 54,4).

“Pada aspek ini, posisi Indonesia berada di atas Thailand, Vietnam, Myamar, dan Philipina. Walaupun tidak terjadi perbaikan skor, yaitu tetap 44,1; tetapi posisi aspek kualitas dan kemanan pangan Indonesia juga meningkat dari 87 pada tahun 2016 menjadi posisi 86 pada tahun 2017," jelas Ketut.

Peningkatan produksi pun diikuti dengan peningkatan daya beli petani, yang secara tidak menjadi indikator terjadinya peningkatan kesejahteraan petani. Berdasarkan data yang dirilis BPS, secara nasional pada Mei 2018 indeks NTP meningkat 0,37 persen jika dibanding April yang hanya 101,61. Begitu juga indeks NTUP meningkat 0,32% dari 111,03 pada April 2018 menjadi 111,38 pada Mei 2018.  "Kenaikan NTP dan NTUP ini menunjukkan membaiknya daya beli petani yang secara otomatis menunjukkan kesejahteraan petani membaik," kata Ketut. “Meningkatnya daya beli petani juga terjadi jika dibandingkan pada tahun sebelumnya (Mei 2017).  Pada tahun Mei 2017, indeks NTP hanya 100,15, sementara pada Mei 2018 lebih besar, yaitu 101,99,” imbuhnya.

Terbukti, sambung Ketut, kesejahteraan petani selama ini dapat dilihat dari menurunnya secara konsisten jumlah penduduk miskin di perdesaan baik secara absolut maupun persentase, walaupun penurunannya tidak sedrastis di wilayah perkotaan. Pada September 2015, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 17,89 juta jiwa atau 14,09 persen dan pada September 2016 turun menjadi 17,28 juta jiwa atau 13,96 persen dan pada September 2017 turun lagi menjadi  16,31 juta jiwa atau 13,47 persen.

“Membaiknya kesejahteraan petani juga dapat dilihat dari berkurangnya ketimpangan pengeluaran (menurunnya Gini Rasio) yang juga mencerminkan semakin meratanya pendapatan petani di pedesaan,” tambahnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak Maret 2015 sampai Maret 2017, Gini Rasio  pengeluaran masyarakat di perdesaan terus menurun, dari 0,334 pada tahun 2015 menjadi 0,327 pada tahun 2016 dan menurun lagi menjadi 0,302 pada tahun 2017. (agus)