BPSK KABUPATEN SUKABUMI

Usai Lebaran Pengaduan Konsumen Stagnan

NERACA

Sukabumi – Angka pengaduan konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, usai hari raya idul fitri, masih stagnan. Rata-rata tiga pengaduan konsumen yang masih  per bulan, dan masih didominasi layanan perusahaan pembiayaan.

Ketua BPSK Kabupaten Sukabumi, Ahmad Tibyani melalui Humas BPSK, Dede Wahyudi kepada Neraca Selasa (3/7) mengungkapkan, pada pertengahan bulan Juni dan awal bulan Juli ini, ada sekitar tiga pengaduan yang masuk.“Semua pengaduan itu sudah kami agendakan untuk selanjutnya ditindaklanjuti,” terang Dede Wahyudi.

Ia mengatakan minimnya pengaduan konsumen ini, bisa disebabkan beberapa faktor. Namun Dede mengakui, faktor utama, kurangnya sosialisasi BPSK, karena minimnya anggaran dari Provinsi Jawa Barat.

“Memang kalau dibandingkan pada tahun lalu dengan medio yang sama, angka pengaduan sangat jauh menurun. Ini bisa terjadi karena beberapa faktor, salahsatunya mungkin kesadaran konsumen sudah meningkat. Bisa pla karena ketidaktahuan konsumen,” jelas dia.

Kendati anggaran dari Provinsi Jawa Barat minim, dan tidak ada untuk sosialisasi, Dede menyebutkan lembaganya terus melakukan sosialisasi, baik secara perorangan angota BPSK, maupun menggandeng media massa. 

Ia menambahkan adanya perubahan regulasi, berperan mengurangi angka pengaduan konsumen. Saat ini, sebut dia, untuk penanganan jasa keuangan, dengan terbitnya undang-undang Otoritas Jasa Keuangan  (OJK), banyak membuat konsumen kebingungan saaat terjadi permasalahan.

“Sepanjang konsumen mengadu ke BPSK, kami layani. Namun kendalanya, terkadang pihak lembaga perbankan, jarnag hadir. Kalupun ada yang memenuhi panggilan tidak seberapa,” ungkapnya.

Sementara Ketua LPKSM Pandawa Lima, Berly Lesmana, menilai rendahnya pengaduan konsumen ke BPSK diakibatkan banyaknya regulasiyang timpang tindih soal penanganan sengketa konsumen. Padahal, kata dia, Undang-undang N0 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,adalah payung hukum perlindungan konsumen.

“Kami memandang, ada upaya dari pemerintah untuk melemahkan BPSK. Itu terlihat ketika konsumen mengadu ke BPSK, dan telah memiliki putusan hukum, masih bisa digugat ke Pengadilan Negeri, dan  hak-hak konsumen kembali hilang. Hukum yang mengatur perlindungan konsumen harus direvisi,” tegas dia. 

Bagi Berly, soal penyelesaian sengketa konsumen di sektor keuangan dan jasa pembiayaan, apabila merutnut aturan undang-undang OJK, maka konsumen sangat dirugikan. Pasalnya, ujar dia, lembaga penyelesian sengketa konsumen versi OJK, tidak ada di daerah.

Medio Januari-April 2018, BPSK Kabupaten Sukabumi sudah menangani enam pengaduan konsumen. Mayoritas pengaduan itu terkait layanan jasa pembiayaan. Sementara, semenjak Januari hingga awal Desember 2017, telah menangani 45 pengaduan konsumen. Angka ini menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 108 pengaduan. Ron