Kota Sukabumi Kembali Masuk Penilaian APKB

Kota Sukabumi Kembali Masuk Penilaian APKB

NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi kembali dinilai oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa barat dalam dalam anugerah pajak kendaraan bermotor (APKB). Dalam penilaian ini, 7 daerah baik kota dan kabupaten di Jawa Barat se wilayah bogor masuk dalam penilaian. Diantaranya, Depok, kota dan kabupaten Sukabumi, kota dan kabupaten Bogor, Cianjur dan Cinere. 

Salah satu tim juri penilai Titto Turyandi mengatakan, APKB ini sudah terselenggara tiga tahun, dimana tahun pertama nominatornya hanya untuk kabupaten kota, unit pusat pengelolaan pendapatan daerah (UP3D) dan kader pajak. Ditahun ketiga ini nominatornya ditambah dengan melibatkan kecamatan."Sebenarnya Gubernur ingin adanya penilaian mitra kerja hal ini kepolisan cuma tahun ini belum bisa, dikarenakn kordinasinya belum jelas dengan Dirlantas," ujar Titto disela-sela penilaian di salah satu hotel kawasan Siliwangi Kota Sukabumi, Selasa (3/7).

Kriteria penilaian APKB itu lanjut Titto, bagaimana kesiapan kota dan kabupaten membantu atau sinergi programan dengan kegiatan provinsi Jawa Barat (Jabar), karena kegiatan APKB ini sebetulnya kewajibannya provinsi yang dilaksanakan di kabupaten dan kota agar tidak bersebarangan walaupun ada bagi hasil 70-30 kota dan kabupaten wajib memberikan kontribusi juga dalam hal ini program untuk meningkatkan intensifikasi pajak kendaraan bemotor ini.

"Keterlibatan kecamatan, karena kita melihat referensi dari pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh kelurahan itu keberhasilanya sangat tinggi, sehingga kendaraan bermotor nantinya akan ada ditingkat desa atau kelurahanya. Intinya tadi untuk meningkatkan pajak dari kendaraan bermotor," terangnya.

Selanjutnya kata Titto dengan melibatkan kader pajak, sebab kader ini filosofinya bagaimana keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam hal ini pemuda yang bertanggungjawab terhadap pembangunan berikutnya untuk mempersiapkan diri agar tahu arahnya. Sehingga kata Titto akan tahu pendapatan ini kemana serta saling mengawasi pendapatan yang sudah didapatkan."Dan pemuda itu nantinya menjadi agen perubahan bagi tercapainya pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah provinsi yang dibantu oleh pemda kota dan kabupaten," ujarnya.

Sebetulnya parameter penilaian, terutama berkaitan dengan perkembangan zaman digital, hampir semua cabang di wilayah kota dan kabupaten Jabar menggunakan IT. cuman kata Titto bagaimana keunikan daerah dalam menggunaklan IT untuk untuk meningkatkan pendapatan pajak."Kalau dilihat paremeternya saja hanya menggunakan digitalisasi sebetulnya semua daerah sudah ada. Cuma bagaimana mencari keunikan lain dalam IT itu untuk menaikan pajak kendaraan," ujar Titto yang juga ahli dalam Bapenda.

Titto juga berpesan, keterlibatan unsur pemuda dalam hal ini karang taruna, KNPI, OKP kepemudaan bisa dilibatkan agar mereka tahu, bahwa pembangunan di Jabar ini terselenggara berkat kerjasama semua elemen di masyarakat."Unsur pemuda juga harus dilibatkan," tuturnya.

Kabid Penagihan Pajak dan Bukan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi Unang Djunaedi mengungkapkan, bahwa tahun ini Pemkot Sukabumi kembali dinilai dalm lomba APKB. Mudah-mudahan bisa kembali juara seperti tahun sebelumnya yang mendapatkan reward satu unit kendaraan double kabin dari Provinsi."Alhamdulillah tahun 2018 ini kita masuk dalam penilaian APKB. Mudah-mudahan bisa masuk kembali juara," tutur Unang.

Apalagi kata Unang, pihaknya mempunyai sebuiah inovasi dengan menciptakan tim penelusur pajak. Dimana tim tersebut lanjut Unang, menjemput bola langsung ke wajib pajak kendaraan."Tim penelusur itu disesuiakan dengan jumlah 33 kelurahan yang ada di kota Sukabumi," terangnya.

Selain itu juga lanjut Unang, melibatkan kecamatan dan kelurahan yang ikut mensosialisasikan program wajib pajak kendaraan  ke masyarakat dengan terjun langsung."Alhamdulillah camat dan lurah juga ikut turun langsung ke masyarakat untuk meningkatkan pajak kendaraan di masyarakat," akunya. Arya

 

 

 

BERITA TERKAIT

PDIP Dinilai Belum 100% Dukung Gugatan Sengketa Pilpres

  NERACA Jakarta-Proses sidang gugatan sengketa pemilu presiden (pilpres) 2024 yang diajukan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi (MK),…

Komisi VI: Persiapan Pertamina Hadapi Lebaran 2024 Lebih Baik

  NERACA Jakarta-Komisi VI DPR RI kompak mengapresiasi kerja keras Pertamina dalam menyiapkan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM)…

Tingkatkan Kualitas Produk, SesKemenKopUKM Dorong Koperasi Masuk PMO Kopi Nusantara

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendorong koperasi-koperasi produsen kopi masuk ke dalam program…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

PDIP Dinilai Belum 100% Dukung Gugatan Sengketa Pilpres

  NERACA Jakarta-Proses sidang gugatan sengketa pemilu presiden (pilpres) 2024 yang diajukan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi (MK),…

Komisi VI: Persiapan Pertamina Hadapi Lebaran 2024 Lebih Baik

  NERACA Jakarta-Komisi VI DPR RI kompak mengapresiasi kerja keras Pertamina dalam menyiapkan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM)…

Tingkatkan Kualitas Produk, SesKemenKopUKM Dorong Koperasi Masuk PMO Kopi Nusantara

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendorong koperasi-koperasi produsen kopi masuk ke dalam program…