Bankir: Pelonggaran LTV Mampu Percepat Permintaan Properti

Bankir: Pelonggaran LTV Mampu Percepat Permintaan Properti

NERACA

Jakarta - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono mengatakan bahwa relaksasi besaran maksimum nilai kredit (loan to value/LTV) akan bisa memberikan percepatan pada permintaan properti.

"Dengan pelonggaran LTV, saya kira ini bisa mendorong permintaan daripada properti karena uang mukanya akan menjadi lebih kecil," kata Maryono ketika ditemui usai halalbihalal Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Jakarta, Jumat (29/6) malam.

Ia mangatakan pelonggaran LTV dapat mendorong masyarakat yang akan berinvestasi di rumah karena pelonggaran jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan melalui mekanisme inden. Maryono juga menilai peningkatan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin diimbangi oleh kemudahan untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kalau sektor properti sudah meningkat, otomatis memiliki dampak peningkatan PDB secara umum karena banyak faktor ekonomi yang ikut terdorong dengan peningkatan properti itu," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pelonggaran LTV tidak hanya mempermudah pembeli rumah pertama, namun juga bagi pengembang."Memudahkan pengembang agar tidak membutuhkan modal yang terlalu besar, karena pengembang dapat membangun dan menerima 'proceed' daripada permodalan secara lebih cepat," ujar dia.

Kartika menjelaskan kebijakan pelonggaran LTV tersebut juga perlu didukung stimulasi untuk mulai meningkatkan penjualan rumah maupun pembangunan rumah baru guna menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Sebelumnya, Bank Indonesia melonggarkan syarat uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) dengan membebaskan perbankan untuk memberikan besaran maksimum nilai kredit (Loan To Value/LTV) pembelian rumah pertama.

Dengan demikian, perbankan tidak terikat aturan pemberian besaran uang muka oleh nasabah. Perbankan bisa mensyaratkan pembayaran uang muka, termasuk kemungkinan uang muka nol persen, tergantung hasil penilaian manajemen risiko bank."Kita berikan pelonggaran aturan 'first time buyer', bukan DP nol persen. Kita serahkan ke manajemen bank," ujar Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (29/6).

Sebelum revisi peraturan LTV ini, BI mengatur besaran LTV atau kredit pembelian rumah tahap pertama yang luasnya di atas 70 meter persegi, adalah 85 persen dari total harga rumah.

Dalam peraturan sebelumnya, kreditur atau pembeli rumah harus bisa membayar uang muka (down payment) sebesar 15 persen. Setelah pelonggaran LTV ini, BI meniadakan atau menghapus syarat besaran LTV yang diberikan bank kepada nasabah untuk rumah pertama.

Erwin mengatakan tidak semua bank bisa memanfaatkan pembebasan LTV untuk rumah tahap pertama ini. Bank yang bisa menikmati keringanan LTV ini adalah bank dengan rasio kredit bermasalah dari total kredit kurang dari lima persen secara net (bersih). Selain itu, rasio kredit bermasalah untuk sektor properti dari bank itu juga harus kurang dari lima persen. "Untuk rumah pertama kami tidak mengatur besarnya rasio LTV. Tentu saja masing-masing bank yang mengatur sesuai praktik manajemen risiko yang ada. Kami tegaskan, bahwa ada beberapa persyaratan prudensial yang menyertai realisasi LTV ini," kata dia.

Meski bank bisa membebaskan uang muka, Gubernur BI Perry Warjiyo meyakini pelonggaran ini tidak akan membahayakan perekonomian, khususnya sektor perbankan dengan kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL). Pasalnya, kata Perry, saat ini segmen masyarakat yang dapat menikmati LTV adalah masyarakat dengan kelompok usia 36 tahun hingga 40 tahun. Kelompok masyarakat itu, kata Perry, masih memiliki daya beli dan kemampuan membayar yang tinggi.

"Debt Service Ratio atau kemampuan membayar utang kembali (DSR) untuk kelompok muda menengah mencapai 13 persen-14 persen," ujar dia.

Selain memperbolehkan uang muka nol persen, BI juga memperlonggar jumlah fasilitas kredit melalui inden menjadi lima fasilitas pembelian rumah dan juga mempermudah pencairan kredit secara inden. Pelonggaran LTV ini, ujar Perry, untuk meningkatkan pembelian rumah pertama dan juga rumah kedua untuk investasi. Dia juga menegaskan pelonggaran LTV ini tidak akan membuat harga sektor properti semakin menggelembung (bubble).

"Kami tegaskan di sini dengan pertumbuhan kredit masih sekitar delapan persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen-5,2 persen saat ini, risiko bubble memang kami lihat kecil sekali," ujar Perry. Mohar/Ant

BERITA TERKAIT

PP Properti Raih Penghargaan HANI 2018 - Apartemen Bebas Narkoba

NERACA Jakarta – Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan narkoba, pengembang PT PP Properti Tbk (PPRO) mengambil peran dengan menerapkan konsep…

BI Diminta Kaji Ulang Aturan LTV

      NERACA   Bali - Real Estat Indonesia Provinsi Bali meminta Bank Indonesia mengkaji ulang kebijakan pelonggaran rasio…

PP Properti Raup Penjualan Rp 2,1 Triliun - Tiga Tower Apartemen Diborong

NERACA Jakarta –Laris manis tanjung kimpul, dagangan laris duit kumpul. Hal inilah yang menggambarkan tiga tower apartemen milik PT PP…

BERITA LAINNYA DI HUNIAN

Kondisi Pasar Apartemen Jakarta

Kondisi Pasar Apartemen Jakarta "Dihantui" Daya Beli NERACA Jakarta - Kondisi penjualan pasar apartemen wilayah DKI Jakarta dinilai belum terlalu…

PT Izumi Sentul Realty Gandeng PROJEK dan 7 Master Franchise - Pasarkan Apartemen Opus Park di Sentul City Bogor

PT Izumi Sentul Realty Gandeng PROJEK dan 7 Master Franchise Pasarkan Apartemen Opus Park di Sentul City Bogor NERACA Jakarta…

PT Izumi Sentul Realty Gandeng PROJEK dan 7 Master Franchise - Pasarkan Apartemen Opus Park di Sentul City Bogor

PT Izumi Sentul Realty Gandeng PROJEK dan 7 Master Franchise Pasarkan Apartemen Opus Park di Sentul City Bogor NERACA Jakarta…