25 LKPD Pemda di Jabar Raih WTP

NERACA

Bandung - Sebanyak 25 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari 28 pemda di Provinsi Jawa Barat telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK.

“Dengan demikian ada tiga kabupaten/kota yang masih meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa dalam rakor penyusunan LKPD di Bandung, dikutip dari Antara, kemarin.

Oleh karena itu, pihaknya mewajibkan ketiga kabupaten/kota tersebut segera menyelesaikan laporan keuangan secara baik, benar, dan wajar supaya nanti tahun 2019 (LKPD 2018) bisa mendapatkan opini WTP. Ke-25 pemerintah kabupaten/kota yang telah meraih opini WTP ialah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, dan Kota Banjar.

Iwa mengatakan bahwa WTP memang bukan jaminan tidak ada korupsi, tetapi merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan dilakukan dengan baik dan benar."Kenapa bukan jaminan? Pertama, karena pemeriksaan laporan keuangan itu sampling. Mungkin yang ter-sampling kebetulan ada masalah. Yang kedua, ada di luar kendali, yaitu perizinan. Di dalamnya tidak ada nilai uangnya. Tetapi di situ juga ada unsur sulap, kadang-kadang. Salah satunya di dua kabupaten tadi," ujar Iwa. Ant