Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan, upaya negosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mendivestasikan sahamnya hingga 51% sudah mengikuti aturan UUD 1945 dan prinsip dasar nilai ekonomi Pancasila. Sementara itu, proses divestasi saham PTFI oleh holding perusahaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) telah memasuki tahap akhir dan diperkirakan selesai Juli 2018.

NERACA
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, perundingan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia yang saat ini masih berlangsung telah sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila. Menurut dia, pemerintah terus mengupayakan negosiasi juga mengacu pada UUD 1945. "Kami usahakan terus. Seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam proses negosiasi kami mengacu pada UUD dan UU yang kami miliki sekarang ini," ujarnya usai memberi sambutan pada seminar Ekonomi Pancasila di Jakarta, Selasa (3/7).

Menurut dia, pemerintah akan memastikan hasil perundingan mencerminkan pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan azas Pancasila. "Value-value yang kami anggap akan memberikan suatu praktik dari sisi pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam kita sesuai dengan azas Pancasila," ujar Menkeu.  

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah dalam ambil keputusan juga melihat peraturan yang berlaku di Indonesia, keadilan dan persatuan Indonesia. "Kalau kita bicara soal keadilan sosial, bicara soal persatuan Indonesia, tentang perikemanusiaan, kita lihat dalam konteks Undang-Undang yang ada, compliance atau kepatuhan terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar. Compliance terhadap perpajakan, itu semuanya kami lakukan," tutur  dia.

Dengan kata lain, pemerintah dalam berdiskusi dengan Freeport tidak melanggar aturan undang-undang. Hal ini juga merujuk pada kepatuhan terhadap perpajakan dan pengelolaan disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN mengatakan proses negosiasi divestasi saham Freeport oleh induk holding pertambangan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sudah memasuki tahap akhir. Proses penandatanganan dokumen ditargetkan selesai Juli 2018.

Secara keseluruhan, ekonomi Pancasila berisikan dua elemen yang berisikan kondisi pasar dan isi Pancasila itu sendiri. Dua elemen itu menjadi faktor penting bagi pemerintah untuk membuat seluruh kebijakan. "Itu juga untuk merancang instrumen mekanisme pasar baik dalam teori dan praktik, ini juga sebagai alat untuk menentukan alokasi sumber daya," ujar Sri Mulyani.

Dalam hal ini, Menkeu juga mengklaim pengelolaan APBN dilakukan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak hanya pada sila kelima yang berisi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tetapi juga pada sila pertama sampai keempat. "Yang relevan terhadap ekonomi tidak hanya sila kelima tapi lima sila di Pancasila itu," tegas dia.

Sri Mulyani mengingatkan, aktualisasi pancasila juga diterapkan dalam konteks ekonomi pasar dengan instrumen APBN. "APBN terdiri dari penerimaan negara belanja dan pembiayaan makanya terus mendekatkan dengan Pancasila," ujarnya.

Selesai Juli 2018

Sementara itu, proses negosiasi divestasi saham PTFI oleh holding perusahaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) telah memasuki tahap akhir.

Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan dalam tempo dua minggu ke depan penandatanganan dokumen kesepakatan kerja sama joint venture antara Inalum dan induk perusahaan PTFI, Freeport McMoran, bisa dilaksanakan.

Pembentukan usaha bersama itu tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian mengenai operasional manajemen usai Inalum menguasai sebagian besar saham Freeport di PTFI. "Kami menekankan supaya joint venture ini jelas," ujar Rini di sela acara halal bihalal di Jakarta, akhir pekan lalu.

Rini mengungkapkan pemerintah ingin agar joint venture yang terbentuk bisa dikelola dengan transparan dan profesional. Dari sisi Freeport-McMoran, lanjut Rini, menginginkan agar operasi usaha itu bisa dilakukan secara independen dan terbuka tanpa intervensi pemerintah.

"Kesepakan joint venture menjadi sangat detail karena kami ingin menjaga supaya ke depan kalau ada sengketa akhirnya menjadi buntu. Yang harus kita jaga operasional perusahaan harus berjalan terus dan memberikan keuntungan pada pemegang saham dan masyarakat setempat," ujarnya. Selain finalisasi dokumen joint venture, pemerintah dan Freeport juga masih membahas mengenai persoalan lingkungan hidup.

Sebelumnya Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan, proses pengambilalihan saham itu melalui dua cara, salah satunya mengakuisisi 40% hak partisipasi atau participatin interest (PI) milik Rio Tinto.

Usai berhasil mengambil alih 40% hak partisipasi Rio Tinto dalam mengelola tambang Grasberg, pemerintah akan mengkonversinya menjadi saham di Freeport Indonesia. "Hak partisipasi 40% (milik Rio Tinto) sudah tahap final, sudah siap jadi saham," ujar Jonan.

Adapun proses pengambilalihan tersebut dilakukan oleh PT Inalum selaku induk holding BUMN di sektor pertambangan. Dengan demikian, proses ini di bawahi langsung oleh Kementerian BUMN. "Proses semuanya di Kementerian BUMN jadi satu," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Untuk sisanya, pemerintah akan mengakuisisi saham Freeport Mc Moran Inc di Freeport Indonesia sebesar 5,6-5,7%. Saat ini pemerintah baru memiliki saham Freeport Indonesia sebesar 9%.

Jonan menambahkan divestasi saham Freeport Indonesia merupakan salah satu ketentuan yang harus dilakukan untuk memperpanjang masa operasi perusahaan. Beberapa syarat lainnya, yaitu pembangunan smelter, perubahan status Kontra Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan ‎Khusus (IUPK), pembayaran pajak, dan royalti. "Sudah oke sudah tanda tangan sebenarnya, bangun smelter juga sudah ada tertulis. Sisanya tinggal akuisisi 51%," ujar Jonan belum lama ini.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan bahwa PTFI bertanggung jawab atas pengelolaan limbah tailing perusak lingkungan.

Sehingga, PTFI diwajibkan untuk memperbaiki pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya (Limbah B3) berupa tailing miliknya di daerah penimbunan Ajkwa atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) di Kabupaten Mimika, Papua. Hal itu tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 175/2018. KLHK pun memberi masa peralihan selama enam bulan untuk PTFI mengelola tailing, terhitung sejak Kepmen LHK 175/2018 diterbitkan April 2018.

Namun, Juru Bicara PTFI Riza Pratama menyatakan perusahaannya tidak mampu mengelola sesuai amanat Kepmen LHK 175/2018. Untuk itu, perusahaan masih berunding dengan pemerintah untuk mencari jalan tengah.

Terkait nilai divestasi 51% saham Freeport-McMoran di PTFI, Menteri BUMN belum bersedia memberikan angka detail sebelum penandatangan dokumen terkait dilakukan."Ini lagi finalisasi (nilai divestasi) antara US$3,5 miliar ke US$4 miliar. Kami sudah sepakat tetapi saya tidak mau ngomong kalau kami belum tanda tangan," ujarnya.

Pihak PT Inalum (Persero) mengatakan nilai rencana divestasi 51%  saham PT Freeport Indonesia senilai US$3 miliar hingga US$5 miliar sudah merupakan angka yang terbaik. Meski demikian, perusahaan masih enggan membeberkan nilai divestasi yang akan ditetapkan.
"Insyallah harusnya urusan valuasi bisa mendapatkan angka yang terbaik. Walaupun besaran angkanya saya belum bisa ngomong," ujar Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kementerian ESDM, belum lama ini.

Dia mengklaim perbincangan dengan Freeport terkait divestasi sudah mengalami kemajuan, Indonesia juga punya daya tawar yang cukup baik. Pasalnya, ada satu tambang di wilayah operasional Freeport yang usianya bisa lebih panjang dari tahun 2041. Hal itu terhitung sesuai dengan batas akhir perpanjangan operasional Freeport jika izinnya diperpanjang tahun 2021 nanti.

Terlebih, tambang tersebut tidak dimasukkan dalam valuasi divestasi. "Kalau dibangun dengan komposisi pemegang saham sekarang, mereka kurang merasakan manfaatnya. Jadi potensinya masih sangat besar," ujarnya.

Budi menuturkan, masalah divestasi ini seharusnya rampung bulan Juni sesuai target awal karena pembicaraan dianggap sudah sangat maju. Namun, penyelesaian polemik operasional Freeport belum rampung lantaran masih ada hal-hal lain yang perlu disetujui kedua belah pihak.

Berdasarkan perundingan setahun lalu, pemerintah dan Freeport juga harus sepakat ihwal pembangunan smelter, perpanjangan operasi sepanjang 2x10 tahun, dan peraturan fiskal yang jelas bagi operasionalnya. bari/mohar/fba